Kategori: Umum

Parado kab bima-MP-Masjid Besar Urwatul Wutsqa Desa Paradorato menjadi lokasi keempat kegiatan Ramadhan Berbagi jajaran Pemerintah Kabupaten Bima yang dipimpin oleh Bupati Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE Selasa (28/3).
Bupati yang hadir bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Kadis Dikbudpora Zunaidin HI S.Sos, MM dan sejumlah pejabat eselon II dan eselon III lingkup Pemkab Bima dalam sambutannya mengingatkan pentingnya umat Islam menunaikan kewajiban untuk membayar zakat.

Dihadapan Camat Parado Hamzah S.Sos, unsur Muspika, para alim ulama, tokoh masyarakat dan elemen pendidikan di kecamatan tersebut, Bupati mengungkapkan, ‘keberadaan zakat sangat penting untuk membantu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian umat Islam, khususnya kaum duafa karena bisa karena zakat yang terkumpul bisa direalisasikan untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri. Mari niatkan membayar zakat untuk membersihkan diri dan harta kita. Ajak Bupati.

Terkait optimalisasi pengumpulan zakat ini, Bupati secara khusus telah meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) kabupaten Bima untuk ditindaklanjuti oleh para kepala sekolah.

“Saya berharap agar pengumpulan zakat di kecamatan Parado sesuai dengan target yang diharapkan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat”. Jelas Bupati.

Usai menyampaikan arahan, Bupati kemudian membagikan 50 paket kepada para takmir masjid dan kaum duafa.(Prokim-MP)

Kab bima-MP-Pelaksanaan ujian P3K di seluruh daerah termasuk Kabupaten Bima langsung diawasi oleh BKN.Sehingga dipastikan Seleksi Computer Assisted Test (CAT) berlangsung transparan, jauh dari praktik kolusi dan nepotisme. Jadi jangan percaya calo dan oknum yg menjanjikan kelulusan”.

Demikian arahan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE kepada para peserta saat melakukan peninjauan ujian tertulis PPPK lingkup Pemerintah Kabupaten Bima Senin (27/3) di kampus Vokasi Unram Mataram PPD Bima Desa Sondosia-Bolo.

Saya menghimbau agar para peserta percaya dengan kemampuan diri sendiri,mengikuti ujian penerimaan PPPK ini dengan baik. Jangan mempercayai kalau yang menjanjikan kelulusan karena semua proses berlangsung transparan”. Harap Bupati.

Kepala BKD dan Diklat yang melalui Sekretaris Laily Ramdhani, S.STP.MM memaparkan, sebanyak 850 pelamar akan bersaing memenuhi 86 formasi P3K tenaga teknis dengan waktu pelaksanaan tes selama empat hari dari tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2023.

“Dalam sehari terdapat tiga sesi dengan alokasi 80 peserta tiap sesi selama 130 menit waktu tes”. Jelas Alumni STPDN Jatinangor ini.

Empat orang Tim Pelaksana Fasilitasi Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2022 menggunakan Computer Assissted Test (CAT) Pemerintah Kabupaten Bima yang dipimpin Nurul Kholisa S.Sos dari BKN hadir di Bima memfasilitasi pelaksanaan CAT tersebut.(Prokim-MP)

Donggo, kab bima-MP-Desa Palama Kecamatan Donggo menjadi lokasi ketiga kegiatan Ramadhan Berbagi Pemerintah Kabupaten Bima setelah sehari sebelumnya Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri, SE beserta jajaran melakukan kegiatan yang sama di kecamatan Wera dan Ambalawi.

Bupati Bima yang didampingi Staf Ahli Iwan Setiawan SE, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Ketua Baznas Kabupaten Bima H. Zainudin beserta para pengurus, beberapa pejabat Eselon II dan Eselon III lingkup Pemerintah Kabupaten Bima menjelaskan arti penting kegiatan Ramadhan Berbagi.

