Kategori: Umum

Lombok Tengah-MP-Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas secara nasional dan membuka Festival Kemandirian BLK Komunitas di Pondok Pesantren Manhalul Ma’arif Nahdlatul Ulama Darek di Desa Darek, Kecamatan, Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (10/2).

Didampingi Gubernur NTB dan Menteri Ketenagakerjaan RI ia menyampaikan pemerintah telah memiliki strategi dalam hal memastikan SDM Indonesia agar memiliki kualitas dan kapabilitas untuk beradaptasi dengan segala perubahan. Salah satunya adalah penguatan eksistensi BLK Komunitas.

“Melalui BLK Komunitas diharapkan masyarakat dapat memperoleh keterampilan serta menekan angka pengangguran,” ucapnya.

Ia juga mengarahkan kepada pemerintah daerah agar konsisten mendukung keberadaan dan keberlangsungan BLK komunitasi di daerahnya masing-masing.

Sampai dengan saat ini telah terbangun 3.757 BLK Komunitas di seluruh Indonesia.

“Hari ini saya resmikan 846 BLK Komunitas saya nyatakan diresmikan, semoga melalu ini mampu mengelola dan memanfaatkan SDM dengan sebaik mungkin,” tutupnya.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan, Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si, dalam laporannya mengatakan, bahwa Kementeriannya terus berinovasi mencari cara terbaik, mencari terobosan yang inovatif, baik dalam teknis pelaksanaan pembangunan BLK Komunitas, maupun dalam pengembangan kurikulum pelatihan vokasi yang dapat diimplementasikan di BLK Komunitas.

“Tentu saja terobosan pengembangan kurikulum pelatihan vokasi ini menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini,” terangnya.

Ia pun berharap dengan adanya pengembangan kejuruan, BLK Komunitas dapat melakukan pelatihan sesuai dengan potensi daerah, sehingga keluaran pelatihan dari BLK Komunitas dapat terserap di dunia industri dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran. (DiKominfotikntb-MP)

Kab bima-MP-“Di Kabupaten Bima Prevalensi stunting menurun secara signifikan. Dalam tiga tahun terakhir sejak tahun 2020, angka stunting atau gagal tumbuh anak mencapai angka 24,59% dan turun menjadi 18,2% pada tahun 2021. Angka tersebut kemudian turun pada angka 13,8% di tahun 2022″. Papar Wakil Bupati Bima H. Dahlan M.Noer saat memberikan arahan Rabu (8/2) pada kegiatan Review Tahunan Kinerja Stunting (evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan stunting di kabupaten Bima tahun 2022) yang dilaksanakan di Aula Hotel Lila Graha Bima.

Meskipun kecenderungan penurunan angka tersebut, namun Dahlan mengingatkan agar perangkat daerah terkait,Camat, Kepala Puskesmas, Kepala desa dan tenaga kesehatan tetap harus saling berkoordinasi sehingga kabupaten Bima berada diluar zona merah daerah stunting.” Ungkap Dahlan.

Wakil Bupati yang didampingi Kepala Bappeda dan Litbang Taufik, ST, MT, Kepala DPMD H. Putarman, SE yang juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak terkait dalam upaya menurunkan angka stunting.

Pada bagian akhir arahannya, Wabup Dahlan yang juga Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Stunting Kabupaten Bima menekankan Penanganan Stunting yang menitikberatkan pada penanganan penyebab masalah gizi (penyebab tidak Langsung/ sensitif) yaitu faktor yang berhubungan dengan Ketahanan Pangan, Lingkungan Sosial, Lingkungan Kesehatan dan lingkungan pemukiman. “oleh karena itu pemerintah harus memastikan layanan dan kelayakan tersebut kepada masyaraka.” Tutup Wabup Dahlan

Setelah kegiatan dibuka secara resmi, dilakukan sesi penyampaian materi oleh Kepala BAPPEDA dan Kepala DPMD. (Prokim-MP)

Kab bima-MP-Rapat koordinasi (Rakor) terbatas Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri,SE dengan para Camat di 18 Kecamatan berlangsung Rabu (8/2) di Pendopo Bupati Bima. Sejumlah masalah yang mengemuka di masing-masing kecamatan, dibahas dalam Rakor tersebut.

Bupati Bima yang didampingi kepala BKD dan Diklat Kabupaten Bima Drs. Agus Salim M.Si dalam arahannya mengatakan, sehubungan dengan adanya hasil pemeriksaan oleh BPK Perwakilan NTB, dirinya meminta kepada para camat untuk mencermati hasil pemeriksaan tersebut, melakukan evaluasi dan melakukan pengawasan yang lebih intensif berkaitan penyaluran dana desa di masing-masing kecamatan.

