Bupati Bima Sampaikan PAKD Ranperda Adminduk Jadi Perda

Kab bima-MP-Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE,menyampaikan Pendapat Akhir Kepala Daerah (PAKD),atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda),Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk).

PAKD Adminduk itu disampaikan Bupati melalui Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kabupaten Bima,masa sidang I tahun Dinas 2021, Kamis,11 Februari 2021,di Ruang Sidang Utama kantor DPRD Jalan Gatot Subroto,Kota Bima.

Bupati menyampaikan apresiasi terhadap Dewan telah menyelesaikan pembahasan dan melakukan pengambilan keputusan,sehingga menjadi keputusan Dewan terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan Adminduk menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang definitif.

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini, untuk penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan terbitnya undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, ditindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019, tentang pelaksanaan undang-undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

‘’Sehingga mengalami perubahan yang mendasar dibidang kependudukan,’’ujar Bupati dihadapan sidang Dewan.

Penyusunan dan pembahasan Ranperda ini,telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Yaitu antara legislatif dan eksekutif telah membahas bersama,menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara umum. Maupun pembahasan materi pasal per pasal yang tertuang dalam rancangan Perda.Juga disampaikan dengan melibatkan pihak-pihak lain yang berkompeten.

Bupati Umi Dinda mengaku,dalam proses pembahasannya berlangsung cukup dinamis. Yaitu adanya perbedaan pandangan terhadap materi yang termuat bukan halangan. Melainkan dinamika yang wajar dalam bingkai demokrasi.

‘’Untuk itu,lewat kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf.Kami berharap agar tiga Ranperda yang sedang dibahas pada tingkat Pansus Dewan,dapat diselesaikan pada masa sidang pertama ini pula,’’ungkap Bupati.

Sumber:ProKom kab bima
Editor:Yul

Check Also

Ingatkan! Guru PPPK Malas Bisa Dicoret,Kadis Dikpora Minta Kepsek Betul-betul Mengawasi

Kab Bima-MP-Pemerintah kabupaten bima mengeluarkan anggaran sangat besar pertahun bagi tenaga pengajar PPPK diharapkan mampu …

4 comments

  1. Fullhdfilmizlesene ile en yeni vizyon filmler Full HD ve ücretsiz film sizlerle. Orijinal film arşivimizle en kaliteli film izle fırsatı sunuyoruz. Kareem Bertot

  2. Film izle, jetfilmizle internetin en hızlı ve güvenilir film, sinema izleme platformudur. Binlerce film seçeneğiyle her zevke uygun filmleri Full HD kalitesinde sunar. Kenny Vincik

  3. Filmizlesene ile hızlı film izleme fırsatını yakala, en yeni ve iyi filmleri Full HD 1080p kalitesiyle online ve bedava izle. Hans Fortun

  4. On Pastoral work, yes of course I and others do, through the lock-down. And yes we work hard and rack our brains to find creative ways of getting round the regulations. But if I think that the rules are arbitrary, disproportionate, absurd and in some cause cruel and unjust, which I do, I think I have the right and maybe duty to complain and make representation to those who are thinking them up. There is surely nothing inconsistent about doing your best to mitigate bad governance and at the same time doing your best to change the status? Art Cordoza

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *