Kategori: Umum

Mataram-MP-Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menghadiri Rapat Video Conference terkait Kebijakan Pengendalian Inflasi khususnya Sosialisasi Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait dengan Kebijakan Recofusing 2% Dana Alokasi Umum (DAU) dan Kebijakan Penggunaan Dana Bansos, Senin (05/09).

Rapat tersebut dipimpin secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, M. Pd., Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr. Dra Hj. Ida Fauziyah, M.Si, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung RI, Dr. ST. Burhanuddin, SH., MM, Wakil Menteri Keuangan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga, Kepala Daerah Gubernur, Walikota, Bupati dan jajarannya.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menghimbau agar masyarakat kurang mampu dapat terus dijaga, melalui beberapa skema yang akan dilakukan pemerintah, seperti pemberian Jaring Pengaman SOSIAL (JPS) bagi masyarakat kurang mampu, dukungan bagi pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan dukungan Pemda sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) terdiri dari DAU atau DBH.

“Kita akan terus berupaya menjaga masyarakat kurang mampu, diantaranya melalui skema yang telah disusun pemerintah memberikan BLT sebesar 12.4 triliun yang di kelola Kemensos, dukungan untuk pekerja yang dikelola untuk kemenaker sebanyak 9,6 Triliu, Pemda 2 persen dari dana transfer umum yang berasal dari DAU dan DBH,” ucapnya.

Wakil Menteri Keuangan, Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D menjabarkan skema pemberian bansos tambahan sebesar 24,17 Triliun. BLT dan BSU akan dieksekusi pada akhir Agustus atau awal September dan dukungan dari Pemda 2 persen perkirakan dapat dieksekusi pada Oktober.

“Kita berharap ini nanti program perlindungan sosial, bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, bagi usaha mikro, usaha kecil, ojek, angkutan umum, nelayan dan lainnya sesuai karakteristik daerah,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah menuturkan bahwa langkah nyata yang dilakukan untuk menangani inflasi, yaitu salah satunya melalui operasi pasar.

“Langkah real pemerintah untuk menangani inflasi yaitu operasi pasar dan tadi dijelaskan bahwa subsidinya akibat gejolak eksternal itu membengkak. Jadi pemerintah tidak punya pilihan lain, disisi yang lain kita tidak mau memberatkan masyarakat sehingga nanti ada bantuan kepada masyarakat langsung supaya nanti yang betul-betul terkena dampaknya tidak terlalu memberatkan,” tutur Bang Zul. (DiskominfotikntbG-MP)

Kab bima-MP-Kegiatan Apel Pagi Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan kabupaten bima yang dilaksanakan rutin tiap hari Senin.Apel Pagi Dipimpin langsung oleh Plt Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan kabupaten bima, Drs Ishaka yang dilaksanakan di Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan jln. sukarno hatta godo kecematan woha kabupaten bima, Kegiatan rutin yang dilaksanakan ini dilanjutkan Serah Terima Piket Pasukan Pemadam Kebakaran kabupaten bima dari regu 1 ke regu II

Petugas Apel di jadwalkan secara bergiliran. Mulai dari Pembina Apel, Komandan Apel,dan Pembaca Do’a, agar semua aparatur terbiasa untuk disiplin dan mempunyai jiwa korsa dan selalu tetap siap menjalankan segala perintah Pimpinan dalam melaksanakan tugas kedinasan. “Ucap Drs ishaka”.(Yuli)

Kab bima-MP-Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE menerima Tim Independent Strategic Review Program INOVASI di Kabupaten Bima yang dipimpin Mr. Simon Henderson yang hadir bersama Education Specialist Petra Wiyanto Bodrogini, Subnational Education Nurman Siagian dan Gender Specialist Leya Cattleya Senin (5/9) di Ruang Rapat Bupati Bima.

“Setiap daerah termasuk Kabupaten Bima, bukan ingin tergantung pada bantuan program pembangunan yang ada, tetapi pemerintah daerah berkeinginan besar agar program ini tetap berlanjut. Meskipun ada perubahan nama program, tetapi memiliki tujuan yang sama dengan dukungan program sebelumnya”. Ungkap Bupati.

