Metropembaharuancq Tajam dan Terpercaya
Kab Bima-MP-Sejumlah guru dan tenaga pendidik (tendik) honorer Kabupaten Bima dan kota berkumpul di depan kantor dinas pendidikan dan kebudayaan/ DIKMEN Kabupaten Bima dan Kota pada hari Rabu tgl 22-1-2025, untuk melakukan aksi protes terkait kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK) yang masih belum menemukan titik adil.
Yaumid Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kabupaten Bima dan Kota.Ia menjelaskan, tahap satu seleksi dari pengangkatan PPPK hanya menyisakan semua guru yang memiliki status R3(Peserta Guru Eks THK-II) dan R3 (Peserta Guru Non ASN).
“Kalau guru rata-rata R3,itu adalah prioritas kalau sekarang harus fokus penataan. Tetapi untuk tenaga kependidikan atau TU, R3 nya masih banyak,” ujar Yaumid Ketua Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Kabupaten Bima dan Kota Bima.
Perlu diktehui R2 dan R3 adalah kode yang menunjukan status dan priotas untuk kelulusan PPPK. Semakin tinggi status maka semakin tinggi prioritas.
Menurut Yaumid,formasi PPPK bagi guru dan tendik di lingkup Provinsi NTB sangat sedikit. Yaumid menuturkan, tahun 2024 formasi untuk guru hanya berjumlah sekitar 130 formasi. Sementara jumlah bagi tendik, lebih sedikit formasi.
Yaumid mengatakan, kekurangan formasi tersebut merupakan imbas dari ketidakmampuan Pemprov NTB dalam mengelola anggaran. Sehingga aksi kali ini adalah puncak kekecewaan para guru dan tendik honorer sejak 2021.
“Segeralah diangkat melalui mekanisme pengangkatan PPPK karena ini sudah jelas Undang-Undangnya.Tinggal Pemprov NTB membuka formasi seluas-seluasnya dan selebar-lebarnya,” tegas Yaumid.
Lain hal dengan ibu haja salah satu guru honorer yang sudah 20 tahun mengabdi menjadi guru merasa sakit hati dengan kebijakan PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, meski statusnya paruh waktu, tetapi fakta di lapangan sangat berbeda.
Bekerja dengan penuh waktu, dan upah sama dengan gaji jasa jam mengajar (JJM) ,” katanya ketika ditanya alasan mengikuti protes.kemudian Dia menjelaskan,bahwa PPPK paruh waktu seolah hanya ganti istilah saja.“Kita mendapatkan status ASN tetapi dengan kondisi seperti honorer.Inilah yang membuat kami sakit hati,” tegas ibu haja.
Dia mengaku bosan dengan janji-janji yang selalu dilontarkan oleh pemerintah. Baginya selama ini, pemerintah tidak pernah memperhatikan kesejahteraan guru.
“Dan lagi-lagi (hanya) janji,Provinsi NTB memiliki untuk pemberdayaan (honorer).Nah apakah akan ada keberanian dari Pemprov NTB untuk memberdayakan teman-teman honorer?” ungkapnya.
Nampaknya,tahun 2025 masih menjadi tahun yang sulit bagi para guru, khususnya honorer. Sementara calon guru ikut pusing memikirkan lapangan pekerjaannya kelak, para guru yang menuju pensiun pun masih dihantui kecemasan dan ketidakpastian.”Tutupnya “.
Hari semakin siang, matahari mulai berada tepat di atas kepala. Aksi protes dan audiensi pun usai.Selanjutnya Korlap bapak Hamzah pun menyampaikan kepada Kasih GTK dan korcam bapak supriyadin di depan kantor Dikmen bahwa Adapun tuntutan FKGH yang menyertai aksi tersebut antara lain:
Disdik Pemprov Agar mengkaji kembali penetapan formasi PPPK dengan memperhatikan keberadaan guru honorer di sekolah-sekolah, mengutamakan mereka dalam perekrutan dan melindunginya.Tujuan utama PPPK adalah mengakomodasi guru honorer R3 agar diangkat menjadi PPPK Penuh waktu bukan paroh waktu
Untuk sementara lakukan moratorium tes PPPK sampai dengan golongan R2 dan R3 diakomodasi seluruhnya;
Demi keadilan.
Dikatakan,Korlap bapak Hamzah jika perekrutan PPPK tahap kedua tetap harus berlanjut karena aturan dari pemerintah pusat. “Itu aturan dari pusat, mana bisa kita tunda, bahkan untuk rekrutmen PPPK tahap kedua sudah dua kali di perpanjang, maka tidak mungkin kita menunda seleksi PPPK tahap kedua dan apabila semua ini tidak terrealisasi oleh pemerintah kami akan tetap melakukan orasi besar,besar,” pungkasnya.
Aksi para honorer tersebut mendapat pengamanan ketat dari Personel Polres Bima. Salah satu Anggota Samapta,Di temui Awak media metro pembaharuan mengatakan,bahwa pengamanan dilaksanakan agar kegiatan audiensi berjalan dengan damai dan lancar, sehingga mendapat solusi yang terbaik untuk para tenaga kerja yang melakukan audiensi.
“Kita mengerahkan 50 personel untuk melakukan pengamanan terkait demo tenaga honorer ke Kantor Dikmen kabupaten Bima dan Kota,” katanya.
Dikatakan, pengamanan dari Polres Bima dan Satpol-PP bertujuan agar aksi berjalan aman, damai dan lancar sehingga mendapat solusi terbaik.”Ucapnya”.(Yuli).
