Blog

Kab Bima-MP-Acara pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bima yang berlangsung di aula kantor bupati,pada hari sabtu tgl 4-4-2026, Bupati Bima,Ady Mahyudi,menyampaikan sambutan menekankan peran penting KONI dalam memajukan dunia olahraga di kabupaten bima.

Dalam sambutannya, Bupati Bima Ady Mahyudi menyatakan bahwa olahraga bukan hanya sekadar kegiatan fisik, tetapi juga merupakan sarana untuk membangun karakter, persatuan, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan KONI sebagai wadah organisasi olahraga di tingkat kabupaten sangatlah vital.

“KONI memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola, mengembangkan, dan memajukan berbagai cabang olahraga di Kabupaten Bima. Melalui KONI, kita dapat menyusun program-program yang terarah, melatih atlet-atlet berbakat, dan mengadakan kompetisi-kompetisi yang dapat meningkatkan prestasi olahraga daerah kita,” ujar Bupati Bima.

Bupati Bima juga berharap bahwa proses pemilihan Ketua KONI dapat berjalan dengan lancar, adil, dan transparan. Ia mengajak seluruh peserta dan pihak terkait untuk menjaga suasana yang kondusif dan menghormati hasil keputusan yang akan diambil nantinya.

“Pemilihan Ketua KONI ini adalah momen penting untuk menentukan arah dan kebijakan olahraga kita ke depannya. Oleh karena itu, mari kita pilih pemimpin yang memiliki visi, misi, dan komitmen yang kuat untuk memajukan olahraga Kabupaten Bima,” tambahnya.

Selain itu, Bupati Bima juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung kegiatan dan program-program KONI. Pemerintah akan berusaha memberikan fasilitas yang memadai, dukungan dana, dan kerjasama yang baik agar KONI dapat bekerja secara optimal.

“Pemerintah daerah tidak akan pernah berhenti mendukung perkembangan olahraga di Kabupaten Bima. Kita akan terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga, serta memberikan pelatihan dan pembinaan kepada atlet dan pelatih,” kata Bupati Bima.

Acara pemilihan Ketua KONI Kabupaten Bima ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari organisasi olahraga, atlet, pelatih, dan tokoh masyarakat. Diharapkan dengan terpilihnya Ketua KONI yang baru, dunia olahraga di Kabupaten Bima dapat terus berkembang dan mencapai prestasi yang lebih gemilang.

Maka selanjutnya dinamika panjang yang terjadi akhirnya menemukan titik terang. Dalam suasana penuh antusias dan kebersamaan, dr. H. Irfan resmi ditetapkan sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Yang membuat momen ini semakin istimewa, beliau terpilih secara aklamasi atau persetujuan bulat oleh seluruh peserta musyawarah atau rapat pemilihan.

Satu Suara, Satu Tujuan

Proses pemilihan yang berlangsung menunjukkan betapa besarnya kepercayaan yang diberikan oleh seluruh elemen olahraga nasional. Tanpa adanya calon lawan dan didukung oleh tepuk tangan yang meriah serta seruan persetujuan, nama dr. H. Irfan langsung disahkan sebagai pemimpin baru. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa visi, misi, serta integritas yang dimiliki beliau diterima dan didukung sepenuhnya oleh semua pihak.

Terpilihnya secara aklamasi ini juga menandakan adanya persatuan yang kuat di tubuh KONI. Semua pihak sepakat untuk menjadikan dr. H. Irfan sebagai nahkoda yang akan membawa organisasi ini menuju arah yang lebih baik, lebih profesional, dan lebih berprestasi.

Usai dipilih, dr. H. Irfan menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kepercayaan luar biasa yang diberikan. Beliau menegaskan bahwa kemenangan ini bukan milik pribadi, melainkan milik seluruh insan olahraga.

Dengan amanah yang diemban ini, dr. H. Irfan berjanji akan bekerja maksimal untuk memajukan prestasi olahraga nasional, memperhatikan kesejahteraan atlet, serta memperbaiki berbagai aspek manajemen dan pembinaan.