Hal ini dibutuhkan mengingat kondisi wilayah Kabupaten Bima yang cukup luas dengan 191 desa dan 18 kecamatan. Masih ada beberapa desa yang kategori Terluar, Tertinggal dan Terjauh meskipun pada tahun 2019 sudah tidak termasuk kategori daerah tertinggal namun dalam upaya memajukan dunia pendidikan, kita ingin adanya pemerataan yang lebih maksimal di semua kecamatan yang ada. Atas nama Pemerintah daerah dan masyarakat agar dukungan program inovasi ini dapat berlangsung di tahap-tahap selanjutnya. Terang Bupati Bima.

Pada kesempatan tersebut Team Leader Mr. Simon Henderson menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bima beserta jajaran dan anggota Tim Literasi Kabupaten Bima dan menyampaikan bahwa kehadiran Tim untuk menilai sejauh mana dukungan INOVASI dan Department of Foreign Affairs and Trade Australia (DFAT) memberikan manfaat bagi Kabupaten Bima,khususnya untuk Program Literasi.

“Kami juga ingin mendengar apa saja kekurangan program INOVASI, jika ada hambatan atau kendala sehingga masih dapat dilakukan perbaikan ke depannya. Kata Simon dihadapan stakeholder terkait Dinas Dikbudpora,Bappeda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, DPMD, Dinas Kominfostik dan Kementerian Agama Kabupaten Bima

Menutup pemaparannya, setelah mendengarkan penyampaian OPD dan mitra terkait,Simon mengungkapkan bahwa Tim memperoleh informasi yang luar biasa dan sudah menjawab semua pertanyaan untuk review program dan hasil ini akan kami sampaikan kepada INOVASI dan DFAT Australia sebagai pijakan untuk langkah awal”. Tandasnya. (Prokim-MP)

Kab bima-MP-Untuk mengoptimalkan ketersediaan data sektor pertanian yang akurat dan terkini sebagai acuan dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima menggelar Sosialisasi Kegiatan Gladi Bersih II Sensus Pertanian 2023 kepada Organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, dan Kepala Desa, Ketua RT Desa Talabiu Woha berlangsung Kamis (1/9) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima

Bupati Bima yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Ir. Indra Jaya dalam sambutannya menyampaikan, kita patut bangga karena Kabupaten Bima terpilih bersama tiga kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Simalungun Sumut, Kabupaten Malang Jatim dan Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta.

Terkait pentingnya Sensus Pertanian 2023, “Kegiatan ini penting bagi sektor pertanian dan perekonomian, mengingat sektor pertanian mampu bertahan dalam masa Pandemi Covid-19. Kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Bima sekitar 45% yang merupakan penopang perekonomian nomor satu di Kabupaten Bima.

Dihadapan 25 peserta sosialisasi yang merupakan perwakilan Organisasi perangkat daerah (OPD), Camat Woha, para Ketua RT di Desa Talabiu sebagai lokasi sampel gladi, Indra Jaya mengungkapkan, perencanaan yang baik memerlukan dukungan data. Oleh karena itu, OPD terkait diharapkan dapat mendukung dan duduk bersama menyiapkan data valid yang diperlukan dalam kegiatan Sensus Pertanian tersebut.

OPD juga diharapkan membantu menyebarluaskan informasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerima kedatangan petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban dengan jujur dan benar”. Tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bima Ir. Muhadi menjelaskan,Sensus Pertanian dilaksanakan sekali dalam 10 tahun pada tahun-tahun yang berakhiran dengan angka 3 seperti Sensus Pertanian 2023.

Berbagai persiapan melalui gladi telah dilakukan agar sensus lebih baik. Gladi dilakukan pada lokasi yang dianggap representatif bagi pengambilan parameter/indikator sensus. Pada tahun 2021 telah dilakukan Gladi Kotor yang berlokasi di Desa Bontokape. Kemudian dilakukan Gladi Bersih saat ini di tahun 2022 dengan sasaran sampel seluruh RT di Desa Talabiu Woha selama tanggal 1 sampai dengan 30 September 2022″. Jelasnya.(Prokim-MP)

Lombok utara-MP-Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan aset kepada lima pengusaha Gili Trawangan.

