Blog

Kab Bima-MP-Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, turun langsung meninjau lokasi banjir di Desa Nggembe, Kabupaten Bima,Selasa (3/3), dalam rangkaian Safari Ramadan Pulau Sumbawa. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal didampingi jajaran BPBD Provinsi NTB serta BPBD Kabupaten Bima.

Selain meninjau lokasi terdampak, Gubernur Iqbal juga menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat serta memastikan penanganan darurat berjalan optimal.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, khususnya di Dusun Jala, ditemukan dua faktor utama penyebab banjir bandang. Pertama, sistem drainase yang tidak berfungsi optimal sehingga aliran air hujan tersumbat dan kedua, adanya anomali elevasi tata ruang, dimana dasar sungai lebih tinggi dibandingkan kawasan permukiman warga. Kondisi ini menyebabkan air sungai mudah meluap dan menggenangi rumah penduduk.

Penanganan bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Kita harus memastikan ada solusi permanen agar kejadian serupa tidak terus berulang,” tegas Gubernur Iqbal.

Data sementara mencatat sebanyak 204 Kepala Keluarga (KK) terdampak langsung, dengan 177 unit rumah terendam air setinggi 50 hingga 80 sentimeter saat puncak banjir. Banjir juga mengakibatkan putusnya akses transportasi akibat rusaknya satu unit jembatan yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Selain itu, fasilitas pendidikan seperti SDN Inpres Nggembe dilaporkan kerap terendam saat hujan lebat.

Merespons kondisi tersebut, BPBD Provinsi NTB telah menyusun sejumlah rekomendasi strategis, termasuk penataan ulang sistem drainase, normalisasi alur sungai serta evaluasi tata ruang kawasan terdampak.

Gubernur Iqbal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait guna memastikan langkah mitigasi dilakukan secara terintegrasi.

Kita tidak ingin masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran setiap musim hujan. Penanganan harus komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama. (KominfotikNTB-MP)

Kab Bima-MP– Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bima menggelar rapat pleno yang bertujuan untuk menetapkan pelaksanaan tugas Pejabat Luar Biasa (PLT) Ketua PGRI Kabupaten Bima pada hari selasa tgl, 3-3-2026.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dari tingkat kecamatan ini berlangsung di ruang rapat utama kantor PGRI Kabupaten Bima.

Tujuan Utama Rapat

Rapat pleno ini diadakan sebagai tindak lanjut dari kondisi yang mengharuskan adanya pengganti sementara dalam jabatan Ketua PGRI Kabupaten Bima.Adapun tujuan utama rapat adalah:

1.Menetapkan pelaksana tugas (PLT)Ketua PGRI Kabupaten Bima dan persiapan konfrensi kerja I PGRI Kabupaten Bima yang di rencanakan pada bulan April tahun 2026
​
2.Dan mengangkat pelaksanaan tugas PLT
ketua PGRI yaitu bapak Tris syamsuddin,S,Pd.yang memimpin sidang adalah sekertaris PGRI kabupaten Bima yaitu bapak, Eddy ilhamsyah
​
3. Menyusun pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan peraturan dan anggaran dasar PGRI.

Hasil Keputusan Rapat

Setelah melalui pembahasan yang mendalam dan musyawarah mufakat,pengurus menyepakati beberapa poin penting:

-Penetapan PLT Ketua: yang telah disepakati akan melaksanakan tugas mulai bulan Maret 2026 hingga pengangkatan Ketua baru secara resmi.
​
Tanggung Jawab: PLT bertanggung jawab untuk menjalankan semua program kerja yang telah ditetapkan, menjaga koordinasi dengan dinas pendidikan daerah, serta memperjuangkan kepentingan guru di Kabupaten Bima.
​
Pemantauan: Pelaksanaan tugas PLT akan dipantau secara berkala oleh tim pengawas yang dibentuk khusus untuk memastikan kinerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Organisasi PGRI Kabupaten Bima menyampaikan bahwa penetapan PLT ini diharapkan dapat menjaga kelancaran kerja organisasi dan tidak mengganggu pelaksanaan program yang telah direncanakan untuk kesejahteraan guru dan kemajuan pendidikan di daerah.(Yuli).

Kab Bima-MP-Periode satu tahun kepemimpinan Ady Mahyudi dan dr.Irfan Zubaidy di Kabupaten Bima,yang resmi memulai sejak 10 Februari 2025,telah membawa sejumlah langkah nyata dalam berbagai sektor pembangunan.Dan memasuki satu tahun masa kepemimpinan pada awal Februari 2026.

Inilah beberapa capaian dan kegiatan selama setahun tersebut yang di paparkan langsung oleh Ady Mahyudi dan dr,irfan Zubaidy pada saat doa dan buka puasa bersama pada hari senen tgl,2-3-2026 di halaman belakang kantor bupati antara lain:

Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Pada awal masa jabatan, pemerintah daerah segera menangani permasalahan yang ada. Saat inspeksi mendadak ke Pantai Kalaki pada April 2025, Ady Mahyudi menemukan tumpukan sampah yang mengganggu lingkungan. Ia kemudian menginstruksikan dinas terkait untuk lebih proaktif serta menggelar gotong-royong bersama seluruh OPD untuk membersihkan area tersebut. Selain itu, melalui program “Selasa Menyapa” yang digelar di berbagai kecamatan seperti Wera pada Desember 2025, pemerintah langsung menyerap aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas umum. Meskipun beberapa proyek masih dalam tahap penyelesaian, komitmen untuk pembangunan yang berkelanjutan dan merata terus ditegaskan.

Pendidikan dan Kebudayaan

Sektor pendidikan mendapatkan perhatian khusus dengan berbagai program yang dilaksanakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar bimbingan teknis penggunaan perangkat digital seperti Interactive Flat Panel serta pembelajaran Mandala Lam bagi guru SMP, bertujuan meningkatkan kompetensi dan transformasi pendidikan digital. Selain itu, program Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) memberikan wadah bagi siswa untuk mengembangkan bakat seni sekaligus melestarikan budaya daerah. Peringatan Hari Guru Nasional ke-80 tahun 2025 juga menjadi momentum untuk mengapresiasi peran guru dalam mencetak generasi muda yang berkualitas.

Dalam bidang kebudayaan, Festival Pesona Dana Mbojo 2025 yang digelar pada Juli menjadi ajang promosi budaya lokal sekaligus pendorong ekonomi daerah. Dengan tema “Dana Mbojo Menyapa, dari Bima untuk Indonesia”, festival ini menampilkan berbagai pertunjukan seni khas Bima dan melibatkan UMKM lokal dalam bazar, yang diharapkan dapat meningkatkan pariwisata kreatif Kabupaten Bima.

Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga dilakukan, salah satunya melalui pemanfaatan potensi lokal seperti produksi rumput laut di Kecamatan Langgudu yang sebelumnya telah disoroti oleh dr. Irfan saat masa kampanye. Meskipun belum terdapat laporan detail mengenai perkembangan sektor ini, fokus pada pengembangan sumber ekonomi lokal menjadi salah satu prioritas. Selain itu, Kabupaten Bima juga berhasil meraih juara II lomba masak serba ikan tingkat provinsi NTB tahun 2025, yang menjadi bukti potensi kuliner daerah yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan sumber pendapatan masyarakat.

Setelah satu tahun menjalankan amanah, pemimpinan Ady Mahyudi dan dr.Irfan telah menunjukkan langkah-langkah konkret dalam menangani berbagai permasalahan dan mengembangkan potensi Kabupaten Bima. Meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, komitmen mereka untuk membangun daerah yang lebih baik terus diwujudkan melalui berbagai program dan kerja sama dengan seluruh komponen masyarakat.

Prestasi Kesehatan

Pada Januari 2026, Kabupaten Bima meraih Universal Health Coverage (UHC) Award kategori Madya karena capaian kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 98 persen dengan tingkat keaktifan 85 persen dan kontribusi pemerintah daerah lebih dari 10 persen dari total penduduk.

Program Pembangunan Desa

Melalui program “Selasa Menyapa”, pasangan Ady-Irfan mendekatkan layanan birokrasi ke desa, menyerap aspirasi masyarakat, dan melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, lapangan desa, gedung serbaguna, serta penghijauan dengan penyerahan bibit pohon.

Kegiatan Sosial dan Keagamaan

Pada 27 Februari 2026, mereka melaksanakan safari Ramadhan di Kecamatan Monta, menyerahkan mushaf Al-Qur’an, dan mengajak masyarakat memperkuat ibadah serta sinergi membangun Kabupaten Bima yang bermartabat.

Kegiatan ini di hadiri oleh seluruh OPD dan ASN, Polres Bima,Dandim 1608,Anggota dprd,ketua PKK, ketua GOW,toko masyarakat,toko agama dll.(Yuli)

Kota Bima-MP-Wagub ntb,umi dinda didampingi Wakil walikota bima,ferri sofian turun langsung ke Pasar amahamai,untuk mengontrol harga pasar dan berdialog dengan pedagang dan pembeli,pada hari Senen tgl 2-3-2026.

Kunjungan ini dilakukan guna memantau harga kebutuhan pokok serta memastikan stabilitas pasokan bahan pangan di wilayah kota bima.

Dalam kunjungan tersebut,umi dinda terlihat aktif berdialog dengan para pedagang terkait perkembangan harga sembilan bahan pokok (sembako). Ia menanyakan harga beberapa komoditas seperti cabai rawit, bawang merah, serta bahan pangan lainnya.

“Ini cabe lokal harganya berapa satu kilo 70 ribu 1 kg kalau cabe dari lombok harganya berapa 100 ribu” tanya umi dinda kepada salah seorang pedagang.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh perwakilan Bulog ntb,serta jajaran pimpinan OPD Pemprov ntb dan Pemkot bima.