Semoga dengan kepemimpinan yang didukung penuh oleh seluruh elemen ini, dunia olahraga dapat melesat lebih jauh dan mengharumkan nama kabupaten bima di kanca Indonesia dan internasional. Selamat bertugas, Ketua KONI yang baru.(Yuli).

Kab Bima-MP-Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tersebut disampaikan Senin (30/3) di Ruang Sidang Utama oleh Bupati Bima Ady Mahyudi dihadapan Rapat Paripurna Ke-2 DPRD Kabupaten Bima Masa Sidang 1 Tahun Sidang 2026 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, S.IP didampingi tiga unsur pimpinan yaitu, Wakil Ketua I Muhammad Erwin, S.IP. M.IP, Wakil Ketua II Ny. Murni Suciyanti dan Wakil Ketua III Muh. Nazarudin, SH.

Rapat Paripurna yang dihadiri Pimpinan dan segenap anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para pejabat Eselon II, Eselon III perangkat daerah, Instansi Vertikal tersebut menjadi kesempatan bagi Bupati Bima untuk memaparkan progres dan hasil yang dicapai selama satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sejak dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 lalu.

Pada kesempatan tersebut Bupati Bima menyampaikan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2025 yang mencakup 17 urusan yang menjadi kewenangan daerah dan 4 urusan pilihan.

“Satu tahun perjalanan ini bukan sekadar hitungan waktu, tetapi merupakan fase awal yang penuh kerja keras, pengabdian dan komitmen untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan yang kokoh.

Amanah yang diberikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima periode 2025–2030 dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dalam upaya mewujudkan visi besar “Bima Bermartabat” sebuah cita-cita kolektif menuju daerah yang berkemajuan, makmur, tangguh dan
berkelanjutan”. Ungkap Bupati Ady Mahyudi saat membacakan pengantar LKPJ tersebut.

Setelah penyampaian LKPJ, Rapat Paripurna menindaklanjuti dengan Pembentukan Pansus dan pengambilan Keputusan DPRD.(Prokim-MP)

‎
‎
‎

Kota Bima-MP- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhama Yanti Puteri SE, M.IP mengunjungi Panti Sosial Lanjut Usia (PSLU) Meci Angi Bima pada hari Sabtu, 29 Maret 2026. Kunjungan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah provinsi terhadap kesejahteraan lansia dan bagian dari rangkaian kegiatan silaturahmi,Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Wagub,Hj.Indah Dhama Yanti Puteri SE, M.IP didampingi oleh Dinas Sosial Provinsi NTB dan pejabat terkait juga seluruh Kepala sekolah sman kota bima, turut berinteraksi hangat dengan para penghuni panti. Beliau menyampaikan bahwa lansia adalah pahlawan yang telah berkontribusi besar dalam pembangunan daerah dan negara,sehingga layak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari seluruh elemen masyarakat. “Kita harus menjadikan panti jompo sebagai tempat yang nyaman dan penuh kehangatan, bukan sekadar tempat tinggal,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut,juga diberikan bantuan berupa,perlengkapan sholat,serta alat bantu yang lainnya.Kepala PSLU Meci Angi Bima,Armansyah,A,KS,S,Sos,M,H.menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kunjungan,wagub,Hj.Indah Dhama Yanti Puteri SE, M.IP.Menurutnya, hal ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan fisik para lansia tetapi juga memberikan semangat dan rasa diperhatikan bagi mereka.

Salah satu penghuni panti,Siti Aminah (72 tahun),mengaku merasa sangat senang dan terharu.”Sangat bahagia bisa bertemu dengan Wagub. Semoga beliau selalu sehat dan terus memperhatikan kita lansia,” ucapnya dengan senyum hangat.(Yuli).

MATARAM-MP-Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran Pemprov NTB menunaikan Sholat Idulfitri 1447 Hijriah, Sabtu (21/3/2026) di halaman Bumi Gora Provinsi NTB. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, bahwa Ramadan merupakan madrasah kehidupan yang mengajarkan umat untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, berakhlak, dan peduli terhadap sesama.

“Ramadan adalah perjalanan spiritual yang indah dan penuh makna. Setiap detik terasa bernilai, setiap doa terasa dekat dengan langit, dan setiap kebaikan dilipatgandakan pahalanya,” ujar Miq Iqbal, sapaan Gubernur NTB ini.

Ia menambahkan,Ramadan menggambarkan suasana yang penuh kehangatan mulai dari sahur, lantunan ayat suci Al-Qur’an, hingga momen kebersamaan saat berbuka yang menurutnya menjadi sumber kedamaian dan penyejuk hati.

Gubernur yang pernah Dubes Indonesia untuk Turki ini menekankan, bahwa nilai-nilai yang tumbuh di bulan suci tidak boleh berhenti setelah Ramadan berlalu.

Miq Iqbal juga menyoroti inti ajaran puasa yang menekankan pentingnya menahan diri, baik dalam tindakan, ucapan, maupun perilaku sehari-hari.

Pengendalian diri, lanjutnya, merupakan fondasi untuk menjaga keseimbangan hidup dan keseimbangan alam.

“Puasa mendidik kita menahan diri dari haus dan lapar, juga menahan diri membeli walau mampu, berbicara walau bisa, dan bertindak walau mampu. Semua dilakukan untuk mengedepankan manfaat di atas mudarat dan mengendalikan hawa nafsu,” jelasnya.

Ditambahkan, bahwa melalui puasa dan zakat, umat diingatkan bahwa kehidupan bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk seluruh manusia. Semangat berbagi perlu dijaga sebagai bentuk kepedulian sosial yang berkelanjutan.

Miq Iqbal mengajak seluruh masyarakat NTB menjadikan Idulfitri sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan dan solidaritas sosial. Menurutnya, kemenangan sejati bukan hanya karena tuntas menjalankan ibadah puasa, tetapi ketika umat mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat.

“Kemenangan sejati adalah ketika hati kita lebih peduli, tangan kita lebih ringan berbagi, dan langkah kita lebih kuat membantu sesama,” ujarnya.

Miq Iqbal menekankan pentingnya menguatkan komitmen bersama dalam membangun NTB yang makmur dan mendunia, berlandaskan nilai persatuan dan kepedulian sosial.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur menyampaikan ucapan Idulfitri kepada seluruh masyarakat NTB, baik atas nama pemerintah, pribadi, maupun keluarga.

“Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua dan memberi kekuatan untuk terus bekerja, mengabdi, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat NTB,” tutupnya.(komonfotik-MP)

Jakarta-MP-Pemerintah membuka kemungkinan membatalkan atau tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 jika situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dinilai membahayakan keselamatan jemaah.

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario mitigasi menghadapi potensi krisis kawasan yang dapat memengaruhi penyelenggaraan ibadah haji.

“Keselamatan jemaah menjadi prioritas utama. Setiap keputusan akan diambil berdasarkan data intelijen keamanan dan koordinasi dengan berbagai pihak,” kata Irfan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, salah satu skenario yang disiapkan adalah kemungkinan pemerintah Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan haji, namun Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jemaah karena pertimbangan keamanan.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah akan melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar biaya layanan yang telah dibayarkan tidak hangus.

Dana yang sudah disetor untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan lainnya diharapkan dapat dialihkan untuk penyelenggaraan haji tahun berikutnya tanpa dikenakan penalti.

“Kami akan berupaya agar biaya yang sudah dibayarkan bisa digunakan untuk penyelenggaraan haji tahun 2027,” ujar Irfan.

Namun pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan penolakan dari penyedia layanan di Arab Saudi terhadap skema pengalihan kontrak tersebut.

Opsi Refund atau Menunggu Tahun Depan
Selain diplomasi dengan pemerintah Arab Saudi, pemerintah juga menyiapkan skema mitigasi keuangan bagi jemaah haji.

Jemaah akan diberikan dua pilihan terkait dana pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Pertama, jemaah dapat menarik kembali dana pelunasan tanpa kehilangan kesempatan untuk berangkat pada musim haji berikutnya.

Kedua, jemaah dapat membiarkan dana tetap tersimpan untuk keberangkatan tahun depan dengan kompensasi tambahan nilai manfaat selama masa tunggu.

Skema ini disiapkan agar jemaah tidak dirugikan jika keberangkatan haji harus ditunda.