“Untuk mengatasi kisruh penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), akan diterbitkan Perbup yang mengatur Tata cara penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT yang bersumber dari dana desa.
Penetapan ini nantinya merujuk pada kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemuktahiran Basis Data keluarga Indonesia atau data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Terang Bupati.

Bupati juga meminta kepada pada Camat untuk lebih proaktif hadir di tengah masyarakat ketika terjadi masalah.
“Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati dan Wakil Bupati. Sukses yang diraih Bupati dan Wabup tidak lepas dari dukungan para camat. Oleh karena itu, diharapkan agar lebih sering berada di tengah masyarakat untuk memberikan himbauan berkaitan dengan kebijakan yang dilaksanakan.

Agar tata pemerintahan di desa dapat berjalan lebih optimal, Bupati meminta kepada para Camat untuk memantau fungsi dan pelaksanaan tugas para pendamping desa dan mendorong bagaimana regulasi diterapkan dengan baik di tingkat desa.

Pada bagian akhir arahannya Bupati instruksikan kepada para Camat untuk mengawasi program pembangunan yang masuk ke masing-masing Kecamatan dan memastikan program tersebut berjalan dengan baik.

Usai memberikan arahan, Bupati IDP selanjutnya memberikan waktu kepada para Camat untuk menyampaikan laporan berbagai masalah pemerintahan di masing-masing wilayah.(prokim-MP)

Kab bima-MP-Pemerintah Kabupaten Bima melalui Bupati Hj.Indah Dhamayanti Putri,SE dan Pemerintah Kota Bima melalui Walikota H.Muhammad Lutfi, SE berdasarkan surat kesepakatan bersama Nomor: 134.4/007/07.3/2023 dan Nomor: 180/1/NKD/I/2023 melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (P3D) antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan Pemerintah Kota Bima dipimpin oleh Sekda Provinsi NTB Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si Senin (6/2) di Ruang Rapat Forkopimda kantor Bupati Bima menandai

Sekda yang didampingi Kepala Biro pemerintah dan Kepala Biro hukum setda Provinsi NTB dalam arahannya menyampaikan ada titik terang pada pertemuan sebelumnya terkait penyerahan aset dari pemerintah Kabupaten Bima kepada pemerintah kota Bima.

Harapan pemerintah provinsi juga selaras dengan harapan KPK yang sepakat bahwa permasalahan aset yang telah berlangsung hampir 20-an tahun dapat diselesaikan dengan baik oleh dua pemerintah daerah. Antara Bupati maupun Walikota ada kesepahaman untuk memanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat kedua daerah serumpun.Terang H. L. Gita.

Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE bersama Walikota Bima H.Muhammad Lutfi, SE,Wakil Bupati Drs.H Dahlan M.Noer, Ketua DPRD Kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi, S.IP, Sekda Kabupaten Bima Drs. H. M.Taufik HAK,M.Si, Sekda Kota Bima H. Muhtar Landa MH dan sejumlah pejabat terkait Pemprov NTB, Kabupaten Bima dan Kota Bima.

“Pertemuan pihak Pemkab dan Pemkot Bima merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen kedua belah pihak untuk menuntaskan masalah aset yang belum diselesaikan. Terima kasih atas fasilitasi Pemprov NTB dalam penyerahan aset sehingga dapat dirumuskan komitmen kedua daerah.
“Tim teknis Pemkab Bima dan Pemkot Bima yang menangani aset, agar menelaah aspek teknis, segera memproses permintaan hibah kembali dan pinjam pakai aset-aset. Jelas Bupati.

Sementara itu, Walikota Bima H.Muhammad Lutfi, SE mengemukakan, penanda tanganan penyerahan aset ini merupakan langkah untuk kemaslahatan, dimana pada prinsipnya Pemkot Bima menerima dengan tangan terbuka kesepakatan kedua belah pihak.

Prinsipnya, keputusan ini memberikan kesejukan kepada kedua pemerintah daerah dan bersyukur atas proses mediasi yang dilakukan oleh Pemprov NTB”

Mengacu pada kesepakatan bersama tersebut, direncanakan sebanyak 15 bangunan kantor eks OPD akan dilakukan pinjam pakai dan 1 kantor dihibahkan kembali kepada Pemkab Bima.(Prokim-MP)

Kab bima-MP-Mengawali kegiatan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022,Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB, Senin (6/2) di Ruang Kerja Bupati Bima.

Tim yang dipimpin Beni Murdani dan didampingi tiga orang anggota akan melakukan pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemkab Bima selama 30 hari dari tanggal 30 Januari sampai dengan 1 Maret 2023.