Pemerintah pastikan stok aman dengan kegiatan pemantauan harga ini.Diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi, sekaligus memastikan kebutuhan.(Yuli).

‎
Kab Bima-MP-‎Pemerintah Kabupaten Bima resmi menandatangani perjanjian hibah dengan Kantor Urusan Haji dan Umroh Kabupaten Bima untuk pembangunan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bima. Penandatanganan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bupati Bima pada Kamis (26/02/2026).
‎
‎Dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bima tersebut diperuntukkan bagi pembangunan kantor yang berlokasi di Desa Panda, Kecamatan Palibelo, dengan luas tanah kurang lebih 21 are.
‎
‎Bupati Bima, Ady Mahyudi, mengungkapkan apresiasi dan dukungan penuh atas terealisasinya kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan kantor ini sangat dinantikan oleh umat Muslim di Kabupaten Bima.
‎
‎“Kami Pemerintah Kabupaten Bima sangat berterima kasih atas kerja sama ini dan mendukung penuh pembangunan kantor tersebut. Kantor ini sangat dinantikan oleh umat Muslim di Kabupaten Bima agar segala urusan haji dan umrah bisa lebih efisien dan efektif, termasuk dalam pembinaan jemaah haji dan umrah serta pelaksanaan bimbingan manasik haji,” ujar Bupati.
‎
‎Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bima, Ikhwan Zulkifli, SE, menjelaskan bahwa seluruh tahapan administrasi hibah telah dilalui. Pihaknya juga telah melaksanakan zoom meeting bersama Biro Perencanaan Kementerian Agama sebagai bagian dari proses perencanaan.
‎
‎“Kami sudah melakukan zoom meeting bersama Biro Perencanaan Kemenag dan semua tahapan sudah kami lalui. Proses hibah sudah sampai pada tahap penyelesaian dan tinggal menunggu penerbitan sertifikat tanah yang insyaallah akan terbit pada bulan Mei. Jika seluruh persyaratan telah dilengkapi, insyaallah pembangunan kantor akan dimulai pada tahun 2027,” jelasnya.
‎
‎Penandatanganan perjanjian hibah tersebut turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bima.
‎
‎Dengan adanya kantor ini diharapkan pelayanan haji dan umrah di Kabupaten Bima dapat semakin optimal, profesional, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan ibadah ke Tanah Suci dan Sejalan dengan visi Kabupaten Bima yang bermartabat, yang berkemajuan, makmur, tangguh dan berkelanjutan.(Prokim-MP)
‎
‎

‎
‎kab Bima-MP-Pemerintah Kabupaten Bima kembali melaksanakan rangkaian Safari Ramadhan 1447 Hijriah yang  kedua dipusatkan di Masjid Al-Huda, Desa Teke, Kecamatan Palibelo, Selasa (24/02/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda tahunan Pemerintah Daerah dalam mempererat silaturahmi serta memperkuat nilai-nilai religius di tengah masyarakat.
‎
‎Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, dalam kunjungan tersebut menyerahkan Al-Qur’an kepada pengurus masjid sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan kehidupan keagamaan.
‎
‎ Dalam sambutannya, Wakil Bupati memohon doa dan dukungan masyarakat agar Bupati dan Wakil Bupati Bima beserta seluruh jajaran pemerintah daerah senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah kepemimpinan dengan adil dan bertanggung jawab.
‎
‎Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan Kabupaten Bima agar tetap menjadi daerah yang damai, menjunjung tinggi persaudaraan, serta saling menasihati dalam kebaikan.
‎
‎Menurutnya, Ramadhan tahun ini memiliki nilai istimewa karena bertepatan dengan bulan Februari, bulan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bima oleh Presiden Republik Indonesia. Momentum tersebut menjadi refleksi atas satu tahun masa kepemimpinan yang telah dijalankan.
‎
‎Wakil Bupati secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan dalam perjalanan pemerintahan selama satu tahun terakhir.Ia mengakui masih terdapat harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terealisasi.
‎
‎Meski demikian,sejumlah program prioritas telah dilaksanakan, salah satunya program “Selasa Menyapa”, yakni komitmen turun langsung dan bermalam bersama masyarakat di desa-desa. Program ini telah dilaksanakan di 18 kecamatan dan 32 desa sebagai upaya mendengar langsung aspirasi masyarakat serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.
‎
‎
‎Sementara itu, dalam tausiyahnya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima, H. Mujiburrahman, S.Ag, menekankan pentingnya mensucikan diri lahir dan batin di bulan Ramadhan. Ia menyampaikan bahwa Ramadhan dan Al-Qur’an merupakan dua cahaya yang harus dimanfaatkan dengan memperbanyak membaca, mengkaji, dan mengamalkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.
‎
‎Kegiatan Safari Ramadhan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Bima Fatahullah, S.Pd, para pimpinan OPD lingkup Pemkab Bima, para Kepala Bagian Setda Bima, Ketua BAZNAS Kabupaten Bima, jajaran Kementerian Agama Kabupaten Bima, Camat Palibelo beserta unsur Muspika Kecamatan, para alim ulama, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.(Prokim-MP)
‎
‎

Jakarta-MP-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini mengatakan tidak semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia bisa menjadi komponen cadangan (komcad).