Fatwa MUI untuk Menghindari Polemik
Pemerintah juga menyiapkan langkah komunikasi keagamaan untuk mengantisipasi potensi polemik di masyarakat jika haji harus dibatalkan.

Kementerian Haji dan Umrah akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan penjelasan syariah mengenai konsep istitha’ah atau kemampuan berhaji dari sisi keamanan.

Dalam kondisi tertentu, pembatalan keberangkatan demi keselamatan jiwa justru dianggap sebagai kewajiban secara agama.

Langkah ini diperlukan untuk menghindari narasi yang menganggap keberangkatan haji harus tetap dilakukan dalam kondisi apa pun.

Renegosiasi Kontrak dan Klausul Force Majeure
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah renegosiasi kontrak dengan maskapai penerbangan dan penyedia layanan haji di Arab Saudi.

Renegosiasi akan menggunakan klausul force majeure atau keadaan kahar untuk meminimalkan potensi kerugian jemaah atas dana layanan yang sudah dibayarkan.

Meski demikian, Irfan mengakui langkah tersebut tetap memiliki risiko penolakan dari pihak penyedia layanan.(wirman)

Kab Bima-MP-Bupati Bima melalui SK Nomor: 821.2/231/07.2 Tahun 2026 melakukan rotasi terhadap empat pejabat tinggi pratama dan melalui SK Nomor:821.2/232/07.2 Tahun 2026 Jumat (13/3) melakukan promosi 71 orang guru sebagai kepala sekolah dasar pada sejumlah satuan pendidikan yang ada.

“Esensi keberadaan aparatur pemerintah adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Hadirkan birokrasi yang responsif, mudah diakses, tidak berbelit-belit dan yang terpenting – mampu memberikan solusi konkrit bagi setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat”.

Demikian pesan Bupati Bima Ady Mahyudi saat memberikan sambutan dihadapan empat pejabat struktural eselon II dan 71 kepala Sekolah Dasar yang mengikuti prosesi Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan PNS di lingkungan pemerintah kabupaten Bima

Pada pelantikan yang juga dihadiri Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE, para kepala perangkat daerah dan Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah tersebut, Bupati kembali menekankan arti penting pelantikan.

“Prosesi pelantikan bukan seremoni,bukan prosesi tanpa makna, tetapi memiliki makna sangat besar, sebuah kepercayaan begitu berharga yang diberikan oleh negara dan yang terpenting tentunya oleh seluruh lapisan masyarakat di kabupaten Bima”. Jelas Bupati.

Dikatakan Bupati,Jabatan,baik struktural maupun fungsional memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan percepatan pembangunan.

Saudara adalah prajurit dan garda terdepan yang mewujudkan setiap visi, misi dan program unggulan daerah. Di pundak pejabat yang dilantik, terletak tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan, dapat dilaksanakan dengan baik. Program pembangunan berjalan efektif, efisien dan setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat”. Imbuhnya.

Empat pejabat Eselon II yang dirotasi tersebut yaitu, Fathurrahman, SE., M.Si yang sebelumnya Kadis Kesehatan, dirotasi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Nurdin, S.Sos, Kepala DP3AP2KAB dirotasi sebagai Sekretaris DPRD kabupaten Bima,
Aries Munandar, ST MT yang sebenarnya Kadis Nakertran dirotasi sebagai Kepala BPKAD dan Syamsul Bahrain, S.IP., M.Si, Kasat POLPP dirotasi sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).(Prokim-MP)

Kab Bima-MP-Pemeriksaan pasukan oleh Bupati Bima Ady Mahyudi dan Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar,S.IK,MH Kamis (12/03/2026) menandai dimulainya Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Ketupat Rinjani 2026″pengamanan arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah di Lapangan Upacara Polres Bima Kabupaten.

“Apel gelar pasukan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh personel serta peralatan pendukung benar-benar siap dalam menjalankan tugas pengamanan, sehingga masyarakat dapat melaksanakan mudik dan merayakan Idul Fitri dengan aman, tertib, dan lancar,”

Ungkap Bupati Bima yang membacakan amanat tertulis Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Dalam Gelar Pasukan yang mengambil tema “Mudik Aman, Keluarga Bahagia” yang dimulai pukul 16.00 WITA tersebut, Bupati Bima menyampaikan bahwa apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personel maupun sarana dan prasarana yang akan digunakan selama operasi berlangsung” .

Kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama masa mudik dan perayaan Idul Fitri”. Terang Bupati pada apel yang turut dihadiri Wakil Bupati Bima dr.H.Irfan, unsur Forkopimda, Pejabat Utama (PJU) Polres dan mitra kerja Polres Bima.

Lebih lanjut disampaikan bahwa keberhasilan pengamanan Idul Fitri tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh elemen masyarakat.

Bupati bima dalam amanatnya menekankankan “bahwa keberhasilan Operasi Ketupat ini merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, terus tingkatkan soliditas dan sinergisitas dalam setiap pelaksanaan tugas. Seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan koordinasi serta kewaspadaan selama pelaksanaan operasi”.jelasnya. (Prokim-MP)

Kab Bima-MP-Safari Ramadan Jajaran Pemerintah Kabupaten Bima di Masjid Darul Abrar Desa Punti Kecamatan Soromandi dihadiri Bupati Bima Ady Mahyudi beserta Ketua Tim Penggerak PKK kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti dan Wakil Bupati dr.H. Irfan Zubaidy, Inspektur Iwan Setiawan, SE beserta para kepala perangkat daerah, kepala bagian, pejabat struktural dan fungsional perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Bupati Bima dalam sambutan yang diawali penyerahan bantuan paket al Qur’an, paket bantuan tanggap bencana dan bantuan beras BAZNAS kembali menegaskan tujuan kehadiran pimpinan daerah pada setiap kegiatan safari Ramadan.

“Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran dalam rangkaian Safari Ramadan di seluruh kecamatan dihajatkan untuk tetap menjalin, menjaga dan memperkuat ukhuwah. Melalui kegiatan ini juga pemerintah daerah ini lebih dekat dan melihat dari dekat masalah yang dihadapi oleh masyarakat’. Jelas Bupati.

Selain menjelaskan tujuan Safari Ramadan, pada kesempatan tersebut Bupati juga kembali memaparkan capaian dan penjabaran visi Bima Bermartabat dalam kurung waktu satu tahun kepemimpinan.

“Pada tanggal 20 Februari 2026 lalu, tepat satu tahun Bupati dan Wakil Bupati memimpin Kabupaten Bima.Dalam perjalanan pemerintahan,ada sejumlah capaian yang telah ditorehkan.Namun demikian masih banyak aspirasi dan harapan masyarakat yang belum dapat diwujudkan.Karena banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah antara lain adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih mencermati prioritas pembangunan di daerah
Namun,kami tetap berkomitmen untuk terus mencari peluang bagi kemajuan daerah”. Imbuh Bupati.

Sementara itu, penceramah, Ustadz Farhan Bil Islam,S.Ag memaparkan ada empat perkara yang Allah SWT akan ambil paksa dari seorang hamba Allah.

Perkara tersebut yaitu Allah akan mengambil paksa ajal, harta orang yang meninggal untuk diserahkan kepada ahli waris. Allah juga akan mengambil paksa jasad dalam kubur, serta mengambil paksa amal dan diberikan kepada orang yang didholimi”. Jelas Ustadz Farhan.(Prokim-MP)

Jakarta-MP-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan industri ayam terintegrasi sebagai bagian dari upaya memperkuat hilirisasi sektor peternakan dan kemandirian pangan daerah.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo, disaksikan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI Dr. drh. Agung Suganda, M.Si, di Gedung PT Rajawali Nusantara Indonesia, kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Turut mendampingi Gubernur NTB dalam kegiatan tersebut Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, serta Kepala Bappeda NTB.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun ekosistem industri perunggasan terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa proyek industri ayam terintegrasi bukan sekadar investasi sektor peternakan, tetapi merupakan strategi besar untuk meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.

“Bagi NTB, ini bukan hanya proyek investasi biasa. Ini adalah langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang lebih adil dan memberdayakan peternak rakyat,” ujar Miq Iqbal.