Hal tersebut sebagai kepastian hukum berusaha bagi 200 lebih pengelola aset milik Pemprov pasca penguasaan oleh PT GTI. Sebelumnya, Pemprov telah mengusulkan pemutusan kontrak dengan PT GTI melalui addendum atau pembaharuan kerjasama atas kontrak PT GTI yang seharusnya berakhir pada 2025 mendatang.

“Kami mengapresiasi komunitas bisnis di Gili Trawangan untuk kerjasamanya dan membantu jika ada kesulitan”, jelas Gubernur Dr Zulkieflimansyah, SE, MSc di Gili Trawangan, Jumat (02/09).

Dikatakan Gubernur, kepastian hukum ini akan menjelaskan status investasi para pengusaha dan secara kreatif, Pemprov akan tetap hadir di Gili Trawangan memastikan investasi dan aset berjalan sesuai aturan berlaku.

Sementara itu, staf ahli BPN Ari Pramono mengatakan, pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB) PT GTI sedang berproses. Oleh sebab itu para pengusaha yang berinvestasi di Gili Trawangan wajib melakukan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemilik sebenarnya yakni Pemprov NTB seperti yang diserahkan hari ini.

“Nantinya setelah pembatalan dengan PT GTI akan diberikan HGB

yang berlaku selama tiga puluh tahun dan bisa diperpanjang dua puluh tahun dan diperbaharui tiga puluh tahun”, jelasnya.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persoalan lahan di Gili Trawangan memastikan kerugian negara yang tejadi selama ini dapat diselamatkan dengan kepastian hukum bagi para pihak.

“Dengan kepastian hukum, nilai keekonomian dari Gili Trawangan akan sangat besar dari yang selama ini terjadi”, terangnya.

Hadir pula Dirkrimsus Asdatun Kajati, Wakil Bupati Lombok Utara dan para kepala OPD Pemprov NTB. (Diskominfotik ntb-MP)

Kab bima-MP-Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK dan Tenaga Penunjang Utama (TPU) dan Para Kepala Desa Se Kecamatan Wawo yang dirangkaikan Pelepasan Purna Tugas Kepala SMPN 4 Wawo berlangsung Selasa(30/8) dimanfaatkan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE untuk memberikan secara khusus arahan kepada para 9 orang Kades yang menghadiri acara pembinaan di Lapangan Desa Riamau tersebut.

Bupati Bima didampingi tiga orang Staf Ahli, Asisten III Drs.H. Arifudin, Inspektur Kabupaten Bima H.Abdul Wahab Usman, SH, M.Si, Kepala BKD dan Diklat Drs. Agus Salim M.Si, Kadis Dikbupora Zunaidin S.Sos MM, Kadis Perkim M.Taufik ST, MT, Kabid Pemdes DPMD dan Muspika Kecamatan Wawo.

Bupati Bima dalam arahannya kembali menekankan pentingnya manajemen pengelolaan dana desa. “Jangan anggap sepele pengelolaan dana desa karena hal ini perlu kapasitas dan keterampilan, juga memastikan semua aparatur desa bekerja sesuai regulasi dan bekerja sebagai sebuah tim”. Terang Bupati.

Kepala desa Raba, Pesa, Kambilo dan Ntori yang baru dilantik perlu belajar banyak dari sejumlah kasus yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi dana desa (ADD).Agar pengelolaan dana desa optimal,diperlukan kemauan keras dan kejujuran dalam pengelolaan. Disamping itu,dalam hal pengawasan mengingat fungsi pengawasan belum optimal dam masih adanya kekeliruan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, KPK akan memeriksa secara acak pengelolaan ADD”. Jelas Bupati.

