Bupati Bima dan Forkopimda Hadiri RAKOR Pilkada dengan Menkopolhukam

Kab Bima-MP-Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri RI terkait Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara bersama dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI, Bupati Bima Hj.Indah Dhamayanti Putri SE.M.IP bersama dengan Dandim 1608/Bima Letkol Inf. Andi Lulianto S.Kom, Kepala Kepolisian Resort Bima AKBP Eko Sutomo S.IK.,M.IK, Kapolres Bima Kota AKPB Yudha Pranata S.IK dan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Dr.Ahmad Hajar Zunaidi MH mengikuti rapat yang berlangsung Selasa (30/07) di Pecatu Hall Bali Nusa Dua Convention Center.

Narasumber utama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Hadi Tjahyanto meminta agar jajaran TNI-POLRI tidak lengah mengantisipasi potensi kemungkinan terjadinya sengketa Pilkada. Karena itu, kita tetap menjaga dan harus siap mengamankan.

Hadi juga meminta aparat keamanan untuk lebih sering turun ke lapangan dalam mengantisipasi potensi konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Pada Rakor tersebut,Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menyampaikan penekanan terkait pengalokasian anggaran untuk Pilkada dan peningkatan partisipasi pemilih.Aspek lain yang menjadi perhatian Mendagri adalah proses dukungan anggaran Pilkada melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di masing-masing daerah yang diharapkan dapat diproses sesuai tahapan Pilkada.

Sementara itu, Ketua KPU RI M. Afifudin pada kesempatan tersebut memaparkan mekanisme dan tata pelaksanaan Pilkada, mulai tahapan pendaftaran sampai pelantikan dan penyelesaian sengketa Pilkada. Karena itu Sinergi antar penyelenggara Pemilu, aparat keamanan dan pemerintah sangat penting.

Bupati Bima usai Rakor mengungkapkan, arahan Menko Polhukam, Mendagri dan Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah bersama dengan Jajaran Forkopimda untuk bersama-sama memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Juga memastikan situasi Kamtibmas baik sebelum, pada saat pencoblosan maupun pasca pemungutan suara berjalan aman dan kondusif”. Jelasnya.(Prokim-MP)