“Pemerintah hadir untuk memberi contoh akan pentingnya saling berbagi. Dengan memberi secara ikhlas, orang akan menerima dengan rasa syukur. Karena itulah, semangat silaturahmi dan berbagi antar sesama muslim harus terus kita galakkan”. Ajak Bupati.

Di hadapan Camat Donggo Ardavis S.ST beserta unsur Muspika, tokoh masyarakat, alim ulama, Pimpinan organisasi Islam dan jajaran pendidikan Kecamatan Donggo, Bupati juga mengharapkan agar seluruh pejabat, dan Camat beserta jajaran dapat meneruskan ikhtiar untuk turun ke masyarakat berbagi kepada kelompok yang kurang mampu.

Penceramah Ustadz Hariyanto S.Pdi dalam tausiyahnya mengajak umat Islam khususnya para jamaah Masjid Sabilul Muhtadin Desa Palama agar senantiasa menjaga lisan.

“Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta makq Allah SWT tidak akan mengangkat derajatnya. Jaga lisan dari adu domba yang menimbulkan perkelahian. Juga jangan berbuat ghibah atau membicarakan aib saudara yang tidak kita sukai. Ingatnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 50 bingkisan untuk para takmir masjid dan kaum duafa.(prokim-MP)

Kab bima-MP-Kunjungan kerja Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE ke Kecamatan Lambu Rabu (22/3) selain untuk melakukan peresmian penggunaan Masjid Qurma Al-Mabrur Desa Soro,juga dimanfaatkan untuk melakukan peninjauan rumah warga korban musibah kebakaran 1 unit rumah panggung 12 tiang di RT 13 / RW 07 Dusun Lakenu Desa Simpasai Lambu.

Pada peninjauan rumah milik Syafrudin,(53 tahun) warga Desa Simpasai yang mengalami kebakaran Sabtu (20/3) Pukul 15.45 Wita lalu,Bupati Bima didampingi Camat Lambu,Kepala Desa Simpasai, Sekdes Simpasai dan Sangga

Dalam tatapmuka dengan korbanmusibah kebakaran dan warga setempat,Bupati menyerahkan santunan pribadi dan berpesan dan kembali mengingatkan agar senantiasa berhati-hati dalam.

“Agar musibah yang sama tidak kembali terjadi,mohon dilakukan pengecekan secara rutin dapur dan peralatan elektronik. Memastikan tidak ada perangkat elektronik yang berpotensi menimbulkan musibah dan kompor dalam kondisi yang tidak menyala sebelum melakukan aktifitas di luar rumah”. Kata Bupati.

Rumah milik Syafrudin, (53 tahun) terbakar karena api bersumber dari konsleting listrik dan merembet pada kasur yang berada dibawahnya dan mengakibatkan terjadinya kebakaran.

Dihadapan Kepala Desa dan masyarakat yang hadir di lokasi, Bupati IDP menghimbau kepada Kepala Desa beserta perangkat desa baik Kepala Dusun,RW/RT untuk mengingatkan masyarakat di setiap kesempatan terkait agak selalu meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi terulangnya musibah kebakaran apalagi saat ini tengah terjadi transisi dari musim hujan ke musim kemarau.
Imbuh Bupati.(Prokim-MP)

Kab bima-MP-Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Bagian Organisasi Setda Selasa (21/3) melaksanakan tiga agenda secara simultan yaitu Sosialisasi Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai,Tim Kerja dan Inovasi Pelayanan Publik di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Kita berharap melalui sosialisasi ini para pejabat terkait mendapatkan gambaran menyeluruh berkaitan dengan aspek penting yang harus diperhatikan dan diterjemahkan dengan baik dalam penjabaran TPP.

Demikian halnya bagi pelaksanaan tugas Tim Kerja yang diangkat di semua unit kerja diharapkan dapat memahami dengan baik tugas, batasan-batasan, fungsi dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian target kinerja OPD “.

Jelas Bupati Bima yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Drs.H.Arifudin saat memberikan arahan kepada peserta sosialisasi yang diikuti para Kepala Organisasi Perangkat Daerah,Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah,Camat se-kabupaten Bima, Para Pejabat Eselon IV dan Para Pejabat Fungsional terkait.