Dikatakan Bupati, harus ada upaya memperbaiki kekurangan dalam pengelolaan dana desa, melakukan koordinasi sebaik-baiknya dengan para Camat. Juga perlu keterbukaan informasi kepada publik pada pada setiap kesempatan di desa dan ini penting memberikan pemahaman terkait transparansi pengelolaan dana desa. Tutup Bupati.(Prokim-MP)

Badung Bali-MP-Ketua DPR RI Puan Maharani menyosialisasikan pencegahan menikah dini kepada remaja di Bali. Hal ini sebagai salah satu upaya mengatasi stunting atau gagal tumbuh anak di Indonesia.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) ini digelar di Desa Adat Pecatu, Kuta Selaran, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (30/8/2022). Puan hadir didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Hasto Wardoyo.

Kehadiran Puan dalam acara Sosialisasi pencegahan stunting dari Hulu melalui Festival Genre (Generasi Berencana) disambut hangat peserta yang kebanyakan adalah siswa SMA. Di lokasi acara pun juga digelar kegiatan vaksinasi bagi para lansia.

Disambut Bupati Badung Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, Puan sekaligus membuka Festival Genre. Terdapat juga penyerahan anugerah kepada Duta Genre Desa yang dimenangkan oleh 4 orang pemuda yakni Arnoldus David Candin, Luh Gede Yuniasti Widhiasih Jorareis, Ni Nyoman Nadia Ayu Paramita, dan I Komang Putra Adnyana.

“Tugas Duta Genre memangnya apa?” tanya Puan.

Para Duta Genre menjawab mereka melalukan sosialisasi kepada pemuda agar tidak melakukan pernikahan dini, tidak berhubungan seksual di usia muda maupun seks bebas, dan tidak menggunakan narkotika. Duta Genre juga memberi sosialisasi kepada pemuda/pemudi calon orangtua untuk mempersiapkan fisik dan mental sebelum menikah agar anak-anaknya kelak bertumbuh dengan baik.

“Ini yang paling penting dilakukan, khususnya untuk anak muda. Karena kalian punya rencana hidup, harus diperhatikan harus siap lahir dan batin. Mental juga harus siap. Dan ini berkaitan dengan pencegahan stunting. Perempuan juga harus diapkan diri agar anaknya sehat,” ujar Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menegaskan pentingnya 1.000 hari pertama pertumbuhan anak. Puan lantas memanggil salah satu Duta Genre untuk menjelaskan pentingnya sosialisasi kepada kalangan muda agar penuh persiapan sebelum menikah.

“Apa yang harus dilakukan anak-anak muda?” ucap Puan.

Luh Gede Yuniasti Widhiasih Jorareis yang biasa disapa Jora mengungkap, salah satu program mereka adalah memberi sosialisasi di tingkat-tingkat desa kepada remaja. Mereka juga memiliki program diskusi bersama pasangan calon pengantin.

“Sosialisasi apa itu stunting agar para calon orangtua dapat memahami dan melakukan pencegahan,” ungkap Jora.

Puan juga menjelaskan soal ciri-ciri stunting kepada para peserta acara. Ia kemudian mengajak beberapa anak remaja maju ke atas panggung untuk menjawab pertanyaannya. Para peserta acara berebut maju agar bisa mendapat hadiah.

“Pertanyaaan sulit sekali seperti rapat kerja di DPR ya,” canda Puan disambut tawa para hadirin.

Puan memberi pertanyaan kepada I Kadek Arya Yudha Saputra, siswa SMK 2 Kuta Selatan mengenai batas usia pernikahan bagi perempuan dan laki-laki. Arya pun mampu menjawab dengan baik bahwa perempuan sebaiknya tidak menikah dan memiliki anak sebelum usia 21 tahun, dan untuk laki-laki 25 tahun.

Kepada Arya, Puan mempersilakan apabila ia memiliki pertanyaan.

“Bu Puan Ketua DPR itu kerjanya ngapain sih?” celetuk Arya disambut tawa Puan dan peserta yang hadir.

Puan lalu menjelaskan mengenai tugas-tugas DPR, termasuk melakukan pengawasan program kerja Pemerintah seperti yang dilakukan hari ini.

