Kategori: Umum

Mataram—MP-Pemerintah Provinsi NTB menjalin kerjasama Sister Province dengan Provinsi Utara Australia (Northern Territory) dalam bidang pariwisata, pendidikan, industri, perdagangan dan investasi.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat menghadiri penandatanganan Letter of Intent (Lol) antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Northern Territory (NT) secara virtual di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Senin (28/03).

“Alhamdulillah, hari ini menandatangani sister province antara Provinsi NTB dengan Provinsi Utara Australia (Northern Territory of Australia), dimana kedua provinsi akan saling membantu di area pariwisata, pendidikan, industri, perdagangan dan investasi,” kata Gubernur.

Bang Zul, sapaan akrabnya juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sangat senang dengan adanya kerjasama dalam berbagai bidang dengan Provinsi NT of Australia.

“Kami sangat senang menjalin kerjasama berbagai bidang dengan Northern Territory, semoga kedepannya akan lebih banyak kerjasama lagi,” tambah Bang Zul.

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia, H.E Penny Williams PSM menyatakan bahwa kerjasama tersebut sangat penting untuk membangun hubungan yang baik antara Pemerintah Provinsi NTB dan Provinsi NT of Australia.

“I am really excited to join this today.This is an important relationship and collaboration between West Nusa Tenggara and Northern Territory,”ungkap H.E Penny Williams.

Turut mendampingi Gubernur NTB dalam penandatanganan LoI tersebut,yaitu Asisten I dan II Setda Provinsi NTB serta beberapa kepala OPD ruang lingkup pemerintah Provinsi NTB.(diskominfotikntb-MP)

Kab bima-MP-Rapat Paripurna Ke-4 DPRD kabupaten Bima masa sidang I Tahun Sidang 2022 yang berlangsung Rabu (23/3) di Ruang Sidang Utama DPRD setempat mendengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bima Tahun Anggaran 2021.

Di hadapan Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD kabupaten Bima Muhammad Putera Ferryandi S.IP dan didampingi tiga orang unsur Wakil Ketua tersebut Bupati memaparkan, sesuai ketentuan Permendagri nomor 18 Tahun 2020, dalam dokumen LKPJ juga disampaikan pula kebijakan strategis yang telah diterapkan tahun 2021.

“Dalam upaya percepatan dan koordinasi penanganan Covid-19, pemerintah Kabupaten Bima telah menerbitkan dua produk hukum berupa dua Peraturan Bupati, tujuh Surat Keputusan Bupati dan satu Instruksi Bupati”. Jelasnya di hadapan unsur FORKOMPIMDA, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Para Kepala Bagian, Para Camat dan Pejabat Eselon III dan fungsional lingkup pemerintah Kabupaten Bima.

Di bidang kepegawaian, pemerintah Kabupaten Bima telah melaksanakan Seleksi Jabatan Tinggi Pratama untuk mengisi tujuh jabatan yang lowong yaitu Staf Ahli Bupati bidang politik, Hukum dan Pemerintahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Lingkungan Hidup.

Demikian halnya di bidang organisasi, melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima, telah dibentuk dua perangkat daerah yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Jelas Bupati.

Setelah dilakukan pembacaan Nota Pengantar LKPJ, dokumen tersebut kemudian dilakukan serah terima oleh Bupati Bima Kepada Ketua dan unsur pimpinan DPRD kabupaten Bima.(Prokim-MP)

Kab bima-MP-Pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE dan Kepala Perpustakaan Nasional RI Drs Muhammad Syarif Bando MM menandai peresmian penggunaan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bima Rabu (23/03) yang berlokasi di Desa Panda Kecamatan Palibelo.

Peresmian Gedung berlantai dua tersebut dihadiri juga unsur FORKOMPIMDA, Sekretaris Daerah Drs.H.M.Taufik HAK M.Si, Para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kabag Lingkup Setda, Camat dan para kepala desa Se- Kecamatan Palibelo.

Bupati Bima dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Presiden RI dan Kepala Perpustakaan Nasional yang telah mengalokasikan anggaran pembangunan fasilitas tersebut. “Alhamdulillah, Kabupaten Bima bersama dua daerah lainnya di NTB yang mendapatkan alokasi dana bagi pembangunan gedung perpustakaan dari pemerintah”. Ungkap Bupati.

“Sebagai wujud komitmen mendorong minat baca dan budaya literasi, Pemerintah daerah terus bergerak membangun dan mempersiapkan infrastruktur pendukung kemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia”. Terang Bupati.