Diketahui,ASN terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.

Satu lagi PPPK Paruh Waktu atau P3K PW yang bersifat sementara, sebelum diangkat menjadi pegawai ASN penuh waktu tanpa melalui tes lagi.

“Tidak semua pegawai ASN itu bisa menjadi komcad.Ada persyaratan-persyaratan di dalam undang-undang, bahkan dari Kementerian Pertahanan pun ada kuota-kuotanya. Jadi, tidak semuanya. Ada persyaratannya,” ujar Rini di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (24/2).

Lebih lanjut dia menjelaskan bila ada ASN yang secara sukarela mau menjadi komcad, maka tetap perlu memenuhi sejumlah persyaratan.

“Untuk sukarela, kalau dia enggak memenuhi syarat juga enggak bisa, gitu,” katanya.

Di sisi lain, kata dia, bila ASN tersebut memenuhi persyaratan untuk menjadi komcad, maka akan diminta ikut pelatihan sekitar 30-45 hari.

Sementara itu, dia mengatakan keikutsertaan ASN untuk menjadi komcad telah diimbau oleh Kementerian PANRB dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Peran Serta Pegawai ASN sebagai Komcad dalam Mendukung Upaya Pertahanan Negara

SE tersebut ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo selaku Menteri PANRB pada saat itu.

Memang sudah ada SE Menteri PANRB di tahun 2021 ya. Nomor berapa itu saya lupa. Saya ingat menteri waktu itu almarhum Pak Tjahjo Kumolo. Jadi, komcad itu adalah bagian dari keikutsertaan untuk kaitannya dengan bela negara,” katanya.

Sebelumnya,pada 31 Januari 2026,Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan sebanyak 4.000 ASN kementerian/lembaga di Jakarta akan diikutsertakan sebagai komcad.

Menhan mengatakan para ASN tersebut berusia sekitar 18-35 tahun dan akan diikutsertakan dalam berbagai pelatihan dasar militer.

Pada 10 Februari 2026, Wakil Menhan Donny Ermawan Taufanto mengatakan pendidikan dasar untuk 4.000 ASN kemungkinan dilaksanakan pada April 2026.

Sementara pada 11 Februari 2026, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan TNI AD siap memfasilitasi pendidikan bagi 4.000 ASN tersebut.(Wirman-Tim)

Kab Bima-MP-Jalan lintas prado dan langgudu Kabupaten Bima,Provinsi Ntb,rusak parah bagaikan kubangan kerbau. Ironisnya kerusakan jalan ini pemerintah setempat tidak mau peduli dan tutup mata.

Padahal diketahui Provinsi Ntb merupakan salah satu daerah segudang uang karena dikenal penghasil tambang mas,jagung dan padi,juga petani sapi.Namun kerusakan jalan di wilayan ini dibiarkan bigitu saja atau tak dipedulikan oleh pemerintah setempat.

Dari pemantauan wartawan metro pembaharuan, kerusakan jalan sepanjang jalan raya sakuru,sie,simpasai,ini bukan hanya merugikan masyarakat namun secara umum pun jelas merugikan pihak yang melintasi daerah ini karena lalu lintas terpaksa tersendat untuk menghindari lobang-lobang yang menganga yang siap memakan korban manusia. Apakah harus menunggu korban jiwa manusia baru diperbaiki kerusakan jalan raya sakuru,sie,simpasai,Kecamatan monta kabupaten Bima Ntb?

Bupati Kabupaten Bima maupun Pemerintah Provinsi Ntb diharapkan segera memperbaiki jalan raya yang rusak mulain desa sakuru,menuju desa sie dan simpasai kecamatan monta.

Kendaraan roda dua maupun roda empat juga kendaraan besar yang mengangkut hasil tani dan hasil laut yang melintasi wilayah ini berpikir seribu kali,karena resiko sangat membahayakan, bisa patah as atau ban kendaraan bisa masuk kubangan yang menganga.

Untuk itu,sebelum memakan korban atau menghambat perekonomian pemerintah segera turun tangab memperbaiki kerusakan jalan lintas parado dan langgudu. (Yuli)

Mataram-MP-Suasana Aula Tambora Kantor Gubernur NTB, Jumat sore pada tgl, 20-2-2026 terasa khidmat sekaligus penuh makna. Ratusan aparatur sipil negara berdiri membentuk formasi barisan untuk mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah 392 pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Momen itu bukan sekadar seremoni kepegawaian, melainkan bagian dari proses konsolidasi kelembagaan, sebuah penataan ulang mesin pemerintahan yang akan menentukan arah gerak kebijakan publik memasuki fase berikutnya.