Asisten III Drs. H. Arifudin yang didampingi Sekretaris BKD Laily Ramdhani, S.STP.MM dan Kabag Organisasi Setda Raani Wahyuni, ST, MT, M.Sc menjelaskan, sesuai amanat Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima,TPP adalah bentuk reward kepala PNS yang dinilai berdasarkan 4 komponen utama yaitu, prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi”. Ucapnya.

Terkait keberadaan tim kerja pada semua OPD yang ada, ini merupakan tim yang ditunjuk dan dibentuk untuk pengimplementasikan program/kegiatan OPD untuk mencapai tujuan organisasi.

Sebelumnya, Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima yang diwakili Sekretaris Laily Ramdhani BKD dan Diklat dengan Bagian Organisasi telah melakukan beberapa tahapan dalam penataan organisasi kepegawaian diantaranya penetapan Perbup tentang susunan organisasi, uraian tugas dan tata kerja perangkat daerah juga penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam kerangka penataan manajemen kepegawaian. Tuturnya.

Penataan sumber daya aparatur melalui penyusunan keputusan Bupati tentang penetapan jabatan fungsional beserta angka kredit, Roadmap pengembangan karir PNS untuk pengangkatan jabatan fungsionaL sesuai peraturan dan pedoman Perundang-undangan juga menjadi fokus kegiatan”. Pungkasnya.(Prokim-MP)

Kab bima-MP-Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bima melalui tim verifikator memproses penerbitan Sertifikat Elektronik untuk penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Senin (20/03/2022). Registrasi dan Verifikasi dimaksudkan dalam rangka penerbitan Sertifikat Elektronik yang akan digunakan untuk proses TTE.

Dijelaskan Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Arief Rahman, SH.,MH selaku Ketua Tim Verifikator bahwa, tahapan registrasi dimulai dengan menginput Biodata Bupati Bima. Selanjutnya, Tim Verifikator akan memverifikasi identitas yang telah di input.

“Registrasi di mulai dengan menginput biodata diri Bupati Bima, selanjutnya setelah biodata di input akan diverifikasi oleh tim verifikator untuk diteruskan kepada Registration Authority (RA) dari Badan Siber dan Sandi Negara – Balai Sertifikasi Elektronik (BSSN-BSrE), “ jelas Arief Rahman.

Lanjutnya, setelah terverifikasi dan valid. Tahap terakhir, membuat PASSPHRASE yang merupakan kode/password bersifat privasi untuk penggunaan TTE. “Setelah proses PASSPHRASE selesai, maka terbitlah Sertifikat Elektronik yang akan digunakan untuk proses TTE, “ urainya.

Dijelaskan pula, ketika Sertifikat Elektronik telah terbit tim verifikator akan melakukan bimbingan. Bimbingan dititkberatkan pada tentang bagaimana penggunaan Sertifikat Elektronik mulai dari fungsi tools yang ada hingga bagaimana cara memproses dokumen untuk ditandatangan dengan PASSPHRASE dan dokumen siap di rilis.

Dalam pernyataannya, Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE menyatakan derasnya transformasi digital mendorong seluruh administrasi diwujudkan pada dokumen digital. Untuk itu, pemerintah daerah terus mendorong penerapan dan mengoptimalkan penggunaan tanda tangan elektronik di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.

“Pemerintah Kabupaten Bima terus mendorong penerapan Serifikat Elektronik pada layanan pemerintah, baik penyediaan infrastruktur teknologi informasi serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam layanan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik. Diharapkan kepada seluruh perangkat daerah dapat menerapkan Sertifikat Elektronik, “ urai Bupati Bima.

“Penggunaan TTE akan jauh lebih efektif dan efisien serta memberikan kemudahan. Penandatanganan dapat dilakukan dimana saja, serta memudahkan jika banyaknya dokumen yang akan ditandatangan di dalam satu waktu. Selain itu, pemanfaatan Sertifikat Elektronik dapat dimanfaatkan sebagai pengarsipan dokumen secara elektronik “ tutupnya.

