Metropembaharuancq.com
Kab Bima-MP-Fokus utama alokasi dana Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk menuntaskan empat agenda prioritas pembangunan yang mencakup tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan infrastruktur, hingga kemandirian ekonomi lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Bima Ady Mahyudi Jumat (13/11) saat dalam Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna ke-9 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 di Ruang Sidang Utama DPRD kabupaten Bima.
Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD kabupaten Bima Muh. Erwin, S.IP, M.IP dan didampingi dua unsur pimpinan lainnya yaitu Ny. Murni Suciyanti dan Muh. Nazaruddin,SH tersebut, Bupati Ady Mahyudi menjelaskan, keempat agenda prioritas tersebut dirancang secara komprehensif guna menjawab tantangan pembangunan serta mengoptimalkan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan.
Dijelaskan Bupati Bima, agenda tersebut mencakup penguatan tata kelola pemerintahan difokuskan pada reformasi birokrasi berorientasi hasil dan integrasi layanan publik digital untuk pelayanan yang transparan. Disamping perlunya pembangunan manusia unggul diarahkan untuk meningkatkan daya saing SDM Bima melalui perluasan akses serta mutu pendidikan dan kesehatan.
Agenda strategis lainnya jelas Bupati, adalah akselerasi infrastruktur wilayah diwujudkan lewat penyediaan infrastruktur dasar secara inklusif untuk memperlancar konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Langkah ini didukung pula oleh penguatan kemandirian ekonomi lokal melalui optimalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pemberdayaan UMKM berbasis komoditas unggulan daerah.
Dalam pidato pengantarnya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para kepala perangkat daerah tersebut, untuk mendukung penjabaran empat agenda tersebut, secara garis besar didukung oleh APBD Tahun Anggaran 2027 direncanakan dengan Pendapatan Daerah sebesar Rp 2,045 triliun (mengalami penurunan 4,96% akibat penurunan transfer pusat), PAD Rp 228,78 miliar, Pendapatan Transfer Rp 1,806 triliun dan Lain-Lain Pendapatan Sah Rp 10 miliar.
Sementara itu, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp2,044 triliun (turun 7,89%) yang mencakup Belanja Operasi Rp 1,713 triliun, Belanja Modal Rp 127,97 miliar untuk infrastruktur jalan, gedung, dan peralatan, Belanja Tidak Terduga Rp 3,5 miliar, serta Belanja Transfer Rp 199,34 miliar yang turut dilengkapi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal ke BUMD sebesar Rp 1 miliar. (Prokim-MP)