Pelantikan pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dipahami tidak sekadar sebagai rutinitas administrasi kepegawaian. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan, mutasi merupakan instrumen manajerial untuk memastikan organisasi tetap bergerak dinamis, adaptif, dan selaras dengan agenda pembangunan.

Terlebih ketika pemerintahan memasuki tahun kedua, fase ini lazim menjadi titik transisi dari konsolidasi awal menuju percepatan implementasi kebijakan.

Secara konseptual, rotasi dan mutasi aparatur sipil negara adalah bagian dari sistem merit yang menempatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja sebagai dasar pengisian jabatan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa manajemen ASN harus diarahkan pada profesionalisme dan akuntabilitas. Dengan demikian, mutasi bukanlah semata soal perpindahan posisi, melainkan upaya menyelaraskan kapasitas individu dengan kebutuhan organisasi.

Dalam sambutan pelantikan, Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa proses ini didahului oleh uji kompetensi (beauty contest), penelusuran profil aparatur, serta catatan pengawasan internal. Pendekatan tersebut mencerminkan praktik evidence-based decision making dalam manajemen birokrasi.

Walaupun subjektivitas tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya dalam setiap keputusan publik, penggunaan instrumen penilaian yang terstruktur menjadi cara untuk menjaga objektivitas relatif sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan.

Perampingan organisasi yang menyertai mutasi ini juga merupakan konsekuensi dari kebijakan dalam penyederhanaan birokrasi. Pengurangan jabatan struktural dan penguatan jabatan fungsional menandai pergeseran paradigma: dari birokrasi yang bertumpu pada hierarki menuju birokrasi berbasis keahlian dan kinerja.

Transformasi ini menuntut aparatur yang tidak hanya memahami prosedur, tetapi mampu menghasilkan keluaran kerja yang terukur dan berdampak.

Dalam konteks tersebut, penempatan Eselon III menjadi sangat strategis. Level ini merupakan simpul utama antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan program. Eselon III bukan hanya pelaksana teknis, tetapi juga pengambil keputusan operasional yang menentukan cepat atau lambatnya realisasi agenda pemerintah daerah. Karena itu, mutasi pada level ini dapat dibaca sebagai upaya membangun mesin kebijakan yang lebih responsif menghadapi tuntutan pembangunan tahun kedua.

Lebih jauh, Gubernur memberikan penekanan, bahwa Eselon IV sebagai ruang kaderisasi, hal ini memperlihatkan kesadaran akan pentingnya kesinambungan birokrasi. Reformasi tata kelola tidak dapat diselesaikan dalam satu periode kepemimpinan. Ia membutuhkan regenerasi aparatur yang disiapkan sejak dini melalui pembinaan berjenjang.

Dalam perspektif manajemen talenta, langkah ini membangun cadangan kepemimpinan internal sekaligus menjaga stabilitas kelembagaan.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa mutasi bukan tujuan akhir. Tantangan sesungguhnya justru berada pada tahap pasca-pelantikan: bagaimana pejabat yang baru dilantik membangun kerja tim, menyesuaikan ritme organisasi, serta menyelaraskan target program lintas perangkat daerah.

Tanpa konsolidasi internal yang kuat, perubahan struktur hanya akan menghasilkan dinamika administratif tanpa peningkatan kinerja yang berarti.

Di sinilah aspek komitmen menjadi penentu. Kompetensi teknis dapat dikembangkan melalui pelatihan dan pengalaman kerja, tetapi komitmen terhadap integritas, etos pelayanan, dan tanggung jawab publik merupakan fondasi moral birokrasi.

Organisasi pemerintahan yang sehat adalah organisasi yang diisi oleh aparatur yang tidak sekedar cakap, tetapi juga memiliki orientasi pengabdian.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan Iqbal-Dinda, ekspektasi publik pun meningkat. Masyarakat tidak lagi hanya menunggu arah kebijakan, tetapi menagih hasil nyata: layanan yang lebih cepat, program yang lebih tepat sasaran, serta kehadiran negara yang terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kerangka ini, mutasi menjadi bagian dari strategi membentuk konfigurasi kerja yang lebih selaras dengan agenda prioritas daerah.

Dari sudut pandang komunikasi publik, penting untuk dipahami bahwa kebijakan kepegawaian adalah proses institusional, bukan personal.

Ia tidak dirancang untuk menyenangkan semua pihak, melainkan untuk menjaga agar birokrasi tetap bergerak dan mampu menjalankan mandat pembangunan. Karena itu, ukuran keberhasilan mutasi ini bukan terletak pada komposisi jabatan semata, tetapi pada sejauh mana ia mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Akhirnya, pelantikan ini patut dicatat sebagai momentum konsolidasi birokrasi menuju fase akselerasi kebijakan. Jika sistem merit dijaga secara konsisten, evaluasi kinerja dilakukan objektif, dan pembinaan aparatur berlangsung berkelanjutan, maka mutasi ini akan menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan NTB.