Pada pertemuan tersebut,Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri, SE didampingi Sekretaris Daerah Drs.H. M.Taufik, M.Si, M.Si, Inspektur,Kepala BPKAD, Kadis Kesehatan, Kadis Dikbupora, Kadis PUPR, Kepala Bapenda dan Direktur RSUD Bima.

Selama audit,Tim akan melakukan pemeriksaan komponen kas,aset, belanja modal,hibah/bantuan sosial,pendapatan daerah pada lima perangkat daerah tersebut.

Pada pertemuan tersebut Bupati Bima menyampaikan kepada Tim BPK bahwa jajaran Pemerintah Kabupaten Bima menerima dengan tangan terbuka kehadiran tim untuk melakukan pemeriksaan dan menginstruksikan kepada pimpinan unit kerja terkait untuk memberikan data dan informasi yang diberikan selama audit berlangsung.(Prokim-MP)

Kab bima-MP-Tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat berkewajiban memasang patok batas tanah sebelum pengukuran. Hal ini penting untuk pengamanan aset, menjamin kepastian hukum batas tanah antara masyarakat serta meminimalisir sengketa batas yang selama ini terjadi.
Secara nasional, Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) dicanangkan secara serentak Jumat 3 Februari 2023 dan dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal (Purn) Hadi Tjahyanto, S.IP dipusatkan di kabupaten Cilacap.

Pada kesempatan yang sama, GEMAPATAS Tingkat Kabupaten Bima dipusatkan di Desa Leu Kecamatan Bolo. Bupati Bima diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Ir. Syaifudin didampingi Camat dan Muspika Kecamatan Bolo dalam sambutannya memaparkan, mengacu pada data BPN kabupaten Bima, pada tahun 2023 sebanyak 3.800 hektar luasan pengukuran bidang dan 5.000 bidang sertifikat hak atas tanah.

Nantinya akan dilaksanakan pemasangan tanda batas. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan PTSL dibutuhkan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilik tanah.
Masyarakat memiliki kewajiban dalam menjaga batas tanahnya dengan memasang tanda batas tanah atau yang lebih dikenal dengan patok.
“Agar pemasangan patok tanda batas tanah mendapatkan perhatian dan partisipasi aktif masyarakat, maka peluncuran GEMAPATAS ini diharapkan dapat menjadi titik awal upaya mengurangi sengketa tanah di Kabupaten Bima”. Tandasnya.

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bima Lalu Mikyail Huda, S.ST mengatakan,GEMAPATAS menjadi simbol kepastian hukum, sejak pemasangan patok, menjadi kewajiban negara untuk menjaga dan menjadi kewajiban tetangga untuk hormati hak pemilik.

“Setelah pemasangan patok batas, nanti akan ada pemetaan dengan foto udara melalui drone akan difoto dari udara dan teridentifikasi tanah milik warga.

Mohon dukungan seluruh masyarakat terutama di lokasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) agar program ini berhasil. Harap Huda.

Sebelumnya, dilakukan pemasangan patok batas tanah warga secara simbolis di Desa Leu dan dilanjutkan dengan pencanangan secara nasional secara virtual, pembagian patok dan penyerahan sertipikat tanah warga.(Prokim-MP)

Mataram-MP-Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M membuka Rapat Forum Data bertajuk “Akselerasi Nusa Tenggara Barat, Satu Data Untuk Perencanaan Pembangunan” yang berlangsung di Nirwana Water Park, Kamis (02/02).

Tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menentukan jenis data dan jenis data prioritas yang akan dikumpulkan pada tahun 2023.

Doktor Najam menyampaikan bahwa NTB Satu Data secara nyata memberikan kontribusi bagi Provinsi NTB, salah satunya adalah menjadi salah satu inovasi Pemerintah Provinsi NTB dalam IGA 2022.

Hal tersebut mendukung NTB menjadi salah satu Provinsi yang terinovatif. Peran pengentri data juga merupakan salah satu peran penting di OPD masing-masing karena data digunakan oleh seluruh pegawai termasuk pimpinan dalam menyampaikan capaian OPD.

Ia juga mengatakan bahwa sinergitas dan kolaborasi antar Produsen Data seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Provinsi NTB sangat penting dan harus terus ditingkatkan

“Kolaborasi seluruh OPD terkait tata kelola data harus terus ditingkatkan terutama dalam urusan program unggulan Provinsi NTB,” ungkapnya. (diskominfotikntb-MP)

Monta kab bima-MP-Pelaksanaan kampanye aksi “Germas” (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) untuk Tingkat Kecamatan monta dilaksanakan di Puskesmas monta pada hari kamis tgl 2-2-2023.

Dihadiri oleh bupati bima,Hj,indah dhamayanti putri, SE.OPD,Dan Muspika kecamatan monta Ibu PKK Kecamatan perwakilan organisasi kepala puskesmas serta seluruh Staf Puskesmas.

Tujuan kampanye ini adalah mensosialisasikan Germas kepada masyarakat,dan mengadvokasi para pengambil kebijakan di tingkat kecamatan,untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Sekertaris dinas kesehatan yang di sapa papi afif mengajak masyarakat Kecamatan monta untuk bersama-sama menerapkan Germas sebagai budaya kita agar sehat, bugar,produktif dan terhindar dari penyakit dengan melaksanakan :

1. Melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari,
2. mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari,
3. Memeriksa kesehatan secara rutin dan berkala,
4.Tidak merokok,
5.Tidak mengkonsumsi alkohol,
6. Membersihkan lingkungan dan,
7. Menggunakan jamban sehat.

Jenis kegiatan periode kali ini Germas fokus pada kegiatan, melakukan aktifitas fisik, konsumsi buah dan sayur, serta memeriksa kesehatan secara berkala

Tujuan Germas adalah agar masyarakat berprilaku sehat sehingga berdampak pada kesehatan terjaga,produktif,lingkungan bersih.
Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri,SE dalam sambutannya dihadapan para petugas kesehatan, para perangkat desa, kader Posyandu kembali mengajak seluruh elemen masyarakat kecamatan monta untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi dan melakukan olahraga secara teratur.

Pada kampanye Germas tersebut, Bupati juga menghimbau agar semua elemen masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi secara rutin buah-buahan dan sayuran serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hal ini penting dilakukan agar kita bisa tetap menjaga kesehatan”.kata Bupati.

Setelah acara senam sehat bersama kemudian para peserta melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang pada kesempatan tersebut diikuti 300 peserta dan pemeriksaannya dilakukan oleh 10 orang tenaga medis.(Yuli).
.

Kab bima-MP-Acara Serah Terima Jabatan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima dari pejabat lama Suwandi,ST.MT kepada pejabat baru Taufik,ST.,MT berlangsung Rabu (1/2) di kantor instansi setempat.

Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri,SE yang didampingi para Staf Ahli,Asisten Setda, Inspektur,para Kepala OPD dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah memberikan beberapa arahan berkaitan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan OPD teknis perencanaan tersebut.

Dihadapan para pejabat Eselon III, Eselon IV, pejabat fungsional perencana dan staf Bappeda, Bupati mengungkapkan bahwa staf dan pejabat yang berkarir di Bappeda umumnya memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik.Sehingga prospek dan jenjang kariernya juga bagus. Namun demikian hal ini tidak berarti ASN yang mengabdi pada instansi lainnya tidak memberikan memberikan warna yang berarti.

Kepada kedua pejabat yang melakukan serah terima jabatan, Bupati Bima memaparkan,selama 1,5 tahun Suwandi ST,MT bertugas di Bappeda dan selanjutnya bertugas di Dinas PUPR,tentu saja telah membawa sejumlah peningkatan kinerja Bappeda.

Oleh karena itu,Kepala pejabat Bappeda yang baru harus mampu membuat inovasi,menjiwai dan menjabarkan dengan baik dokumen RPJMD.

Pastikan suasana kerja yang nyaman bagi siapapun,sehingga akan mampu melahirkan ide-ide cemerlang,memberikan masukan yang positif bagi pimpinan sehingga bisa menciptakan prestasi”.Terangnya

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penanda tanganan dan serah terima memori jabatan dari Suwandi ST,MT kepada Taufik, ST, MT.(Prokim-MP)

Bima-MP-Bakal calon presiden Partai NasDem, mendapat sambutan antusias dari masyarakat kota dan kabupaten bima di lapangan sera suba bahkan teriakan ”Pak Anies Presiden” pada waktu memasuki arena sera suba hari selasa tgl 31 Januari 2023.langsung turun menjapa warga masyarakat dengan berjabat tangan tampa mengenal lelah.

Pada saat memberi sambutannya, Anies mengingatkan para relawan dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Sebuah kesempatan untuk kita menentukan arah baru.Republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi semuanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”ujar Anies.