“Kamu memang pede sekali ya? Itu temen-temen kamu banyak yang teriak-teriakan nama kamu. Emang terkenal ganteng ya di sekolah?” celetuk Puan.

“Yang penting pede dulu aja bu,” timpal Arya yang kembali membuat suasana meriah.

Puan pun mengungkapkan betapa ia senang hadir di acara ini. Ia memuji semangat anak-anak muda yang menurutnya akan menjadi sumber daya manusia (SDM) unggul di masa depan.

“Semangat kalian bikin hati seneng. Indonesia maju harus dengan gotong royong termasuk dengan kalian anak-anak muda. Karena kalian yang bisa memutuskan Indonesia mau jadi seperti apa. Mau maju, atau seperti saat ini aja,” sebut Puan.

“Kalian Gen Z, kalau di alfabet ada di huruf terakhir. Saya justru melihat Gen Z adalah titik awal masa kejayaan Indonesia, ya lewat anak-anak remaja yang akan mengikuti zaman. Karena kalian generasi emas yang memang dipersiapkan menjadi hebat, cerdas dan dapat membawa harum nama Indonesia,” sambung mantan Menko PMK itu.

Puan juga memuji pemuda-pemudi Bali yang pintar berbicara di hadapan umum. Apalagi mereka dapat tampil dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi.

“Sudah bisa jadi juru kampanye nanti di 2024,” canda Puan lagi.

Kepada BKKBN, cucu Proklamator RI Bung Karno itu berharap agar sosialisasi Genre dilakukan hingga masuk ke sekolah maupun kampus-kampus. Dengan begitu, generasi penerus bangsa dapat memahami berbagai hal yang berkaitan dengan pencegahan stunting, termasuk tidak menikah di usia muda.

“Saya minta ada sosialisasi ke anak-anak SMA dan di kampus-kampus. Karena mereka yang akan menjadi generasi emas kita yang akan datang,” imbaunya.

Semenatara itu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkap penting sekali anak muda mengetahui informasi pencegahan stunting. Sebab kelompok muda saat ini yang akan melahirkan anak-anak generasi penerus bangsa.

“Adik-adik yang bisa mencegah stunting. Saatnya yang muda yang berencana. Dan Badung itu menjadi daerah yang stuntingnya terendah di Indonesia. Rata-rata nasional 24 persen untuk stunting, di sini hanya 8 persen. Maka kami berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Bapak Gubernur karena Bali sudah memberi contoh di tingkat nasional,” papar Hasto.

Saat pembukaan Festival Genre selesai, Puan lalu menyapa para peserta acara. Anak-anak SMA yang hadir pun banyak yang berbincang dengan Puan.

Tak sedikit remaja peserta acara yang mengelilingi Puan. Mereka meminta untuk selfie bersama dengan Puan sebelum meninggalkan lokasi acara.(Tim-MP)

Mataram-MP-Penurunan angka stunting di Posyandu Tulip, Lingkungan Kamasan mengalami penurunan. Pada bulan Februari 2022 tercatat 35 anak, mengalami penurunan per bulan Juli 2022 sebanyak 12 anak yang mengalami stunting.

“Kamasan Luar biasa, penurunan angka stunting sudah bagus dari bulan Februari ke Juli bagus , semoga akhir tahun semakin menurun,” tutur Ummi Rohmi saat melakukan kunjungan kerja ke Posyandu Tulip, Lingkungan Kamasan, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Mataram, Senin (29/08).

Kasus stunting disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya maraknya perkawinan anak. Dalam UU No 16 Tahun 2019 Menimbang: bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

Ummi Rohmi menegaskan agar anak – anak dapat terus sekolah setinggi- tingginya dan terhindar dari maraknya perkawinan anak.

“Anak – anak di dorong sekolah, jangan perkawinan anak, anak anak kita harus sekolah setinggi tingginya,” tutur Ummi Rohmi.

Ummi Rohmi juga berpesan agar pemberian asupan gizi pada anak – anak harus terus diperhatikan, seperti pemberian protein hewani, sayuran dan lain sebagainya.