Bupati juga dalam sambutannya menitipkan pesan kepada jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bima untuk menjaga dan merawat fasilitas yang sudah dibangun. Fasilitas ini untuk dimanfaatkan secara bersama karena milik seluruh lapisan masyarakat, maka semua pihak dapat memanfaatkan fasilitas bacaan yang disediakan. “Saya ingin memastikan perawatan dan kebersihan fasilitas sehingga tidak hanya terlihat terlihat megah, tetapi juga menjadi kebanggaan”. Ungkap Bupati.
Selanjutnya, Kepala Perpustakaan Nasional RI Drs Muhammad Syarif Bando MM dalam sambutannya menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan. Hal ini sesuai perintah Presiden RI yang mengungkapkan pentingnya transformasi digital.

“Dalam kurun waktu tiga tahun sejak dilantik sebagai Kepala Perpustakaan Nasional pada tahun 2017 hingga 2019, Perpustakaan Nasional telah menjadi perpustakaan digital terbaik di dunia dengan 3 milyar artikel yang bisa diunduh online”. Terangnya.

Disamping itu, telah dijalin kerjasama dengan 800 penerbit untuk digitalisasi full text dan saat ini ada 800.000 teks yang bisa diakses melalui aplikasi e-perpustnas”. Tandasnya.

Menutup sambutannya, Syarif Bando berharap, Gedung Perpustakaan Kabupaten Bima dapat menjadi simbol yang melahirkan ilmu pengetahuan dan pemimpin besar. Tutupnya.

Pada kesempatan tersebut Kepala Perpustakaan Nasional didampingi Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Drs. Deni Kurniadi M.Hum, Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Dr. Adin Bondar, S.S,M.Si, Plt. Kabag Umum Dewi Kartikasari S.Pd dan sejumlah Pejabat Fungsional.

Usai peresmian Gedung Layanan Perpustakaan,Kepala Perpustakaan Nasional,Bupati Bima dan Sekda melakukan peninjauan ruangan dan penanaman pohon Ketapang Kencana di halaman depan Gedung Layanan Perpustakaan tersebut.

Kab bima-MP-Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bima tahun 2022 untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan Tema: “Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Kawasan Strategis untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan berlangsung Senin dan Selasa (21 dan 22 Maret) 2022 di Gedung PKK Kabupaten Bima.

Forum tersebut mengundang Pimpinan dan Komisi DPRD, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kabag Setda dan para Camat lingkungan Kabupaten Bima dan Senin (21/3) dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs.H.M.Taufik HAK M.Si mewakili Bupati Bima.

“Untuk menjabarkan Visi mewujudkan kabupaten Bima RAMAH Berkelanjutan, berapa prioritas rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 mencakup beberapa aspek yaitu penguatan karakter dan peningkatan kemampuan literasi, percepatan pemerataan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan kontribusi produktivitas pertanian dan perikanan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan serta perluasan lapangan kerja yang berkualitas.

Sekda yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut mengemukakan, kebijakan pemerintah tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian 7 prioritas daerah sesuai amanat RPJMD Kabupaten Bima 2021-2026 yaitu menguatkan karakter masyarakat Bima yang religius melalui peningkatan kegiatan keagamaan, mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan harmonis serta meningkatkan kontribusi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.

Aspek prioritas lainnya terang Sekda yang didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Ilham Yusuf SH dan beberapa anggota DPRD, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Suwandi ST, MT yaitu pembangunan kawasan pariwisata prioritas, kawasan ibukota kabupaten dan kawasan strategis lainnya untuk percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah, disamping juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk memperkuat mitigasi bencana. Demikian halnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan melayani serta peningkatan daya saing SDM Kabupaten Bima yang sehat dan unggul menjadi prioritas”. Terang Sekda.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Suwandi ST, MT dalam laporannya mengungkapkan, proses perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi antara informasi perencanaan pembangunan, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang disebut Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Integrasi ini penting dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan dan rencana keuangan daerah sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral tujuan pembangunan nasional”. Kata Suwandi.

Lebih lanjut, Suwandi memaparkan, progres yang sudah dicapai dalam penyelarasan semua usulan untuk disesuaikan dengan rencana kerja perangkat daerah sebanyak 1.049 usulan yang sudah diinput dalam SIPD. Untuk mewujudkan keselarasan itu, pemerintah daerah membutuhkan komitmen dari semua pihak termasuk OPD sebagai upaya mewujudkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas” Tutupnya.(Prokin-MP)

Mataram-MP-Tiga produk kuliner yang berasal dari UKM Kabupaten Bima yaitu minuman herbal Kelompok UKM Kamenci Mori, Kacang Mete produk UKM Mekar Sari dan Kopi Robusta Tambora dari UKM Lentera berhasil menjadi produk yang ditampilkan dari sejumlah produk yang dipasarkan selama event kelas dunia tersebut dari tanggal 18 sampai dengan 20 Maret 2022.