Mewakili Kepala Dinas, Sekretaris Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Bima, Muhammad Firdaus, SH menjelaskan bahwa setelah ditandangani perjanjian kerjasama Sertifikat Elektronik antara Pemerintah Kabupaten Bima dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia, Juni 2022. Telah menerapkan Sertifikat Elektronik pada 15 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima melalui aplikasi SANTABE.

Ditambahkannya, penggunaan Aplikasi SANTABE terfokus pada semua jenis dokumen administrasi yang membutuhkan otoritas penandatanganan terkecuali dokumen yang berhubungan dengan administrasi keuangan belum menggunakan Serifikat Elektronik, sampai adanya regulasi lebih lanjut dan terperinci.

Diketahui, penerapan sertifikat elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bima menggunakan system Aplikasi SANTABE (Sign Authentication Elektronik Based) yang dalam bahasa indonesia berarti Autentikasi Tanda Tangan Berbasis Elektronik.

Aplikasi SANTABE mulai digunakan oleh Kominfo Juni 2022. Terhitung mulai September 2022 hingga Februari 2023 Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kominfo dan Statistik telah meregistrasi penerbitan Sertifikat Elektronik 20 user pejabat dan telah terbit sejumlah Sertifikat Elektronik pada 15 Perangkat Daerah, diantaranya : Dinas Kominfo dan Statisktik (4 User Pejabat), Inspektorat (1 User pejabat), Asisten (1 User pejabat), BPKAD (2 User pejabat), BKD (2 User pejabat), Bakesbangpol (1 User pejabat), Dinas Kesehatan (1 User pejabat), DPMPTSP (1 User pejabat), Dinas Pertanian (1 User pejabat), Dinas Peternakan dan Keswan (1 User pejabat), Dinas Kelautan dan Perikanan (1 User pejabat), Dinas Koperasi dan UKM (1 User pejabat), Dinas PUPR (1 User pejabat), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (1 User pejabat) serta RSUD Bima (1 User pejabat).

[Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima-MP]

Kab bima-MP-Menyambut datangnya bulan suci ramadhan 1444 H tinggal dua hari lagi Keluarga Besar Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bima mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa “Marhaban Ya Ramadhan Mohon Maaf Lahir dan Batin” kepada masyarakat kabupaten Bima dan sekitarnya. Selasa tgl 21-3-2023

Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan bapak zunaidin, s, sos, mm mengajak masyarakat agar ikut serta menjaga kerukunan selama bulan suci ramadhan dan mari kita jadikan puasa ini sebagai momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Ramadhan merupakan bulan penuh berkah dan hikmah “mari kita jadikan ramadhan tahun ini menjadi sarana untuk mengintropeksi diri agar menjadi manusia yang berkualitas secara iman dan sosial”, ujarnya.

Disamping itu,bulan puasa hendaknya dijadikan sarana silahturahmi kebersamaan dilingkungan keluarga, mari kita pertahankan tradisi berbuka puasa bersama keluarga sesibuk apapun Kita, momentum Ramadhan hendaknya dijadikan ajang menjalin ukhuwah islamiah dan silahturahmi bersama keluarga besar,agar Kita saling mengenal hubungan kekerabatan, baik dalam keluarga,suku dan masyarakat,”ujarnya.

Kami beserta keluarga besar Dinas Pendidikan dan kebudayaan mengucapkan, ”selamat menunaikan ibadah puasa semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita memberikan hidayah,taufik dan karunianya kepada kita semua”, tutup Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bima bapak ZUNAIDIN, S, Sos.,mm.(Yuli).

Wawo, kab bima-MP-Rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-49 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Tingkat Kabupaten Bima tahun ini, sejumlah kegiatan digelar antara lain jalan sehat, senam sehat, sunatan massal pengobatan massal dan penarikan door prize.

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE yang didampingi Wakil Ketua DPRD Yasin, S.Pdi, Camat Wawo Syarifudin Bahsyar S.Sos dan Muspika Minggu (19/3) melakukan pelepasan Jalan Sehat yang ditandai dengan pengibaran bendera star di depan gedung Lengge Nae Desa Maria dan finish di desa Kambilo.