“Jangan lupa dikasi protein hewani, tiap hari harus dikasi telur atau ayam, ikan air tawar, laut mana mana yang penting tiap hari harus ada protein hewaninya,” ungkapnya.

Sementara itu Lurah Monjok, Leo Amri Saleh mengatakan terus berupaya memperhatikan tumbuh kembang anak-anak melalui berbagai langkah-langkah yang dilakukan.

“Kami terus melakukan pemantauan dan pemberian susu lactona bagi anak-anak yang mendapatkan perhatian yang khusus, bahkan langsung berkunjung kerumahnya,” tuturnya. (Diskominfotik ntb-MP)

MATARAM-MP-Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan menggelar kunjungan kerja di Pulau Lombok, Sabtu (27/8/2022). Perempuan pertama yang memimpin DPR RI tersebut mengawali kunjungan dengan bersilaturahmi dengan TGH Turmudzi Badarudin, ulama kharismatik Nahdlatul Ulama.

Puan yang didampingi suami Happy Hapsoro tiba di Bandara Zajnuddin Abdul Madjid disambut Gubernur NTB H Zulkieflimansyah bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi NTB. Turut menyambut pula Anggota DPR RI H Rachmat Hidayat yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan NTB bersama para fungsionaris PDIP NTB lainnya.

Selepas istirahat sejenak di ruang VIP bandara, rombongan kemudian langsung menuju kediaman TGH Turmudzi yang berada di kompleks Pondok Pesantren Qomarul Huda di Desa Bagu, Kecamatan Peringgarata, Lombok Tengah. Menyongsong kedatangan Puan di pintu rumah, Bu Nyai Hj Halimah dan Hj Baiq Hidayatul Aini.

Diiringi lantunan salawat dari ribuan santri, Puan lalu melangkah ke kamar bagian dalam rumah tempat TGH Turmudzi telah menunggu. Kiai sepuh NU yang sangat dihormati tersebut berada di pembaringan. Senyum khasnya mengembang begitu Puan Maharani mendekat dan menyampaikan salam dengan penuh takzim. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mendampingi Puan.

Pertemuan tertutup kemudian berlangsung selama lebih dari satu jam. Kepada Puan, TGH Turmudzi memberikan selendang berwarna merah. Selendang tersebut langsung dikalungkan Rais Am PBNU tersebut kepada Puan.

Setelah pertemuan usai, Puan menyapa para santri yang telah menunggu di hall depan kediaman pribadi. Gubernur NTB dalam kesempatan tersebut menyampaikan zambutan mewakili tuan rumah

“Kita beruntung NTB dikunjungi Ibu Puan. Beliau orangnya luar biasa. Orangnya baik hati,” kata Gubernur mengawali sambutan.

Kepada para santri, Gubernur menceritakan kalau Puan adalah cucu pendiri Indonesia yang juga proklamator kemerdekaan Indonesia sekaligus presiden pertama RI, Soekarno. Disampaikan pula Puan adalah putri Presiden RI ke 5 Hj Megawati Soekarnoputri.

“Mbak Puan sekarang menjabat Ketua DPR RI. Sebelumnya menjabat Menko PMK yang mengkoordinasi para menteri. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan oleh Allah untuk terus mengabdi bagi bangsa dan negara,” kata Gubernur sembari menegaskan, Puan Maharani adalah potret paling ideal untuk inspirasi bagi para santri perempuan.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Puan menegaskan, kunjungan silaturahminya ke TGH Turmudzi untuk melanjutkan tradisi menjahit silaturahmi yang telah dimulai kakeknya Bung Karno dengan seluruh ulama NU di Indonesia. Tradisi tersebut kemudian dilanjutkan oleh ayahandanya almarhum Taufik Kiemas dan sang ibunda Hj Megawati Soekarnoputri.

“Ini bukan pertemuan pertama. Insya Allah akan ada pertemuan pertemuan yang lain yang akan membawa hal yang lebih bermanfast,” kata Puan.
Dia menegaskan, membangun bangsa yang besar ini tidak bisa sendirian. Butuh gotong royong. Sehingga silaturahminya dengan TGH Turmudzi yang juga Dewan Mustaysar PBNU, diyakini tak akan ada lagi muncul kesalahpahaman dalam membangun bangsa dan negara.

Puan juga menyemangti ribuan santri. Mereka diingatkan tidak terpengaruh berita hoax. Puan menyampaikan tahun 2024 adalah tahun pemilu. Dan sebagian dari para santri tersebut akan menjadi pemilih pemula pada ajang pesta demokrasi tersebut.

“Sekarang situasi disibukkan dengan pemilu 2024. Jangan sampai dalam pemilu malah ada yang ingin memecah belah kita,” kata Puan.

Puan yakin seluruh para santri kelak akan memilih pemimpin yang mencintai Indonesia sutuhnya. Kepada sahibulbait Puan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih telah diterima sebagai keluarga.

“Berteman dan bersilaturahmi itu nggak akan ada habisnya. Silaturahmi sebagai keluarga harus terus dilanjutkan. Saya meyakini. Suatu hari insya Allah salah satu santri perempuan bisa menggantikan posisi saya,” kata Puan.

Usai pertemuan dengan para santri, Puan dan rombongan kemudian melanjutkan kunjungan kerja ke Mataram dengan berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta. Lalu dilanjutkan dengan mengunjungi Pasar Kebon Roek, salah satu pasar jnduk di Mataram.(Tim-MP)

Kab bima-MP-Peresmian Pompa Hidram di Desa Monggo Kecamatan Madapangga merupakan Bakti TNI Angkatan Darat kepada masyarakat dan pemerintah daerah”. Demikian ungkap Panglima Kodam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Sonny Aprianto SE, M.M usai menekan tombol Sirine tanda dimulainya pengoperasian mesin berkapasitas 20 pompa hidram tersebut.

Pangdam dan rombongan juga selanjutnya melepas 20 ribu benih ikan pada DAM yang dipergunakan sebagai sumber air pompa hidram.

Pompa Hidram yang diresmikan di Desa Monggo merupakan yang yang terbesar. Dengan hadirnya pompa ini diharapkan Kecamatan Madapangga akan menjadi lumbung pangan khususnya di kabupaten Bima dan umumnya Republik Indonesia”. Terang Jenderal Bintang dua ini.

Hari ini, dunia sedang mengalami kekurangan pangan dan disinilah kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menjadi lumbung pangan dunia. Kehadiran pompa hidram harus bisa menjadikan kabupaten Bima Swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan”. Tandasnya.

Sementara itu, Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE dalam sambutannya memaparkan, Desa Monggo memiliki jumlah penduduk terbanyak di kecamatan madapangga dan kehadiran pompa hidram ini akan meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali menjadi tiga kali tanam selama setahun.

“Ini merupakan Rahmat Allah SWT yang dititipkan kepada Pangdam. Terima kasih kepada Bapak Pangdam karena sebelumnya masyarakat desa Rora juga mendapatkan bantuan yang sama dan hari ini Rabu (24/8) desa Monggo mendapatkan pompa hidram dengan kapasitas yang lebih besar”.

Mohon dijaga dan dimanfaatkan secara bersama, kehadiran pompa hirdam ini merupakan bukti nyata kedekatan TNI dengan rakyat”. Ungkap Bupati pada acara yang turut dihadiri Wakil Bupati Bima Drs H Dahlan M Noer, Dandim 1608/Bima, Kasrem 162/wirabakti, para pejabat Utama Kodam IX/Udayana, Korem 162/Wirabakti, Camat Madapangga dan para perwira TNI-POLRI.

Secara teknis, Pompa hidram yang diresmikan akan mengairi lahan 250 ha yang dimanfaatkan 19 kelompok tani di Desa Ncandi dan 200 ha untuk 35 kelompok tani di desa Monggo dengan jarak 1.500 meter dari pompa hidram ke bak primer serta menggunakan pompa hidram masing- masing 10 unit.(Prokim-MP)

Kab bima-MP-Munculnya beberapa kasus berupa gugatan ahli waris atas kepemilikan lahan yang telah dibangun sarana dan prasarana pemerintah dan publik baik kantor Kepala Desa, UPT Dinas maupun sekolah mendorong pemerintah daerah untuk memastikan instansi pemerintah baik sekolah, UPTD maupun kantor desa melakukan sertipikasi lahan yang dimiliki.