Bukan sebagai peristiwa seremonial, melainkan sebagai pijakan menuju birokrasi yang lebih profesional,adaptif,dan berorientasi hasil,sebuah prasyarat utama agar pembangunan daerah pada tahun kedua dan seterusnya dapat berjalan lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat.(Kominfotik-MP)

Mataram-MP-Pemerintah Pusat menetapkan Teluk Ekas,Lombok Timur,sebagai lokasi International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC) atau Pusat Riset Rumput Laut Tropis Dunia,sebagai bagian dari strategi nasional penguatan ekonomi pesisir dan hilirisasi sektor kelautan.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menegaskan bahwa penguatan riset rumput laut merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat rumput laut dunia, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan ITSRC di Teluk Ekas menjadi fondasi awal membangun ekosistem riset bertaraf global sekaligus mendorong transformasi ekonomi pesisir berbasis ilmu pengetahuan.

Indonesia saat ini merupakan produsen rumput laut tropis terbesar di dunia dengan penguasaan sekitar 75 persen pasar global. Nilai ekonomi rumput laut dunia mencapai sekitar 12 miliar dolar AS per tahun dan diproyeksikan terus meningkat. Namun, posisi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan riset dan hilirisasi di dalam negeri. Karena itu, ITSRC dirancang sebagai simpul kolaborasi nasional dan internasional, termasuk kerja sama dengan University of California, Berkeley, serta Beijing Genomics Institute (BGI) dari Tiongkok. BGI berkomitmen mendukung pendanaan sekitar Rp3 miliar untuk dua tahun pertama, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalokasikan Rp1,5 miliar pada tahap awal.

Sejumlah fasilitas akan dibangun di kawasan ITSRC, antara lain gedung penelitian, asrama peneliti internasional, apotek, serta sarana pendukung lainnya. Secara ekologis, Teluk Ekas dinilai ideal sebagai living laboratory karena memiliki sistem teluk tropis yang relatif terlindung dengan sirkulasi air yang baik. Kawasan ini juga potensial untuk pengembangan berbagai jenis rumput laut, seperti Kappaphycus, Caulerpa, Ulva, dan Halymenia.

Menindaklanjuti penetapan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut positif kehadiran ITSRC di Teluk Ekas. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, menyampaikan apresiasi atas hadirnya pusat riset bertaraf internasional tersebut, yang diharapkan menjadi solusi atas persoalan klasik budidaya rumput laut, khususnya kelangkaan bibit unggul.

“Pemprov NTB sangat mengapresiasi kehadiran laboratorium rumput laut ini. Selama ini salah satu kendala utama petani adalah keterbatasan bibit berkualitas. Dengan adanya ITSRC, kami berharap masalah tersebut bisa teratasi. Ke depan, pusat riset ini juga diharapkan menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan pelatihan bagi masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan pengembangan rumput laut di NTB,” ujarnya.

Ia menambahkan, NTB memiliki potensi besar sebagai sentra budidaya rumput laut nasional. Karena itu, kolaborasi riset, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transfer teknologi dari ITSRC diyakini akan mempercepat peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sebagai bagian dari penguatan riset dan pengabdian berbasis potensi daerah, Universitas Mataram turut berperan dalam pengembangan ITSRC Ekas Buana Lombok Timur. ITSRC akan dikembangkan sebagai pusat riset rumput laut bertaraf internasional melalui kolaborasi dengan para peneliti dunia, dilengkapi laboratorium, sarana riset, hingga dukungan kapal penelitian.

Selain pusat riset rumput laut, Universitas Mataram juga membangun Klinik Spesialis Kedokteran Kelautan sebagai bagian dari penguatan layanan kesehatan wilayah kepulauan sekaligus mendukung pengembangan pendidikan dokter spesialis, agar masyarakat pesisir—khususnya di Lombok Timur—dapat memperoleh akses layanan medis yang lebih dekat dan berkualitas.

Melalui kehadiran ITSRC, Pemprov NTB optimistis Teluk Ekas akan berkembang sebagai pusat inovasi rumput laut tropis dunia, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi pesisir yang berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.(Kominfotik-MP)

Kab Bima-MP-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kamis, (19/02/26) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) sektor Air Minum,Sanitasi,serta Pengembangan Kawasan Strategis di wilayah Kabupaten Bima,dengan fokus utama pada pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bersama perangkat daerah terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bima di Ruang Rapat Wakil Bupati Bima.