Para peserta merupakan dan unsur MUSPIKA, Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Kecamatan PPNI, Pendidik, siswa Se- Kecamatan Wawo tersebut menempuh rute sepanjang empat km dan dipandu oleh Marching Band SMPN 1 Wawo.

Pada kegiatan yang mengusung tema, “Gapai Sejahtera Dengan Profesionalisme” Bupati dalam arahannya di hadapan para peserta jalan santai mengungkapkan, PPNI merupakan salah satu organisasi yang mewadahi anggota begitu banyak melayani bidang kesehatan.

“Oleh karena itu selain pentingnya menjaga kesehatan, diharapkan melalui kegiatan secara bersama-sama seperti ini, akan tumbuh semangat positif dalam diri bagi upaya peningkatan derajat kesehatan “. Imbuh Bupati.

Pada bagian akhir sambutannya Bupati menyampaikan terima kasih atas kiprah PPNI dalam setiap kegiatan sosial yang dilaksanakan.

“Semoga PPNI tetap jaya dan memperjuangkan aspirasi seluruh anggota.Terima kasih juga kepada Kecamatan Wawo yang tahun ini tuan rumah pelaksanaan HUT Ke-49 PPNI”. Pungkasnya.(Prokim-MP)

Kab bima-MP-Wakil Bupati Bima, H. Dahlan, M.Noer didampingi Plh Sekda Fatahullah, S.Pd, Kepala Bappeda Taufik, ST, MT, Kepala Satpol PP,Samsul Bahrain, S.IP, M.Si, Kabag Kerjasama Setda, M. Amin, S.Sos dan Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi ( KPID ), Dinas Kominfostik H. Suaeb, S.Sos menerima Kunjungan Tim Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat ( KPID ) NTB, bertempat di ruang rapat Wakil Bupati, Rabu ( 15/03/2023 ).

Kunjungan Tim KPID NTB yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Ajeng Roslinda Motimori, di dampingi Wakil Ketua Afifudin Adnan memaparkan pertamuan tersebut secara khusus terkait Sosialisasi program strategis KPID NTB tahun 2021 – 2024.

Wakil Bupati Bima dalam pemaparannya mengapresiasi program yang sosialisasikan oleh KPID NTB, dimana saat ini era revolusi sosial media, terutama di dunia penyiaran, merupakan ujung tombak dari segala perubahan. “ Sosial Media di era digital ini, sangat berpengaruh dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, dimana setiap hari masyarakat mengkonsumsi berita – berita yang terkadang belum tentu kebenarannya atau berita Hoax “, ujar Wakil Bupati.

Menurut Wabup, Program Desa Peduli Penyiaran sangat penting bagi masyarakat, menjadi fungsi pengawasan terhadap program penyiaran serta instrumen untuk menangkal menyebarnya berita – berita Hoax yang beredar di masyarakat.

Oleh karena itu Pemerintah melalui leading sektor yaitu Dinas Kominfostik, di harapak bisa bersinergi dengan DPMDES dan BAPPEDA guna mendukung Program Desa Peduli Penyiaran ini.

Sementara itu, Ketua KPID yang didampingi para Komisioner mengatakan, ada sejumlah program strategis yang di laksanakan antara lain Program Desa Peduli Penyiaran, yang menjadi program utama KPID NTB saat ini.

“Program Desa Peduli Penyiaran, adalah salah satu program utama kami, yang mana masyarakat akan ikut terlibat dalam fungsi pengawasan atas program – program siaran, di tingkat desa “, ujar Ajeng.