Demikian ungkap Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE saat memberikan arahan pada Pembinaan Pegawai dan Aparat Desa Se- Kecamatan Bolo Rabu (24/8) di Halaman Kantor Camat Bolo

“Legalisasi aset berupa tanah dan bangunan harus menjadi prioritas selama Bapak dan Ibu menjabat. Kemudian data aset tersebut diserahkan kepada Bidang Aset BPKAD agar tercatat dalam neraca daerah. Upaya ini penting untuk mengantisipasi tuntutan dari pihak-pihak maupun ahli waris berkaitan dengan aset yang menjadi milik pemerintah daerah’. Tegas Bupati.

Selain aspek sertipikasi lahan, Bupati juga meminta agar para kepala desa yang baru dilantik segera menyampaikan dokumen rencana pembangunan menengah desa (RPJMDes) melihat skala prioritas. Dengan perencanaan yang jelas maka target sasaran yang akan diraih juga akan tergambar secara jelas”. Imbuh Bupati dalam pertemuan yang mengundang para Kepala Desa, Korwil pendidikan, pengawas, Kepala sekolah dan guru Se Kecamatan Bolo.(Prokim-MP)

Kab bima-MP-Sejumlah kontraktor di Kabupaten bima ntb mengeluhkan harga semen di pasaran tiba-tiba melonjak dari Rp 60 ribu menjadi Rp 73 sampai 75 ribu/perzak.

“Semen tiba-tiba melonjak dalam sepekan terakhir, ketika proyek akan dikerjakan kontraktor setelah ditenderkan pemerintah, “kata Din salah seorang kontraktor di , hari ini.

Ia mengatakan, harga semen yang dijual pedagang di kota bima dan kabupaten bima, tiba-tiba melonjak dari harga sekitar 60 ribu per zak menjadi Rp 73 sampai 75 ribu per zak tanpa alasan yang jelas dari pedagang dipasaran yang menjualnya. Ia mengeluhkan kondisi tersebut karena akan membuat para kontraktor yang membutuhkan semen untuk proyek pembangunan fisik seperti sarana sekolah dan bangunan kesehatan dll akan merugi.

“Jelas kami akan rugi kalau seperti ini karena harga penawaran kami dalam setiap rencana anggaran biaya (RAB) proyek harga semen tidak seperti yang ada di pasaran saat ini penawaran kami sangat rendah dari itu,”katanya.

Ia mengaku kaget dengan kondisi itu karena terancam merugi akibat pekerjaan proyeknya tidak akan mendapat untung sehingga dirinya meminta pemerintah menormalkan harga semen dipasaran itu.

“Kami khawatir jangan-jangan pedagang mencari untung pada musim pekerjaan proyek tahun ini, kalau seperti ini pedagang harus diawasi pemerintah jangan sampai merugikan masyarakat seperti kontraktor seperti ini,”katanya.

Menurut dia, pemerintah harus turun memantau harga semen di pasaran dan menindak pedagang yang mempermainkan harga, agar para kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah di kabupaten bima dan kota bima tidak mengalami kerugian.

“Selain harganya melonjak, semen di kota bima dan kabupaten bima juga mengalami kelangkaan, ini juga harus dipantau pemerintah,”katanya.

Senada dikatakan, Awon ia berharap pemerintah menormalkan harga semen di kota dan kabupaten bima jangan sampai proyek di kota dan kabupaten bima banyak tidak rampung dikerjakan kontraktornya karena mereka kekurangan dana pekerjaan proyek.

“Pemerintah harus menormalkan harga semen di kota dan kabupaten bima dari pada proyek pekerjaan kontraktor banyak yang tidak selesai nantinya karena kekurangan dana untuk penyelesaian pekerjaannya akibat kenaikan harga semen dipasaran ini,”katanya.(Yuli)