Pertemuan tersebut dipimpin Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPPW) Nusa Tenggara Barat, Dedes Prinandes dan dihadiri Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy.
‎
‎
‎Dalam pembahasan operasional, PDAM Bima masih mengacu pada Perda Nomor 6 Tahun 1985 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, PDAM diwajibkan bertransformasi menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
‎
‎
Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, menekankan pentingnya pembenahan pengelolaan aset, manajemen keuangan, serta kelembagaan PDAM agar sesuai dengan dasar hukum yang jelas.
‎

‎“Pembentukan Perseroan Daerah (Perseroda) diharapkan dapat mendorong PDAM bertransformasi namun terlebih dahulu PDAM harus berada dalam kondisi sehat, mengingat masih terdapat berbagai kendala yang dialami,” Ungkapnya.
‎
‎Wabub juga berharap kehadiran Kepala Balai BPPW NTB dapat memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan yang dihadapi PDAM, sehingga penyaluran air bersih di Kabupaten Bima dapat berjalan tanpa hambatan.
‎

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Taufik, ST., M.T., menyampaikan bahwa penyehatan PDAM pada tahap awal wajib diawali dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang pembentukan Perumda PDAM, meskipun target jangka panjangnya adalah pembentukan Perseroda.
‎
‎Ia menambahkan, bentuk kerja sama tahap awal yang akan diusulkan adalah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PDAM Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima. Skema kerja sama tersebut meliputi pengembangan sistem utama layanan penyediaan air minum di wilayah Kota Bima secara bersama, dengan PDAM bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan, serta penerapan sistem berbagi investasi dan pembagian pendapatan.
‎
‎Rapat evaluasi dan monitoring turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bima Drs. Agus Salim, M.Si., Kepala Dinas PUPR, Perkim, para kepala bagian lingkup Setda dan Direktur PDAM Kabupaten Bima Muhammad Daud Akbar.
‎
‎Selain membahas SPAM, Dedes Prinandes juga memaparkan rencana pengembangan kawasan strategis di kawasan Teluk Bima. Paparan tersebut mencakup pengembangan komoditas unggulan seperti pertanian, perikanan, peternakan dan kelautan, dukungan swasembada pangan dan pariwisata, serta pemantauan keberfungsian infrastruktur sanitasi bidang air limbah.
‎
‎Secara khusus, monitoring juga menyoroti kondisi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Waduwani di Kecamatan Woha sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan sanitasi di Kabupaten Bima.
‎
‎Melalui rapat ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat tata kelola air minum, sanitasi, serta pengembangan kawasan strategis demi meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat demi Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan  Berkelanjutan. (Rif-MP)

Mataram-MP-Tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda berlangsung dalam situasi ekonomi yang tidak sepenuhnya ideal. NTB memasuki 2025 dengan tekanan sektor pertambangan, kontraksi ekonomi pada dua triwulan awal, serta fase awal operasional industri hilirisasi yang belum sepenuhnya stabil.

Namun justru di tengah masa transisi inilah, kinerja ketenagakerjaan menunjukkan arah yang patut diapresiasi.

Sepanjang 2025, pasar kerja NTB bergerak positif. Dalam periode Agustus–November 2025 saja, tercatat penambahan tenaga kerja sekitar 29,57 ribu orang.Jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 3,14 juta orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 turun menjadi sekitar 3,05 persen,lebih rendah dibanding Februari dan Agustus 2025.

Angka ini penting karena menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi tidak berhenti pada statistik pertumbuhan,tetapi benar-benar menciptakan lapangan kerja.

Lebih jauh lagi, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat, terutama pada kelompok perempuan. Ini menandakan dua hal sekaligus: membaiknya peluang kerja serta meningkatnya kepercayaan rumah tangga terhadap kondisi ekonomi daerah.

*Lapangan Kerja Mulai Bergeser ke Sektor Produktif*

Jika dilihat dari lapangan usaha, sektor dengan peningkatan tenaga kerja tertinggi sepanjang 2025 adalah:
– Akomodasi dan Makan Minum
– Konstruksi
– Jasa Lainnya

Kombinasi ini memberi gambaran yang cukup jelas. Pariwisata mulai pulih, proyek-proyek konstruksi kembali bergerak, dan sektor jasa kembali menggeliat. Ini sejalan dengan meningkatnya tamu hotel, naiknya mobilitas penumpang udara, serta menguatnya konsumsi rumah tangga.

Artinya, ekonomi NTB tidak hanya pulih karena aktivitas industri besar, tetapi karena roda ekonomi lokal kembali berputar.

Sektor akomodasi dan makan minum kini kembali menjadi mesin pencipta kerja. Dampaknya terasa langsung hingga ke UMKM, pedagang kecil, pekerja informal, dan pelaku jasa pendukung pariwisata.

Konstruksi pun memainkan peran penting. Setiap proyek bukan hanya menciptakan pekerjaan langsung, tetapi juga memicu permintaan material lokal, transportasi, hingga konsumsi masyarakat sekitar.

*Bukan Hanya Bertambah,Kualitas Tenaga Kerja Juga Meningkat*

Capaian ketenagakerjaan 2025 tidak hanya terlihat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas.

Proporsi pekerja formal meningkat,terutama dari kelompok buruh dan karyawan. Ini menunjukkan pergeseran dari pekerjaan rentan menuju hubungan kerja yang lebih stabil dan terlindungi.

Lebih menggembirakan lagi,proporsi penduduk bekerja lulusan Diploma dan Universitas naik menjadi sekitar 14,20 persen. Ini sinyal awal bahwa SDM NTB mulai naik kelas dan semakin terserap ke sektor yang membutuhkan keterampilan.

