Blog

KOTA BIMA-MP-Pembukaan Festival Rimpu Mantika Tahun 2026 yang resmi digelar pada hari Jumat malam sabtu 24 April 2026, di halaman Museum asi mbojo.Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.wali kota dan wakil walikota bima,unsur Forkopimda Kota Bima, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bima, dan Dompu. Dandim 1608,Kapolres kota dan kabupaten Bima,Tokoh Masyarakat,Tokoh Agama,dan Budayawan

Wali kota bima H. A. Rahman H. Abidin,SE,Langsung memberikan sambutan bahwa busana rimpu yang dikenakan oleh para ibu dan putri kita bukan sekadar pakaian, melainkan cerminan nilai-nilai luhur, kesopanan, dan keanggunan yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Melalui festival ini, kita ingin memastikan bahwa warisan berharga ini tidak hilang ditelan zaman, melainkan terus hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan generasi mendatang.

Selain itu, festival ini juga memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata daerah. Tahun ini, kita menargetkan kehadiran sekitar 85 ribu peserta dan pengunjung, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 80 ribu orang. Dengan adanya bazar UMKM, pameran produk lokal, dan berbagai kegiatan lainnya, saya berharap dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama para pelaku usaha kecil dan menengah.Tuturnya.

Tutupnya,Kehadiran Wagub NTB dan kementrian menjadi bukti dukungan kuat pemerintah provinsi terhadap upaya pelestarian warisan budaya lokal sekaligus mempromosikan potensi pariwisata Bima ke tingkat nasional dan internasional.

 
Selanjutnya sambutan dari wagub,ntb, Hj. Indah Dhamayanti Putri bahwa Festival Rimpu Mantika bukan sekadar acara tahunan, melainkan simbol identitas masyarakat Bima yang sarat nilai sejarah dan kearifan lokal.

“Festival ini adalah pengakuan terhadap budaya kita sebagai warisan leluhur. Rimpu bukan sekadar busana, tetapi mencerminkan kesopanan, identitas, dan nilai-nilai luhur masyarakat Bima yang harus terus dijaga dan dilestarikan,” ujar Wagub NTB.

Beliau juga menyoroti bahwa budaya memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi. “Rimpu bukan hanya simbol tradisi, tetapi juga aset strategis daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Kekuatan budaya lokal seperti Rimpu Colo dan Rimpu Cili harus terus dikembangkan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah,” tambahnya.

Wagub NTB juga mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Bima yang telah berhasil mempertahankan eksistensi festival ini hingga masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara (KEN) selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini menjadi indikator bahwa budaya Bima semakin mendapat tempat di kancah nasional.(Yuli)

Kab Bima,Lambu-MP-Bupati Bima,Ady Mahyudi dan rombongan disambut pengalungan sarung tenun Bima oleh Kepala Desa dan tarian Hadrah di depan Lapangan desa Sangga, pada malam harinya dilaksanakan sesi acara Ngopi Bareng.

Tiba di lokasi acara Silaturahmi dengan masyarakat Sangga dan Simpasai di Lapangan desa Sangga, Bupati dan Wabup beserta rombongan disambut Tarian Wura Bongi Monca oleh pelajar SMA Negeri 2 Lambu dan sejumlah tarian lainnya.

“Kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy berupaya maksimal dan konsisten menjabarkan Visi dan misi Bima Bermartabat yang telah disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bima agar dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin”.

Demikian penyampaian Bupati Ady Mahyudi yang didampingi Wabup dr.H. Irfan dalam sambutannya pada acara Ngopi Bareng kegiatan Selasa Menyapa yang berlangsung Kamis (23/4) di lapangan desa Sangga Kecamatan Lambu.

Pada acara yang dihadiri para kepala perangkat daerah, Camat Lambu Muaidin, S.Pd, Muspika, para kepala desa dan tokoh masyarakat setempat Bupati mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga besar kecamatan Lambu khususnya Desa Sangga dan Simpasai.

Senada dengan Bupati, Wakil Bupati dr. H. Irfan dalam kesempatan Ngopi Bareng tersebut mengungkapkan “dengan segala keterbatasan yang ada, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menjabarkan visi visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan”. Jelasnya. (Prokim-MP).

Mataram-MP-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (22/4/2026). Rekomendasi tersebut menjadi catatan strategis untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi NTB ke depan.

Rapat paripurna diawali dengan penyampaian rekomendasi serta penyerahan keputusan DPRD NTB terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025. Forum ini menjadi bagian penting dalam mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam sambutannya menegaskan bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan.

“Kemajuan daerah lahir dari kolektivitas. Kita harus bangkit bersama menuju NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur mendunia,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kritik dan rekomendasi dari DPRD merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Kritik untuk memperbaiki adalah bentuk keseriusan dan atensi DPRD dalam menjalankan fungsinya,” tegasnya.

Gubernur mengakui bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan tidak ringan, terutama terkait meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, dinamika global, serta keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

“Tuntutan lapangan kerja semakin besar, situasi global terus berubah, sementara kapasitas fiskal kita terbatas. Karena itu, kita membutuhkan kerja bersama yang tidak biasa,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memperkenalkan sejumlah pejabat eselon II baru hasil seleksi terbuka (pansel) kepada forum DPRD, antara lain Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Provinsi NTB, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB.

Pengenalan ini diharapkan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.

Rapat paripurna berlangsung dengan tertib dan menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD guna mendorong pembangunan daerah yang lebih akuntabel, responsif, dan berkelanjutan.(Prokim-MP)

Mataram-MP-Mabes Polri melalui Divisi Humas menggelar Diskusi Publik Keterbukaan Informasi Publik di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (22/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, sebagai narasumber utama.

Diskusi yang berlangsung di Astoria Lombok Hotel Mataram tersebut turut dihadiri Wakapolda NTB Hari Brata, Tim Divisi Humas Mabes Polri yang dipimpin Karopidivhumas Polri Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, S.I.K, jajaran Pejabat Utama Polda NTB, Kabid Humas Polda NTB, serta para Kasi dan personel Humas Polres se-NTB.
Kegiatan ini mendapat sambutan positif dengan antusiasme tinggi dari peserta. Diskusi berlangsung dinamis, ditandai dengan interaksi aktif, pertanyaan kritis, serta respons konstruktif dari para peserta yang hadir.

Dalam paparannya bertajuk “Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik pada Humas Polri sebagai Badan Publik yang Informatif” Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka, menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan informasi di era digital.

“Hari ini bukan lagi siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling cepat menyampaikan informasi. Jika Polri terlambat, maka ruang tersebut akan diisi oleh spekulasi dan hoaks,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dipahami secara tepat, yakni membuka informasi terkait kebijakan dan kinerja, bukan membuka data pribadi.

Menurutnya, tantangan di lapangan masih cukup kompleks, mulai dari belum seragamnya respons informasi, budaya komunikasi yang masih reaktif, hingga meningkatnya disinformasi di ruang digital.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memperkenalkan konsep “golden time informasi”, yakni periode krusial 1–3 jam pertama setelah suatu peristiwa terjadi yang sangat menentukan pembentukan opini publik.

“Siapa yang pertama menyampaikan informasi, dialah yang membentuk persepsi publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi tetap memiliki batasan hukum, terutama terhadap informasi yang dikecualikan seperti data penyidikan, informasi intelijen, dan data pribadi.

Ia juga mendorong transformasi peran Humas Polri agar lebih proaktif, adaptif, dan komunikatif dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat.

“Humas Polri bukan lagi sekadar penyampai informasi, tetapi pengelola kepercayaan publik,” katanya.

Menurutnya, keterbukaan informasi yang dikelola dengan baik akan berdampak langsung pada penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk dalam menangkal hoaks, meredam konflik sosial, serta meningkatkan partisipasi publik.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Mabes Polri dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di wilayah hukum Polda NTB sekaligus memperkuat peran Humas sebagai garda terdepan komunikasi institusi.

Menutup paparannya, Aka menegaskan pentingnya keseimbangan antara transparansi dan perlindungan hukum.

“Keterbukaan bukan berarti membuka semuanya. Ada yang wajib disampaikan, dan ada yang wajib dilindungi. Di situlah profesionalitas Humas Polri diuji,” pungkasnya.(Kominfotik-MP)

Kab Bima-MP-Apel Pagi di Lingkup Dinas Tenaga dan Transmigrasi Kabupaten Bima Selasa (21/4) dipimpin Wakil Bupati dr. Irfan Zubaidy pada kesempatan pagi hari tersebut, Wabup menyampaikan berapa arahan.

Kepemimpinan Bupati Ady Mahyudi dan Wakil Bupati dr.H. Irfan memfokuskan prioritas beberapa aspek yang harus ditangani secara lebih serius, konsisten dan berkelanjutan.

Prioritas tersebut mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi dan dari ketiga bidang tersebut, ekonomi memiliki banyak aspek yang perlu ditangani seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan termasuk ketenagakerjaan”. Terang Wabup dihadapan peserta apel.

Salah satu tantangan Pemerintah Daerah adalah pengentasan kemiskinan, tingginya angka pengangguran dan ini adalah tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Tugas besar dan mulia adalah menuntaskan pengangguran dan menciptakan lapangan kerja. Ini tentu saja menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan data tenaga kerja di seluruh sektor baik pertanian konstruksi perikanan dan sektor lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan”. Jelas Wabup yang didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Kepala BPKAD Aries Munandar, ST., MT dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima H. Syaeful Bahri ST., M.Si.

Setelah apel, dilakukan serah terima jabatan Kepala Dinas Nakertrans dari pejabat lama Aries Munandar, ST., MT kepada H. Syaeful Bahri, ST. M.Si.(prokim-MP).

Kab Bima-MP-Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2026, nama Ruslin.SH.Alias (Ragos)mulai muncul dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat Desa Runggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Sosok ini dinilai memiliki potensi untuk memimpin desa menuju kemajuan yang lebih baik.

Profil Singkat
Ruslin.SH.Alias (Ragos) adalah putra asli Desa Runggu yang memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum. Keahlian di bidang hukum diharapkan dapat menjadi modal penting dalam mengelola pemerintahan desa dengan adil, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selama ini, ia dikenal sebagai sosok yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, peduli terhadap nasib warga, dan memiliki visi yang jelas untuk memajukan desanya. Sikapnya yang rendah hati, komunikatif, dan mudah bergaul membuatnya dekat dengan berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat hingga warga biasa.

Visi dan Misi
Meskipun belum ada pengumuman resmi secara tertulis, berdasarkan aspirasi yang beredar di masyarakat, Ruslin.SH.Alias.(Ragos) memiliki beberapa prioritas utama jika terpilih nanti, antara lain:

– Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan ramah.
​
– Memperbaiki infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.
​
– Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, pertanian, dan peternakan.
​
– Memperkuat nilai-nilai budaya, agama, dan kebersamaan antarwarga.
​
– Menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan sejahtera.

Ini Harapan Masyarakat
Kehadiran Ruslin.SH.Alias(Ragos) sebagai calon pemimpin desa disambut baik oleh sebagian besar warga. Mereka berharap jika terpilih,ia dapat membawa perubahan positif,menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada, dan mewujudkan Desa Runggu yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera juga amanah.(Yuli)

Mataram-MP-Persatuan adalah kunci utama dalam mendorong kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Kesatuan menjadikan pondasi awal yang kuat untuk memperkuat sinergi, serta memperluas kontribusi disetiap jengkal pembangunan.

Pesan tersebut disampaikan Wakil gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri dihadapan ratusan warga yang tergabung dalam
Rukun Keluarga Dompu (RKD) Mataram, pada acara Halal bi Halal 1447 H, yang berlangsung di Hotel Lombok Astoria (19/4/2026).

“Dengan soliditas yang kuat, warga Dompu di Mataram harus mampu memberikan peran terbaik, baik untuk kemajuan Kabupaten Dompu maupun pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum,” kata Wagub.

Umi Dinda sapaan akrab Wagub juga berpesan agar pertemuan warga Dompu di Kota Mataram, tidak sekadar menjadi ajang seremonial tahunan, tetapi diharapkan menjadi momentum penting untuk merajut kembali kebersamaan serta memperkuat persatuan di antara sesama.

Di sisi lain, Dae Dinda mengajak warga Dompu di Mataram, untuk terus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Kehadiran RKD diharapkan tampil sebagai agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Baginya, Jati diri sebagai warga Dompu yang santun, pekerja keras, dan memiliki kepedulian sosial tinggi. Harus sejalan dengan nilai kearifan lokal yang dipegang teguh, yakni “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”,.