Produk minuman herbal UKM Kamenci Mori yang beralamat di Desa Belo Kecamatan Palibelo ini terdiri dari sari temulawak,lempuyang,kunyit putih dan jahe merah.

Selanjutnya UKM Mekar Sari Desa Kore Kecamatan Sanggar menampilkan produk kacang mete dengan varian kacang mete gurih,coklat mete dan enting – enting mete.Sementara UKM Lentera Desa Boro Kecamatan Sanggar menampilkan produk kopi robusta Tambora yang terdiri dari bubuk kopi,roastbean dan kopi racik aneka rasa.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Diskop UKM) kabupaten Bima Drs.Dahlan Jumat (18/03) menjelaskan tiga produk bidang kuliner dari sepuluh produk yang diusulkan untuk ikutserta pada Event MotoGP Mandalika Tahun 2022 Binaan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bima tersebut tampil setelah melalui proses penyeleksian terhadap produk yang telah didaftarkan (kurasi) oleh Tim yang terdiri dari Dinas Perindustrian NTB, Dinas Pariwisata NTB, PLUT KUMKM NTB dan UNIDO.

Dijelaskan mantan Kadis Pariwisata Kabupaten Bima ini, sebelumnya sesuai data UMKM yang diminta oleh Tim Kurasi, masing-masing daerah mengirimkan maksimal 6 UMKM. Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bima mengirimkan 6 item UMKM Binaan,yang diprioritaskan dibidang kuliner.Setelah proses seleksi berjalan, ditetapkan 3 UMKM yang mengisi stand pada kegiatan Event MotoGP Mandalika Tahun 2022.

“Proses untuk lolos kurasi tentunya dilihat dari kualitas produk seperti keunikan jenis kemasan, legalitas (NIB, PIRT Halal), kemudahan proses transaksi digital dan kesiapan untuk menyediakan tester agar konsumen/pengunjung stand dapat mencicipi rasa produk yang ditampilkan. Kita optimis, prospek dan peluang sejumlah produk yang dipasarkan cukup bagus mengingat tingginya minat wisatawan yang berkunjung”. imbuh Dahlan.(Prokim-MP)

Lombok Barat-MP-Dengan banyaknya ujian yang menerpa masyarakat NTB dari tahun 2018-2020, mulai dari gempa Lombok hingga pandemi covid-19, Grab melihat kondisi saat ini Provinsi NTB bukan hanya bangkit namun bisa dikatakan melompat atau “jumping”.

Hal tersebut dikatakan Presiden Direktur (Presdir) Grab Indonesia Ridzki Kramadi saat mengahadiri acara NTB Inovtek Expo Tahun 2022 di Kantor Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB di Banyumulek, Kediri, , Lombok Barat, Jum’at (18/3/22).

“Kami melihat masyarakat NTB benar-benar ikhtiar tanpa henti dalam menjalaninya,”ucapnya.

Disebutkan, Grab Indonesia juga turut serta untuk mengembangkan UMKM di NTB dengan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan masyarakat.

“Kami kontribusikan pemberdayaan UMKM, di mana di era sekarang yang penting adalah promosi dan harus punya akses digital. Kami latih agar UMKM punya daya saing digital,” tutur Ridzki.

Grab juga memberikan kontribusi lainnya yaitu memberikan layanan pariwisata terpadu kepada turis yang datang ke NTB . Nantinya para turis ini akan dibimbing dan diberikan informasi mengenai NTB itu sendiri.

“Hal ini merupakan kerja sama kami dengan Kemenparekraf agar turis-turis dapat melihat tempat pariwisata selain Sirkuit Mandalika” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Grab Indonesia menandatangi MoU dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait dengan terwujudnya Smart Province.(Diskominfotik-MP)

Lombok Barat-MP-Menteri Koperasi dan UMKM RI Teten Masduki sangat mendukung dan mengapresiasi ide besar yang dimiliki oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah. Ide tersebut merupakan pengembangan UMKM berbasis teknologi inovasi. Menurutnya hal ini dapat menjadikan role model UMKM bertransformasi ke produk berbasisi inovasi teknologi.

