Gubernur NTB Gandeng Kementrian Perdagangan RI Lakukan Rakor di Bima Tetapkan Solusi Stabilitas Harga Bawang Merah

Kab bima-MP-Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah,SE, M.Sc, bersama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri(PDN)Kementrian Perdagangan RI Oke Nurwan, Direktur Bapokting Isy Karim, Kadis Perdagangan Provinsi NTB Drs H Fathurrahman, M.Si, Kadis Pertanian Perkebunan NTB M. Riadi,SP, M.Ec.Dev.melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan Pemkab Bima di Kantor Bupati Bima, Senin (22/11/2021) malam.

Rakor yang seyogyanya digelar pukul 14.20 Wita itu molor menjad pukul 18.30 Wita, karena pesawat Rombongan Gubernur NTB dan Dirjen PDN delay lebih tiga jam karena cuaca. Hadir dalam rakor tersebut, Wakil Bupati Bima,Sekda Bima,Kadis Pertanian Bima,Kadis Perindag Bima,Camat se-Kab Bima,Para Kepala Desa, perwakilan pengusaha dan petani, dll.

Dalam Rakor tersebut Gubernur NTB, menyampaikan solusi kongkit dari hasil koordinasi dengan Mentei Perdagangan RI, yakni telah dibukakan peluang klaster pasar di tiga Propinsi sekaligus untuk menampung penjualan Bawang merah Bima, meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku

“Selalu ada peluang baru dibalik kesusahan. Hari ini, ketika petani bawang merah di Bima susah karena harga jual yang rendah. Ternyata, setelah kami koordinasi dengan Pak Menteri Perdagangan,dan mengirim langsung Pak Dirjen ke sini.Akhirnya, kita justru temukan solusi peluang eksplore (pasar, red) baru. Bahwa ada kebutuhan bawang di Provinsi Maluku, Papua Barat dan Papua,” ujar pria yang akrab di sapa Bang Zul.

Bukan hanya itu saja, dalam membantu petani dan pengusaha yang akan mengirim bawangnya, pihaknya pun menjanjikan bantuan subsidi biaya transportasi bawang merah ke provinsi tujuan. Termasuk telah melobi Menteri Perdagangan RI untuk turut membantu subsidi biaya transportasi.

“Pemprov NTB akan memberikan Subsidi biaya transportasi untuk pengusaha bawang Bima yang mengirim bawang ke Provinsi-Provinsi tersebut. Dan Pak Menteri pun telah setuju membantu subsidi biayanya. Dan semoga Pemkab Bima juga memberikan subsidi. Jadi pasar sudah ada, biaya transportasi dibantu. Ini merupakan cara baru, dan jangan ragu untuk memakai cara-cara baru,” imbuhnya.

Untuk memastikan semua berjalan sesuai perencanaan tersebut, Bang Zul juga langsung memerintahkan pada Kadis Perdagangan NTB dan Kadis Pertanian Perkebunan NTB untuk berkeliling ke provinsi tujuan bawang merah dengan membawa pengusaha-pengusaha lokal Bima dan mempertemukan dengan Pihak Pemprov dan Pengusaha di daerah tujuan.

“Jadi mulai sekarang, tugas Pak Kadis Pertanian dan Kadis Perdagangan keliling ke daerah-daerah tersebut dengan pengusaha,” tandas Bang Zul.

Selain menyampaikan solusi daerah pasar baru yang menjanjikan tersebut, Bang Zul juga mengingatkan pentingnya Industrilasiasi di sektor pertanian guna lebih menjamin kesejahteraan petani.

“Petani kita akan tetap rentan pada ketidakpastian harga, jika tidak ada industri pengolahan. Karena itulah Industrialisasi adalah solusi menekan kemiskinan dan mensejahterakan petani,” imbuh Alumni Doktor Ekonomi Industri itu.

Sementara itu, Dirjen PDN Kementrian Perdaganagan RI Oke Nurwan, menjelaskan bahwa Provinsi Maluku,Papua, dan Papua Barat saat ini harga bawang cukup tinggi. Dan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov tersebut untuk menyerap bawang merah dari Bima.

“Harga Bawang merah di tiga Provinsi tersebut saat ini Rp. 40 ribu. Jadi dengan mengirimkan bawang merah dari Bima ke Provinsi tersebut, akan membuat harga jual bawang merah Bima naik, dan secara otimatis menstabilkan harga bawang merah di provinsi tujuan,” terang Oke Nurwan.

Sementara itu, untuk keluhan terkait harga pupuk dan harga Pestisida yang tinggi, Dirjen Oke Nurwan siap memfasilitasi pengusaha Bima dengan pensuplay pestisida dengan harga terjangkau.Dan meminta para petani untuk menyampaikan bukti “kenakalan” para distributor pupuk ke jajarannya atau Pemprov NTB dan Pemkab Bima untuk dapat dicabut ijinnya.

Solusi tersebut disambut baik oleh Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noor, Sekda Bima, Drs. H. Taufik HAK, M.Si dan jajaran Pemkab Bima dan peserta rakor lainnya.
Dan melanjutkan rapat internal Pemkab Bima dengan stakeholder terkait.(Diskominfotik NTB-MP)