”Tentu harus terus menjaga harmoni dan menghormati lingkungan tempat tinggal,” pesan
Wagub.

Sementara itu Walikota Mataram Mohan Roliskana yang turut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan, kehadiran warga Dompu menjadi warna tersendiri di tengah rumpun kehidupan di kota Mataram. Disebutkan Mohan, berdasarkan survei bahwa 96% warga Dompu yang tinggal di Kota Mataram itu merasa betah dan senang tinggal di Kota Mataram, bahkan setelah purna tugas (pensiun). Dengan alasan itu, Pemkot Mataram terus berupaya memberikan fasilitas terbaik bagi warga Dompu yang bermukim di Mataram.

“Tentu kehadiran saudara-saudara kita, harus ditopang dengan fasilitas baik. Seperti fasilitas pendidikan,kesehatan dan ruang ruang rekreasi sebagai ruang interaksi sosial yang nyaman bagi saudara kita,” ungkap Mohan.

Sebelumnya Ketua Rukun Keluarga Dompu(RKD) Saiful Insan MM mengungkapkan, terima kasihnya kepada semua warga Dompu yang hadir dalam acara tersebut. Ia berharap melalui kegiatan halal bihalal menjadi momentum untuk saling memaafkan serta mampu menghapus kesalahan dan dosa yang terjadi.

“Sekaligus menguatkan dan mengembangkan tali sraturahmi di antara kita,” ujarnya.
 
“ Saya atas nama pengurus Rukun Keluarga Dompu Mataram mengucapkan terimakasih. Semoga acara ini dapat menguatkan dan mengembangkan talisraturahmi di antara kita,” ungkapnya.

Acara ini pun diharapkan menjadi modal untuk memperkuat sinergi dalam membangun bersama NTB menuju Makmur Mendunia. (kominfotik-MP)

Kab Bima-MP-Bupati Bima Ady Mahyudi secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 10 pejabat Eselon II atau Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima pada Sabtu malam (18/4/2026) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima. Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan mempercepat pencapaian visi “Bima Bermartabat” di berbagai sektor pembangunan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 821.2/285/07.2 Tahun 2026 tertanggal 17 April 2026, kesepuluh pejabat tersebut diangkat setelah melalui proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan dan berbasis kompetensi. Mereka akan mengisi posisi-posisi strategis di berbagai perangkat daerah,mulai dari bidang kesehatan,perekonomian, pembangunan,hingga ketertiban umum.

Berikut adalah daftar pejabat Eselon II yang dilantik beserta jabatan lama dan barun:

1 Nurul Wahyuti, S.E., M.E. Sekretaris Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan

2 H. Zainal Arifin, S.T., M.T. Kepala Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

3 Hariman, S.E., M.Si. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Bima Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang)

4 Darwin, S.E., M.M. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepala DPMPTSP

5 Muhamad Akbar, S.P., M.Si. Camat Sape Kepala Dinas Pariwisata

6 Irfan, S.H. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

7 Muh. Syaeful Bahri, S.T., M.Si. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8 Sarifudin, S.T., M.T. Sekretaris Dinas PUPR Kepala Dinas Lingkungan Hidup

9 M. Budi Harta, S.E. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda)

10 Abdul Muis, S.Sos. Camat Ambalawi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam sambutannya, Bupati Ady Mahyudi menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,integritas, dan profesionalisme. Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan membangun sinergi lintas perangkat daerah untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Bima.

“Jabatan ini bukan milik pribadi,melainkan titipan masyarakat yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Saya meminta saudara-saudara sekalian untuk segera turun ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ada dengan solusi yang nyata dan terukur,” ujar Bupati Ady Mahyudi.

Bupati juga menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik, efisiensi anggaran, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di setiap perangkat daerah. Ia berjanji akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat kabupaten bima.

Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bima,dr,H,Irfan Zubaidy, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, serta para pimpinan perangkat daerah dan tokoh masyarakat. Mereka menyambut baik langkah penyegaran birokrasi ini dan berharap dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Bima.