“Selain itu, program ini akan membuka peluang dan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Derah untuk memiliki stasiun penyiaran Daerah, seperti radio atau televisi, yang nantinya akan menjadi sarana untuk penyampaian informasi publik terkait program kerja pemerintah kepada masyarakat”. Tambahnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPID NTB, Afifudin Adnan, dalam keterangannya Program Desa Peduli Penyiaran ini merupakan penjabaran amanat UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Regulasi ini menjelaskan bahwa fungsi pengawasan terhadap penyiaran bukan saja dilakukan oleh Komisi Penyiaran itu sendiri, tapi seluruh masyarakat, terutama yang berada ditingkat desa. Konten penyiaran baik itu TV maupun radio yang diawasi oleh masyarakat itu sendiri”. Imbuhnya.(Prokim-MP)

Jogyakarta-MP-Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan republik Indonesia menggelar Rapat Kerja Teknis Nasional Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Rabu 15 Maret 2023 di Yogyakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Julmansyah, S. Hut, M.A.P didampingi Lalu Akhmad Gifary Akbar, S.T selaku Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan DLHK NTB turut menghadiri acara tersebut. Kehadiran Dinas LHK tidak hanya sebagai peserta Rakernis tetapi sekaligus mewakili Provinsi NTB untuk menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Provinsi terbaik untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks respon Kualitas Lingkungan Hidup daerah tahun 2022.

Dalam sambutannya, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi kepada daerah yang menerima penghargaan pelaku perlindungan lingkungan hidup tahun ini. “Kita membutuhkan tindakan yang ambisius untuk membuat program untuk dapat mencegah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup,” tegas Siti. Menteri LHK juga mengungkapkan tantangan terberat dihadapi saat ini, tidak hanya oleh Indonesia tetapi juga seluruh negara di dunia adalah krisis perubahan iklim. Dalam studi yang dilakukan oleh UN pada tahun 2021 digambarkan tiga persoalan bagi planet yang disebut sebagai Triple Planetary Crisis yaitu Perubahan iklim (Climate Change), Kehilangan Keanekaragaman hayati (Biodiversity) dan pencemaran lingkungan (pollution).

Indeks respon merupakan salah satu menu aplikasi IKLH yang berisi program-program yang mewakili penilain Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Adapun program untuk penialain IKA adalah program Kali Bersih, untuk nilai IKU ada program Langit Biru, nilai IKT terdapat program Indonesia Hijau dan nilai IKAL terdapat program Pantai Lestari. Pemberian penghargaan dinilai dari seberapa jauh implementasi Provinsi NTB dalam melaksanakan pengendalian dan pencemaran terkait yang terkait dengan program2-program dimaksud.

Adapun data-data pendukung untuk penilaian adalah, pertama, Kebijakan dan peraturan, apakah sudah ada kebijakan yang dibuat (contoh : RPJMD dan perda); kedua, struktur dan pengembangan kompetensi, ini terkait SDM yang melaksanakan pengendalian; ketiga, perencanaan kegiatan, ini terkait anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengendalian; keempat, Implementasi, bagaimana implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun, data-data untuk implementasi yang juga harus dikoordinasikan dengan OPD lain yang terkait, misal untuk program kali bersih berkoordinasi dengan Dinas PUPR terkait pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah, juga terkait dengan jumlah titik pantau kualitas air sungai yang telah dilakuka, kelima, Pelibatan Pemangku Kepentingan, para pemangku kepentingan difasilitasi kontribusinya dalam pengendalian baik itu dari pihak swasta atau melibatkan instansi lain, Keenam, Publikasi, melakukan publikasi segala kegiatan pengendalian yang telah dilakukan; ketujuh, Inovasi, inovasi apa yg telah dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian.

Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai melakukan upaya serius dalam pengendalian dan pencemaran di daerah dengan mengusung program NTB Asri dan Lestari yang dituangkan dalam misi keempat dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Implemantasi dari misi tersebut dengan menerbitkan regulasi, menjalin kerjasama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri), pihak pemerintah ataupun swasta hingga melahirkan inisiatid dan inovasi-inovasi baru yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat. Keberhasilan ini bukanlah sebuah hasil akhir, namun merupakan langkah awal untuk perjalanan panjang menjaga kelestarian lingkungan.Diskominfotikntb-MP)

Mataram-MP-Serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 (Unaudited/pra pemeriksaan) dari Bupati dan Walikota kepada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat berlangsung Rabu (15/3) di Aula Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB.