Acara silaturahmi Kebangsaan calon presiden dari partai Nasdem ini di laksanakan oleh ketua partai Nasdem ibu, hj mutmainah,SH dan ketua Nasdem kabupaten dan Dompu,juga seluruh anggota DPRD kota dan kabupaten bima,dompu.Dan di hadiri oleh ketua Demokrat kota bima bapak H. Qurais, ketua PKS kabupaten bima dokter irfan dan para toko agama dan warga masyarakat kota kabupaten bima,Dompu.(Yuli)

Jakarta-MP-Dedikasi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc untuk merentangkan jalan dan meretas harapan masyarakat di kawasan Mandalika dan Gili Trawangan terus diperjuangkan. Komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun dengan pihak kementerian dan lembaga memberikan angin segar bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Mandalika dan Gili Trawangan.

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB meyakini persoalan lahan masyarakat di Mandalika perlu kesabaran menyelesaikannya dengan tuntas. Karena masyarakat menginginkan transparansi kepada pihak ITDC terkait data-data penyelesaian lahan masyarakat di kawasan Mandalika.

“Alhamdulillah kementerian BUMN bisa memahami dan sedang mempersiapkan teknisnya. Sehingga ITDC bisa secara transparan memberikan informasi yg lengkap sesuai yang di inginkan masyarakat,” terang Bang Zul saat bertemu Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury di Kementrian BUMN Jakarta, Senin (30/01/2023).

Pada kesempatan yang berbeda, Doktor ekonomi itu juga bertemu dengan Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN, Rini Widyastuti dan Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN, Endra Gunawan. Keduanya merupakan yang menggawangi persolan hukum di Kementerian BUMN untuk memberikan izin kepada ITDC untuk membuka data secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masalah ini tidak liar kemana-mana.

“Alhamdulillah minggu depan Insya Allah mbak Rini dan Mas Hendra akan datang ke Lombok mendampingi ITDC untuk mebuka data kepada masyarakat yang masih merasa ada ganjalan, sehingga mudah-mudahan nanti akan bagus untuk ITDC dan kita juga legowo di NTB, sehingga daerah kita benar-benar aman dan nyaman untuk investasi dan berbagai kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan,” ungkap Bang Zul.

Begitu juga dengan persoalan Gili Trawangan juga sama, Bang Zul mengatakan masih ada tersisa masalah. Hal itu juga bisa diselesaikan dengan komunikasi dan dialog yang baik antara masyarakat dan investor yang ada di kawasan Gili Trawangan.

“Intinya luruskan niat dan jangan tergoda uuntuk main-main. Kalau ada staf kami yg masuk angin atau tergoda utk main,.kami akan tegur, kami beri sangsi bahkan bisa kami berhentikan dari posisi nya. Simple saja,” tegas Bang Zul.

Apalagi persoalan Tanah dan Lahan ini, lanjut bang Zul memang tidak sederhana dan butuh kesabaran luar biasa. Asalkan tidak ada yang mencoba bermain-main untuk kepentingan personal atau kelompok, karena kepentingan masyarakatlah yang paling utama.(Diskominfotik-MP)

Kab bima-MP-Pasca Kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah panggung 9 tiang milik pasangan Adhar (35) dan Ico Trisnawati di RT. 014/007 Dusun Jorato Desa Sari Kecamatan Sape Sabtu (21/1) pukul 03.00 Wita, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE, Rabu (25/1,) mengunjungi warga terdampak bencana kebakaran tersebut dan menyerahan bantuan tanggap darurat yang berasal dari BPBD dan Dinas Sosial kabupaten Bima.

Bupati Bima didampingi Kepala Dinas Sosial Tajuddin, SH, Camat Sape Muhammad Akbar, SP., M.Si, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD M. Nurul Huda, ST, MT, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Herry Kurniawan ST, dan Kabid Linjamsos Dinsos Nur Hidayat, pada kesempatan tersebut juga memberikan santunan pribadi kepada warga terdampak.

Kepada korban kebakaran Bupati menyampaikan rasaduka cita atas musibah yang menimpa keluarga Adhar.
“Saya berharap keluarga yang tertimpa musibah tetap bersabar menghadapi ujian Allah SWT ini. Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan baik” Ungkap Bupati.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD M. Nurul Huda, ST, MT, mengatakan Bantuan Tanggap darurat kebakaran di dusun Jorato Desa Sari yang berasal dari BPBD Kabupaten Bima berupa daster, handuk, panci, sendok makan, wajan. Juga kebutuhan logistik berupa mie instan, minyak goring, saos sambal, kecap mais, gula pasir, kopi, biscuit, air mineral, the celup, sabun cuci dan sabun mandi. Sementara dari Dinas Sosial kabupaten Bima memberikan bantuan berupa matras, selimut dan terpal.

Meski tidak adanya korban jiwa, Tim Investigasi Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bima memperkirakan kerugian mencapai Rp. 20 juta, dengan diantaranya barang eletronik dan perabotan rumah tangga lainnya.(prokim-MP)