Pelantikan 10 pejabat Eselon II ini menjadi babak baru dalam perjalanan pembangunan Kabupaten Bima di tahun 2026. Dengan adanya penyegaran di posisi-posisi strategis, diharapkan kinerja pemerintahan daerah dapat semakin meningkat, pelayanan publik semakin berkualitas, dan berbagai program pembangunan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan efisien.

Masyarakat Kabupaten Bima pun menantikan langkah-langkah nyata dari para pejabat yang baru dilantik dalam mewujudkan visi “Bima Bermartabat” yang adil, makmur, dan berkelanjutan. (Yuli) ADV

Kab Bima-MP-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bukan sekadar organisasi profesi, melainkan wadah perjuangan yang telah berjalan lebih dari 78 tahun, sejak didirikan pada 25 November 1945 di Surakarta. Di Kabupaten Bima, peran PGRI semakin krusial dalam menjaga harkat dan martabat guru serta memajukan pendidikan daerah. Menjelang pergantian kepengurusan, muncul sosok yang dianggap memiliki pengalaman dan dedikasi yang tak diragukan lagi:Ramli,Spd

Sosok yang Tak Asing di Tubuh Organisasi adalah Ramli,Spd,bukan nama baru bagi keluarga besar PGRI Kabupaten Bima. Selama bertahun-tahun,ia telah terlibat aktif dalam berbagai kegiatan dan kepengurusan organisasi, mulai dari tingkat cabang hingga kabupaten. Pengalamannya yang panjang membuatnya memahami seluk-beluk permasalahan yang dihadapi guru, mulai dari kesejahteraan, profesionalisme, hingga tantangan pendidikan di lapangan.

Banyak pihak menilai, ia adalah tipe pemimpin yang “tahu rasanya jadi guru” dan “tahu jalan untuk memperjuangkan hak-hak mereka”. Tidak hanya hadir saat acara formal, ia juga dikenal sering turun langsung ke sekolah-sekolah, mendengar aspirasi, dan berusaha mencari solusi nyata.

Dalam beberapa pernyataan publik, tokoh masyarakat dan pengamat pendidikan di kabupaten Bima menyoroti karakter Ramli, Spd yang tegas, jujur, dan berani berdiri di garis depan.

“PGRI bukan tempat cari nyaman, tapi tempat berjuang,” ujar salah satu tokoh yang mendukungnya yang tidak mau di sebut namanya. Ia menegaskan bahwa organisasi ini membutuhkan pemimpin yang tidak takut menghadapi tantangan, berani melawan ketidakadilan,dan tidak mudah tergoda oleh kepentingan sempit.

Bagi para guru yang selama ini merasa suaranya kurang didengar, sosok seperti Ramli, Spd dianggap sebagai jawaban atas kegelisahan yang telah lama terpendam. Harapannya, dengan kepemimpinannya, PGRI Kabupaten Bima bisa kembali menjadi garda terdepan yang kuat dalam membela nasib pendidik.

Meskipun detail program kerja masih akan dipaparkan lebih lanjut, arah perubahan yang diusung jelas: membenahi manajemen organisasi, meningkatkan profesionalisme guru,memperjuangkan kesejahteraan yang layak,serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait.

Ia ingin PGRI Kabupaten Bima tidak hanya menjadi organisasi yang eksis,tetapi juga menjadi mitra strategis yang dihormati dalam pembangunan pendidikan menuju “Bima Bermartabat” dan Indonesia Emas.

Inilah Harapan Bersama.Pemilihan ketua baru adalah momen penting untuk menentukan arah organisasi ke depannya. Dengan rekam jejak yang sudah malang melintang,Ramli,Spd,hadir sebagai salah satu opsi yang kuat, membawa harapan agar PGRI Kabupaten Bima semakin solid, berwibawa, dan benar-benar menjadi rumah bagi semua guru.

muda, mudahan ia akan menjadi nakhoda baru yang membawa perubahan? Waktu dan suara dari seluruh anggota PGRI yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti: sosok ini telah membuktikan dedikasinya,dan siap untuk melangkah lebih jauh demi kemajuan pendidikan di kabupaten Bima dan jangan lupakan pililah yang benar-benar lahir dari PGRI, bukan dari luar PGRI. (Yuli).