“Ayo Pak Gubernur, jadikan Provinsi NTB sebagai role model bagaimana UMKM bertransformasi menuju produk-produk berbasis inovasi teknologi,” ajak Menkop UMKM saat membuka NTB Invotek Expo 2022 di Halaman Kantor BRIDA Provinsi NTB, Jum’at (18/3/22).

Menteri Teten Masduki menjelaskan, Kementerian Koperasi dan UMKM sudah menetapka prioritas dalam membangun UMKM yang berbasis kreatifitas dan berbasis teknolgi. Hal ini sejalan dengan Visi yang dimiliki Gubernur NTB salah satunya untuk mendukung pengembangan UMKM menuju teknologi inovasi.

“Saya sangat senang, hal ini sejalan dengan kami di Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang penting ada kaitan pengembangan teknologi itu untuk kesejahteraan masayaakat,” terangnya.

Menteri menilai Provinsi NTB sudah mulai melakukan inkubasi terhadap ide-ide terhadap UMKM yang ingin masuk ke pengembangan teknologi. Sehingga ide-ide tersebut akan jalan ke hilirisasi atau produksinya.

Menurutnya, banyak UMKM-UMKM kita saat ini mengikuti even-event dan lomba Inovasi, namun berhenti sampai disitu dan tidak ada hilirisasi dan komersialisasi terjadi.

“Nantinya dengan inkubasi ini kita akan dampingi UMKM-UMKM ini agar ide-ide mereka dapat tersalurkan dan diproduksi” terangnya. (Diskominfotik-MP)

Mstaram-MP-Pada apel pagi, Kamis 17 Maret 2022,Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Dr.Najamuddin Amy, S. Sos., MM., mengingatkan Staf ASN dan Non ASN untuk terus menyebarkan kabar baik dan informasi yang positif untuk NTB.

Dalam apel tersebut, Doktor Najam menegaskan bahwa Diskominfotik NTB harus menjadi “Garda Terdepan Menyebarkan Informasi Baik”.

“Apalagi adanya event MotoGP menjadi momentum kebangkitan ekonomi dan pariwisata di NTB,”kata Kadis Doktor Najam di halaman kantor setempat.

Kadis Kominfotik mengajak stafnya untuk memberikan kesejukan, keteduhan serta ketentraman masyarakat dan tamu yang datang ke NTB dengan informasi yang memantik semangat dan energi positif.

“Jaga nama baik daerah,karena event MotoGP ini menjadikan NTB pusat perhatian dunia,”tutup pria yang pernah menjadi Karo Humas dan Protokoler Setda Prov.NTB.(Diskominfotikntb-MP)

Kab bima-MP-Workshop dan Sosialisasi Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Bima kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan lembaga Adventist Development and Relief Agency (ADRA) Indonesia dan Konsorsium dalam kerangka program penguatan kepemimpinan lokal dalam kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana berlangsung Rabu (16/03) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Pada acara yang juga mengundang pejabat Kodim 1608/Bima,Polres Bima,Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Bima,Kepala POS SAR Bima,BMKG Bima dan Kepala BUMN/BUMD tersebut,Bupati Bima yang diwakili Asisten II Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir.Indra Jaya dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengemukakan, “semua yang elemen yang terlibat dapat memfasilitasi apa yang menjadi harapan pemerintah daerah melalui ADRA Indonesia.

“Artinya,Pemerintah daerah harus memanfaatkan secara optimal kehadiran ADRA dengan anggaran yang tersedia dengan komitmen membantu upaya Pemerintah daerah dalam penanganan bencana banjir. Dengan demikian, semua kegiatan yang akan dilaksanakan betul-betul berdampak positif dan membantu warga terdampak banjir agar kehidupan masyarakat menjadi baik dan meningkatkan kesejahteraan”. Ungkapnya.

Dijelaskan mantan Kepala Bappeda kabupaten Bima ini, dokumen Rencana Kontigensi ini penting untuk disosialisasikan tidak hanya kepada masyarakat yang berada di wilayah terdampak banjir,tetapi perlu juga di sosialisasikan kepada masyarakat,tokoh agama,serta kepada pemuda-pemuda yang diwilayah tersebut”. Ujarnya.

Sebelumnya,Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima diwakili oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan M.Gunawan S.Si dalam laporannya memaparkan lahirnya dua dokumen rencana penanggulangan atau RPKB dan rencana Kontinjensi Banjir kabupaten Bima setelah dilakukan penyusunan selama 2 tahun yaitu di tahun 2020 dan 2021 kemarin.