Serah terima laporan keuangan tersebut dihadiri Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE, Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dan Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu SH.

Pada penyerahan laporan kepada Kepala BPK NTB Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA ini, juga hadir Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, S.IP,Inspektur,Kepala BPKAD ketiga daerah tersebut.

Bupati Bima mewakili kepala daerah lainnya yang didaulat menyampaikan sambutan pada pertemuan tersebut menyampaikan terima kasih kepada BPK.

Terima kasih atas pendampingan yang telah dilaksanakan dengan sangat baik oleh tim BPK perwakilan NTB,sehingga penyampaian laporan dan proses verifikasi dapat diselesaikan dengan baik.

“Meskipun terdapat sejumlah tantangan, belajar dari catatan dan evaluasi BPK pada tahun sebelumnya, pada tahun anggaran 2022, pemerintah kabupaten dan kota khususnya Kabupaten Bima terus memperbaiki tata kelola keuangan. Termasuk diantaranya kesiapan SDM di masing-masing daerah juga penting dalam penyelesaian laporan keuangan ini”. Imbuh Bupati.

Kepala BPK NTB Ade Iwan Ruswana dalam sambutannya mengungkapkan, tahun ini merupakan masa transisi dalam sistem aplikasi penyusunan perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan menggunakan SIPD. Meskipun masih ada yang menerapkan SIMDA.

Ade juga menghimbau agar unit kerja pemerintah daerah membantu seoptimal mungkin penyediaan data yang dibutuhkan tim
Jangan ada kesan memperlambat penyerahan data karena kecepatan sangat penting bagi tim BPK untuk mengoreksi laporan keuangan dan meyakinkan tim pemeriksa”. Tandasnya.(Prokim-MP)

Langgudu-MP-Warga masyarakat mengeluhkan kondisi jalan provinsi mulai dari wai kancio sampai langgudu mengalami kerusakan cukup parah,hingga membahayakan pengendara yang melintas.

Dari pantauan awak media metro pembaharuan dilokasi jalan yang menghubungkan kecematan monta dan langgudu tersebut terdapat banyak jalan rusak yang cukup parah.

Awak media menemui salah satu warga desa wela maci yang bernama marifa ditempat menjelaskan kerusakan jalan tersebut sangat parah,bisa membahayakan pengguna jalan

Terlebih saat musim hujan ia menjelaskan jalan yang rusak tersebut digenangi oleh air sehingga pengendara yang melintas sering kali terjebak dan kehilangan keseimbangan saat melintas di ruas jalan tersebut.

“Kalau hujan jalan ini dipenuhi air dan lumpur longsor dari gunung jadi pengendara yang melintas harus mengurangi kecepatan bahkan harus mencari selah agar tidak terjebak ke lubang yang ada di jalan ini, karena pernah ada yang sampai terjatuh karena hilang keseimbangan akibat masuk lubang,” terangnya.

Marifa berharap kepada pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap ruas jalan yang menghubungkan tiga kecamatan tersebut, sebab masyarakat setempat sudah sangat lama tersiksa dengan kondisi jalan yang rusak parah.

Terpisah Arif warga desa lajupun menyebutkan mobilisasi pengendara diruas jalan tersebut cukup tinggi,sebab selain menghubungkan tiga kecematan jalan tersebut juga merupakan akses utama warga setempat untuk mengangkut hasil bumi seperti rumput laut,padi, jagung karena mayoritas masyarakat setempat adalah bertani.

“Harapan kami kepada pemerintah pusat dan daerah jalan raya ini agar di perhatikan dan segera di perbaiki, karena ini akses utama masyarakat untuk menjual hasil kebun,jangan biarkan jalan penghubung ini rusak,kasihanilah kami warga masyarakat yang selalu menggunakan kan jalan ini untuk mengangkut hasil bumi dan orang,orang pengguna jalan yang berlalu lalang untuk melaksakan aktifitasnya.tutupnya.(Yuli).