Mataram-MP-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai merancang fondasi pembangunan jangka menengah melalui Pra-Musrenbang RKPD 2027 dengan satu pesan kunci: meninggalkan pola kerja lama yang sektoral menuju kolaborasi lintas wilayah yang solid.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., yang akrab disapa Umi Dinda menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak lagi bisa dijawab dengan pendekatan parsial. Ia mendorong perubahan cara pandang seluruh pemangku kebijakan, dari kompetisi menjadi kolaborasi.

“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu kesatuan sistem. Jika tidak sinkron, maka program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal,” tegasnya saat membuka Pra-Musrenbang di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (14/4/2026).

Wagub menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi terutama pada ketepatan eksekusi di lapangan.

“Target kita adalah menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen. Program seperti Desa Berdaya harus direplikasi secara masif dengan koordinasi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Lebih lanjut, Umi Dinda secara terbuka menyoroti masih kuatnya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan. Kondisi ini, menurutnya, kerap melahirkan tumpang tindih program hingga pemborosan anggaran.

Pra-Musrenbang 2026 dijadikan momentum untuk membongkar pola lama tersebut. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan—mulai dari pusat hingga daerah—didorong menjadi fondasi utama agar arah pembangunan lebih terukur dan terarah.

“RPJP bukan sekadar dokumen, tapi kompas. Kalau tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan, maka kita hanya berjalan tanpa arah,” ujarnya.

Dalam kerangka itu, Pemprov NTB menegaskan tiga agenda besar yang akan menjadi penopang pembangunan 2027:
1. Ketahanan Pangan Berbasis Perlindungan Lahan
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, NTB dihadapkan pada tantangan serius berupa alih fungsi lahan dan minimnya regenerasi petani. Pemerintah mendorong penguatan infrastruktur pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan lahan produktif.
2. Akselerasi Ekonomi Digital dan UMKM
Transformasi digital diposisikan sebagai pintu masuk untuk meningkatkan daya saing. UMKM didorong naik kelas melalui adopsi teknologi, bukan sekadar bertahan di pasar lokal, tetapi mampu menembus pasar global.
3. Peningkatan Kualitas SDM
Penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran menjadi prioritas berbasis data. Intervensi diarahkan lebih presisi agar dampaknya terasa langsung di masyarakat.

Berbeda dari pola sebelumnya, Pra-Musrenbang kali ini tidak lagi sekadar seremoni. Umi Dinda menekankan pentingnya menjadikan forum ini sebagai ruang dialog yang jujur dan terbuka.

Ia meminta kepala daerah dan OPD untuk menyampaikan persoalan nyata tanpa dibungkus laporan normatif.

“Saya tidak butuh laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin tahu apa yang macet di desa, apa yang tidak jalan di kabupaten. Dari situ kita cari solusi bersama,” tegasnya.

Pendekatan ini menandai pergeseran dari perencanaan administratif menuju perencanaan berbasis problem solving.

Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global, Pemprov NTB tetap memasang target ambisius: menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata.
Optimisme ini bukan tanpa dasar. Pemerintah meyakini bahwa dengan perencanaan yang presisi, dukungan data yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor, target tersebut dapat dicapai secara bertahap.

“Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Ia harus hidup, bekerja, dan dirasakan masyarakat,” tutup Umi Dinda.(diskominfotik-MP)

Kab Bima-MP-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun 2027 secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy. Acara yang digelar di Aula mesjid Agung dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan DPRD, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan dan masyarakat umum.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, dengan tetap berpegang pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bima periode 2025-2029, yaitu “Mewujudkan Bima Bermartabat yang Berkemajuan,Makmur,Tangguh dan Berkelanjutan”.

Dalam sambutannya, dr. H. Irfan Zubaidy menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar rutinitas administrasi, melainkan wadah strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan kemampuan fiskal daerah serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

“Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini harus menjadi ajang untuk menyusun program yang benar-benar solutif, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Wakil Bupati.

Ia juga menyoroti beberapa tantangan yang harus dihadapi,termasuk dinamika ekonomi dan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, ia menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih cerdas,efisien,dan berorientasi pada hasil yang nyata.