Dua dokumen ini telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan dapat dirampungkan berkat kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bima bersama ADRA Indonesia melalui program penguatan kapasitas kepemimpinan lokal dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terutama dalam merespon penanganan kedaruratan Bencana alam.

Sosialisasi penting dilakukan pasca terbitnya dua dokumen ini supaya setiap stakeholder baik itu pemerintah,dunia usaha dan masyarakat memahami penaggulangan kedaruratan bencana. juga mampu bertindak dengan baik dan benar ketika dihadapkan pada Kondisi bencana”. Terangnya.

Terkait kegiatan sosialisasi, hari ini dilaksanakan sosialisasi di tingkat kabupaten dan dalam lima hari ke depan Tim akan melakukan sosialisasi dan roadshow pada tingkat kecamatan sesuai zona dengan menghadirkan unsur-unsur di tingkat kecamatan beserta elemen masyarakat”.Ungkapnya.(Prokim-MP)

Lombok Barat-MP-Wagub NTB, Dr. Hj.Siti Rohmi Djalilah menilai secara umum kesiapan akomodasi bagi para penonton mendekati perhelatan MotoGP 18-20 Maret 2022 mendatang di Sircuit Mandalika sudah sangat siap. Kesiapan tersebut diungkapkan Wagub seusai melakukan peninjauan KM Kelud sebagai akomodasi terapung selama penyelenggaraan MotoGP di Pelabuhan Gili Mas, Lembar, Lombok Barat, Rabu, (16/3/2022).

“Saat peninjauan ke KM Kelud tadi saya melihat persiapan akomodasinya sudah sangat bagus. Misalnya di KM Kelud telah disiapkan sebanyak 1500 tempat tidur secara gratis dan memang sebagian besar sudah ada pemesannya meski masih ada sekitar 500 sisanya. Dan ini menjadi luar biasa dan sangat membantu agar penonton kita nanti bisa terbantu untuk mendapatkan akomodas yang layak. Bahkan saya sudah cek kamar mandi, toilet dan lain-lainnya sudah bagus dan bersih,” ujar Wagub dalam keterangan persnya kepada sejumlah awak media.

Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini juga menyebut, kesiapan insfrastruktur pendukung juga sudah hampir rampung seperti jalan ataupun ketersediaan alat transfortasi. Bahkan support untuk alat transfortasi sudah disiapkan lebi lebih dari 300 bus untuk mobilisai penonton selama event MotoGP.

“Begitu juga dengan para penonton dari hari ke hari sudah mulai berdatangan hingga mendekati hari H pelaksanaan MotoGP ini. Demikian juga para wisatawan yang akan datang ke NTB saat perhelatan MotoGP kita lihat kapasitas-kapasitasnya sudah tersedia selama MotoGp ini berlangsung. Tapi juga kita berharap agar wisatawan local atau setridaknya antara 15-20 persen trut menyaksikan MotoGP ini, selain tamu-tamu luar NTB dan internasional lainnya,” tandas Ummi Rohmi.

Menyinggung estimasi perputaran ekonomi selama berlangsungnya MotoGP, Wagub mengucap syukur karena sangat besar pengaruhnya bagi perputaran ekonomi NTB. Dalam hal ini Wagub dilakukan dimana peran UMKM makin dimaksimalkan untuk mengisi kesempatan-kesempatan yang ada baik di lokasi Mandalika maupun di tempat-tempat lainnya seperti Pelabuhan Gili Mas, Islamic Center (IC) dan di pusat-pusat keramaian lainnya yang telah disiapkan bazar UMKM.

Wagub Ummi Rohmi juga menyatakan, animo masyarakat NTB menyambut perhelata MotoGP ini sangat besar. Mengingat warga NTB juga diberikan discount dan disambut baik oleh warga NTB dan bahkan tiketnya hamper terjual habis.

Wagub menambahkan, setelah event MotoGP ini berlangsung, ke depan Pemprov akan melakukan evaluasi. Hal ini mengingat event internasional di NTB tidak dilakukan sekali setahun. Namun ada event lainnya seperti WSBK, IATC ataupun MXGP di Sumbawa.

“Jadi dalam setahun ini masih ada beberapa event bukan hanya sekedar MotoGP Maret saja. Ini yang harus kita jaga untuk bagaimana agar di NTB ini ada event-event yang baik untuk terus-menerus menjaga perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Wagub juga mempertegas, wujud konkrit perhatian Pemprov NTB bagi para pelaku UMKM agar kualitas produksinya semakin baik. Dengan rutin melakukan pelatihan, pembinaan bagi pelaku UMKM dimaksudkan agar kualitas produksi makin baik.