Pada saat yang sama, jumlah pengangguran periode Februari–November 2025 turun sekitar 3,91 ribu orang.

Kombinasi meningkatnya pekerja formal, naiknya tenaga kerja terdidik, dan menurunnya pengangguran menunjukkan bahwa pasar kerja NTB tidak sekedar pulih, tetapi mulai mengalami perbaikan struktur.

*Sebaran Ketenagakerjaan NTB 2025: Ekonomi Rakyat Jadi Tulang Punggung*

Struktur ketenagakerjaan NTB menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat sangat bergantung pada sektor non-tambang. Berdasarkan data 2025, sebarannya sebagai berikut:

1. Pertanian dan Perikanan – 35,37%.

Sekitar 1,1 juta tenaga kerja terserap di sektor ini. Dominasi ini mencerminkan karakter agraris NTB. Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang secara kumulatif mencapai 125 pada 2025 memperkuat bahwa kebangkitan pertanian langsung berdampak pada penghidupan jutaan rumah tangga.

2. Perdagangan Besar dan Eceran – 18–19%.

Menyerap sekitar 560.000–600.000 tenaga kerja. Perdagangan menjadi tulang punggung distribusi ekonomi: menghubungkan produksi dengan konsumsi sekaligus menciptakan lapangan kerja massal.

3. Industri Pengolahan – 8–10%.

Sekitar 280.000–300.000 tenaga kerja, termasuk pengolahan makanan dan industri kecil. Angka ini mulai meningkat seiring bergulirnya hilirisasi, menandai awal transformasi ekonomi dari ekstraksi menuju pengolahan.

4.Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata) 6–8%.

Menyerap sekitar 200.000–240.000 tenaga kerja. Sektor ini menjadi salah satu prioritas karena potensi alam, budaya, dan kuliner NTB yang besar serta efek gandanya ke UMKM.

5.Pertambangan dan Penggalian – 1,3–1,5%.

Hanya sekitar 40.000–50.000 tenaga kerja (termasuk proyek sementara). Meski berpengaruh besar pada PDRB, sektor ini relatif kecil dalam menyerap tenaga kerja, bahkan sebagian bersifat temporer dan berkeahlian khusus.

Komposisi ini menegaskan satu hal penting: mayoritas masyarakat NTB hidup dari pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Karena itu, keberhasilan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor ini jauh lebih relevan bagi kesejahteraan rakyat dibandingkan lonjakan angka pertumbuhan semata.

*Tahun Transisi yang Produktif*

Jika pertumbuhan ekonomi 2025 dibaca sebagai tahun transisi, maka kinerja ketenagakerjaan menunjukkan bahwa transisi tersebut berlangsung relatif produktif.

Di tengah kontraksi awal tahun akibat penurunan produksi tambang, lapangan kerja tetap tumbuh. Ketika smelter mulai beroperasi dan ekonomi bangkit di paruh kedua tahun, penyerapan tenaga kerja ikut meningkat. Ini menandakan bahwa proses transformasi ekonomi mulai memberi dampak nyata.

Dalam konteks satu tahun kepemimpinan Iqbal–Dinda, capaian ini menjadi fondasi penting: investasi besar dikawal, sekaligus dipastikan pertumbuhan merembes ke sektor padat karya.

*Tantangan ke Depan: Menjaga Momentum dan Meningkatkan Produktivitas*

Meski capaian 2025 patut diapresiasi, tantangan ke depan tidak ringan:

1.Memperluas lapangan kerja, terutama bagi generasi muda dan lulusan baru.

2.Meningkatkan kualitas pekerjaan melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis industri, dan penguatan kewirausahaan.

3.Memperkuat keterkaitan industri besar dengan ekonomi lokal agar investasi menciptakan efek berganda yang nyata.

Arah kebijakan 2026 yang menekankan pertanian bernilai tambah, industrialisasi pangan lokal, penguatan UMKM, serta pariwisata berbasis ekonomi rakyat menjadi kunci menjaga keberlanjutan penciptaan kerja.

Pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari angka PDRB. Ukuran keberhasilan paling nyata adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, pendapatan meningkat, dan masa depan generasi muda makin terbuka.

Satu tahun pertama Iqbal–Dinda menunjukkan bahwa di tengah fase koreksi ekonomi, NTB mampu menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru, menurunkan pengangguran, meningkatkan pekerja formal, serta mulai mengangkat kualitas SDM.

Ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari proses panjang transformasi ekonomi daerah.

Dan satu hal sudah jelas:pemulihan 2025 tidak berhenti di grafik pertumbuhan,ia hadir dalam bentuk pekerjaan nyata, meningkatnya partisipasi kerja,dan membaiknya kualitas tenaga kerja.

Di situlah makna paling penting dari capaian ketenagakerjaan tahun pertama ini: ekonomi NTB mulai bergerak kembali bersama rakyatnya.(Kominfotik-MP)