Prioritas Pembangunan Tahun 2027,ada beberapa sektor yang menjadi fokus utama dalam perencanaan tahun 2027 antara lain:

1. Peningkatan Kualitas SDM: Pemerintah akan terus memprioritaskan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi utama kemajuan daerah.
​
2. Percepatan Penurunan Kemiskinan: Upaya konkret dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
​
3. Ketahanan Pangan: Memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan mendukung petani serta pelaku sektor agraris.
​
4. Infrastruktur dan Konektivitas: Melanjutkan pembangunan jalan, irigasi, air bersih, dan sanitasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
​
5. Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Wakil Bupati mengajak seluruh pihak yang hadir untuk berdiskusi secara terbuka, mengesampingkan ego sektoral,dan mengutamakan kepentingan bersama.Ia berharap seluruh usulan kegiatan yang telah dikumpulkan mulai dari tingkat desa dan kecamatan dapat ditampung dan diakomodasi sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

“Mari kita bangun Bima ini bersama-sama. Suksesnya pembangunan daerah adalah tanggung jawab kita bersama,bukan hanya tugas pemerintah semata,” tambahnya.(Yuli).

Kab Bima-MP-Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima kembali menunjukkan langkah maju dalam pengembangan ekonomi lokal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat mengumumkan rencana strategis untuk tahun 2026, yaitu membeli gabah hasil panen masyarakat secara langsung. Kebijakan ini diharapkan menjadi angin segar bagi para petani dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Langkah Strategis membantu petani BUMDes Desa Belo untuk membeli gabah masyarakat bukanlah hal yang acak. Hal ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendukung sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian desa. Dengan adanya skema pembelian ini, petani tidak perlu lagi khawatir tentang masalah pemasaran atau harga yang tidak stabil.

BUMDes akan menawarkan harga yang wajar dan kompetitif, sesuai dengan standar yang berlaku dan kondisi pasar. Selain itu, proses pembelian akan dilakukan secara transparan dan mudah diakses oleh seluruh petani, sehingga semua pihak dapat merasakan manfaatnya secara adil.

Manfaat Program pembelian gabah oleh BUMDes ini antara lain:

– Meningkatkan Pendapatan Petani: Dengan harga yang terjamin dan pembayaran yang tepat waktu, pendapatan petani akan lebih stabil dan meningkat.
​
– Memperkuat Ketahanan Pangan: Penyerapan gabah secara maksimal akan membantu menjaga ketersediaan pangan di desa dan sekitarnya.
​
– Menggerakkan Ekonomi Lokal: Uang yang beredar dari hasil penjualan gabah akan kembali masuk ke dalam siklus ekonomi desa, mendorong pertumbuhan usaha-usaha kecil dan menengah.
​
– Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Kehadiran BUMDes yang aktif dan peduli akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa dan pemerintah setempat.

Maka kami ber komitmen BUMDes dan Pemerintah Desa Belo menyatakan komitmennya untuk menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya. Mereka akan mempersiapkan segala hal yang diperlukan, mulai dari fasilitas penyimpanan, tenaga kerja, hingga sistem administrasi yang efisien.

“Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama para petani yang telah bekerja keras mengolah tanah. BUMDes hadir untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam mengembangkan potensi desa,” ujar Bendahara BUMDes,Isran.SH.

 
Maka pembelian gabah oleh BUMDes Desa Belo tahun 2026 menjadi bukti nyata bahwa desa mampu berinovasi dan mandiri dalam mengelola sumber dayanya. Diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya.

Dengan dukungan semua pihak, tidak ada keraguan bahwa Desa Belo akan terus berkembang dan menjadi lebih sejahtera. BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa akan terus berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan masyarakat.

Lanjut ke tiga ibu,ibu yang di temui awak media metro pembaharuan di kantor BUMDes adalah Ibu Ainun Nadira dari RT 09, Ibu Fatimah dari RT 06, dan Ibu ST. Rahma dari RT 08. Ketiga ibu ini mengaku sangat senang dan merasa terbantu dengan adanya program pembelian padi atau gabah oleh BUMDes,menjadi bukti nyata bahwa program yang dijalankan oleh BUMDes Desa Belo sudah tepat sasaran. Program ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat langsung dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Tutupnya tiga, ibu, ibu yang jual padi ini merasa terbantu dan percaya untuk menjual hasil panennya di BUMDes. Semoga kerjasama yang baik ini terus terjalin demi kemajuan bersama dan kesejahteraan masyarakat Desa Belo.(Yuli).