“Dan industralisasi menjadi program unggulan Pemprov NTB. Pelaku UMKM NTB diberikan Cluster, pelatihan supaya greatnya meningkat dan dari waktu ke waktu kualitas produksinya makin baik dan seluruhnya bisa terintegrasi baik petani, nelayan dan lain-lainnya. Karena industrialisasi itu berbicara dari hulu ke hilir. Dari penghasil lalu mengolahnya memasarkannya dan lain-lainnya itu semua menjadi perhatian pemprov NTB,” tutup Wagub.

Dalam kunjungan tersebut Wagub NTB didampingi Asisten 1 Setda, Kadis Kesehatan, Kadis PMD Dukcapil, Kadis LHK, Kadis Dikbud, Kadis Pariwisata, Kadis Perhubungan, Kadis Pemuda dan Olahraga, Biro Umum, Biro Adpim dan Biro Kesra Setda Provinsi NTB dan Manager Pelindo III Lembar, M Baharuddin. (Diskominfotikntb-MP).

Kab bima-MP-Kerjasama lintas pemangku kepentingan penting untuk mendukung tercapainya Kabupaten Layak Aanak (KLA) yang diharapkan dapat menjadi ruang tumbuhkembang anak secara sehat dan sejahtera lahir dan batin”.

Demikian salah satu poin sambutan yang disampaikan secara virtual oleh Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE pada Rapat Koordinasi Gugus Tugas dalam rangka persiapan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2021 berlangsung Selasa (15/3) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Rakor dihadiri secara tatapmuka oleh Ketua Komisi IV DPRD kabupaten Bima Ilham Yusuf SH, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Bima Ibrahim Khalil, SH, MH, Kepala DP3AP2KB Drs. Syahrul Sekretaris Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos M.Ap, Kabid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Raani Wahyuni ST MT M.Sc.

Menurut Bupati, komitmen Pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten layak anak jelas dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Bima nomor 42 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA). Kata Bupati dihadapan para Kepala Instansi Vertikal terkait, Camat, Kepala UPT DP3AP2KB, Kepala Desa dan Organisasi Non Pemerintah yang melakukan pendampingan kasus perempuan dan anak,”Tujuan penyelenggaraan KLA adalah untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Disamping itu KLA merupakan wahana untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak. Karena itulah tugas bersama adalah memdorong partipasi dan peran aktif semua pihak untuk bekerjasama dalam pencapaian KLA”. Jelas Bupati.

Untuk itu, semua pihak memberikan dukungan Gugus Tugas KLA dalam kebutuhan data dan informasi pengisian evaluasi kabupaten layak anak tahun 2021,Harap Bupati

Menutup sambutannya,Bupati meminta pihak terkait agar menguatkan upaya peningkatan KLA kabupaten Bima dari tingkat Pratama ke Madya. Prasyarat penting yang perlu dilakukan adalah sektor terkait dapat meningkatkan capaian indikator KLA ini”. Tutup Bupati.

Sebelumnya,Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima Drs.Syahrul memaparkan,perlindungan perempuan dan anak akan disentuh sampai di tingkat desa. dan pemerintah Kabupaten Bima sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan 1 desa model dan 15 desa rintisan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di kabupaten Bima.

Sejumlah desa tersebut akan menjadi model integrasi program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan DRPPA”. Jelas Syahrul.(Prokim-MP)

Kab bima-MP-Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPK NTB) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran (TA) 2021 (unaudited) yang diserahkan Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE Senin (14/03) di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi NTB.

LKPD TA 2021 Kabupaten Bima tersebut terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan,belanja,transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan,menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

LKPD tersebut langsung diterima oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi NTB Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA. Ade Iwan dalam sambutannya mengatakan,”Audit atas laporan keuangan perintah daerah merupakan amanat konstitusi yang bersifat mandatory. artinya harus memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dan memastikan apakah laporan tersebut telah disusun berdasarkan secara wajar dan sesuai dengan regulasi yang ada”. Jelasnya.

Bupati Bima di sela penyerahan LKPD tersebut memaparkan, “Pemerintah Kabupaten Bima selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

Langkah ini lanjut Bupati antara lain untuk memenuhi beberapa asas antara lain asas akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

“Demikian halnya asas manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset,kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Asas lainnya adalah transparansi,memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.Terang Bupati.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan merupakan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.(prokim-MP)