Menurutnya, selama ini dua sektor strategis dalam industri perunggasan, yakni bibit ayam (DOC) dan pakan yang masih sangat didominasi oleh pelaku usaha besar, sehingga banyak peternak rakyat berada dalam pola kemitraan yang membuat mereka tetap bertahan hidup namun sulit berkembang.

Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi di NTB, pemerintah berharap tercipta struktur usaha yang lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar bagi peternak lokal untuk berkembang secara mandiri.

Gubernur juga menyoroti bahwa kebutuhan produk peternakan di NTB, terutama telur dan daging ayam, masih mengalami defisit sehingga sebagian pasokan masih bergantung dari luar daerah.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan pangan dari program nasional Makan Bergizi Gratis juga diperkirakan akan meningkatkan permintaan terhadap produk peternakan secara signifikan di masa mendatang.

“Saat ini jumlah penerima manfaat program tersebut di NTB telah mendekati seribu satuan layanan. Artinya kebutuhan pasokan pangan, termasuk produk peternakan, akan terus meningkat,” jelasnya.

Karena itu, menurut Miq Iqbal,pembangunan industri ayam terintegrasi menjadi sangat penting untuk memastikan ketahanan pasokan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat NTB.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB siap memberikan dukungan penuh agar proyek ini dapat berjalan dengan baik, terutama dalam hal konektivitas logistik, dukungan infrastruktur, serta penguatan ekosistem usaha peternakan daerah.

“Insya Allah apa yang menjadi tanggung jawab kami di daerah akan kami selesaikan secepat mungkin agar proyek ini dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

MoU ini juga merupakan tindak lanjut dari proses groundbreaking mega proyek hilirisasi ayam terintegrasi senilai Rp1,2 triliun yang sebelumnya telah dimulai di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

Proyek besar tersebut dirancang untuk membangun sistem industri perunggasan modern yang terintegrasi mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan, produksi, hingga pengolahan dan distribusi produk peternakan.

Selanjutnya Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo menjelaskan bahwa sebagai holding BUMN pangan, ID FOOD memiliki kapasitas kuat dalam mendukung pengembangan sektor peternakan nasional melalui jaringan logistik, distribusi, dan pengolahan produk pangan.

Saat ini ID FOOD memiliki jaringan distribusi yang luas dengan 74 cabang distribusi, 24 fasilitas cold storage, 1.051 dry storage, serta lebih dari 900 armada logistik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui kerja sama ini, ID FOOD akan membangun ekosistem peternakan terintegrasi di NTB melalui berbagai tahapan rantai nilai produksi.

Pada tahap hulu, perusahaan akan mendukung penyediaan kebutuhan dasar peternakan seperti bibit unggul, pakan, obat, dan vaksin.

Pada tahap produksi, peternak rakyat akan didorong mengembangkan usaha melalui skema contract farming dan perjanjian offtake, sehingga hasil produksi memiliki kepastian pasar.

Selain itu, peternak juga akan mendapatkan pelatihan, asistensi teknis, serta akses pembiayaan melalui berbagai skema pendanaan seperti kredit investasi, kredit modal kerja, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sementara pada tahap hilir, ID FOOD akan memperkuat pengolahan hasil peternakan melalui fasilitas rumah potong unggas, pengolahan karkas, hingga pengemasan produk, yang kemudian akan dipasarkan melalui jaringan distribusi nasional.

Pada kesempatan ini, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Dr. drh. Agung Suganda, M.Si menegaskan bahwa proyek ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat.

Menurutnya, proyek ini tidak hanya membangun fasilitas produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem industri perunggasan yang melibatkan peternak rakyat sebagai bagian utama dari rantai produksi.

“Yang kita bangun bukan sekedar pabrik atau fasilitas produksi, tetapi ekosistem industri ayam terintegrasi yang melibatkan peternak rakyat sebagai aktor utama,” tegasnya.

NTB sendiri ditetapkan sebagai salah satu klaster utama pengembangan proyek ayam terintegrasi nasional, karena dinilai memiliki potensi wilayah yang besar serta dukungan kuat dari pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU ini, ID FOOD dijadwalkan akan kembali melakukan survei lapangan di Kabupaten Sumbawa guna memastikan kesiapan teknis, operasional, serta kelayakan lokasi proyek.

Tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan industri ayam terintegrasi dapat berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta peternak rakyat, proyek ini diharapkan menjadi motor baru penggerak ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dari Nusa Tenggara Barat. (Kominfotik-MP).

Jakarta-MP-Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini dilakukan karena para pemohon menilai sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut menempatkan PPPK sebagai “ASN kelas dua”.

Permohonan tersebut diajukan oleh Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN), organisasi yang menaungi dosen dan tenaga kependidikan PPPK.

Dalam sidang perdana di MK, kuasa hukum pemohon menyatakan beberapa pasal dalam UU ASN dinilai membatasi hak konstitusional PPPK untuk menduduki jabatan manajerial maupun nonmanajerial serta tidak memberikan kepastian terkait masa pensiun.

Pemohon menyoroti frasa “diutamakan diisi oleh PNS” dalam Pasal 34 ayat (1) UU ASN yang dinilai menciptakan preferensi terhadap pegawai negeri sipil.Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini dilakukan karena para pemohon menilai sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut menempatkan PPPK sebagai “ASN kelas dua”.

Permohonan tersebut diajukan oleh Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN), organisasi yang menaungi dosen dan tenaga kependidikan PPPK.

Dalam sidang perdana di MK, kuasa hukum pemohon menyatakan beberapa pasal dalam UU ASN dinilai membatasi hak konstitusional PPPK untuk menduduki jabatan manajerial maupun nonmanajerial serta tidak memberikan kepastian terkait masa pensiun.

Pemohon menyoroti frasa “diutamakan diisi oleh PNS” dalam Pasal 34 ayat (1) UU ASN yang dinilai menciptakan preferensi terhadap pegawai negeri sipil.

Ketentuan tersebut dianggap menimbulkan diskriminasi status antara PNS dan PPPK serta menggeser prinsip sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.

Selain itu, pemohon juga mempermasalahkan frasa “dapat diisi dari PPPK” dalam Pasal 34 ayat (2) yang dianggap hanya memberikan peluang, bukan jaminan hak bagi PPPK untuk menduduki jabatan tertentu.

Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat jalur karier PPPK dan menimbulkan ketidakpastian dalam pengembangan profesi mereka di lingkungan pemerintahan.

Permohonan juga menyoroti ketentuan mengenai masa kerja PPPK yang dapat berakhir karena habisnya masa perjanjian kerja.

Menurut pemohon, aturan tersebut berbeda dengan PNS yang memiliki jaminan masa kerja hingga batas usia pensiun sehingga menimbulkan perlakuan yang tidak setara dalam hubungan kerja aparatur negara.

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang tersebut meminta para pemohon untuk menguraikan lebih lanjut kerugian konstitusional yang dialami akibat berlakunya pasal-pasal yang diuji.

Pemohon diberikan waktu 14 hari untuk memperbaiki dan melengkapi berkas permohonan sebelum proses persidangan dilanjutkan.(Wirma)

Kab Bima- MP-Pemerintah Kabupaten Bima menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) intensif guna membahas langkah-langkah strategis penyelesaian kendala lahan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Rakor Kamis (5/3) bertempat di Rumah Dinas Dandim 1608/Bima tersebut mempertegas komitmen pemerintah daerah dalam mengawal legalitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung untuk mempercepat pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Bupati Bima Ady Mahyudi, Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy pada rapat tersebut didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Drs. A. Salam Gani, Kadis Pertanian Ir. H.M. Natsir, Sekdis Dikbudpora H. Fathurrahman, M.Pd para Kepala Bidang terkait dan 33 Kades di Kabupaten Bima.

Dihadapan 33 Kepala Desa yang mengikuti Rakor, Bupati Bima mengatakan Fokus utama pembahasan adalah penyelesaian lahan Gerai KDMP pada 33 desa yang saat ini masih menghadapi kendala administratif maupun teknis. Masalah yang diidentifikasi meliputi kekurangan luasan lahan serta proses perizinan yang belum tuntas.” Ungkap Bupati.

Lanjut Bupati Ady mengungkapkan bahwa legalitas lahan merupakan fondasi utama agar pembangunan gerai tidak tersandung masalah hukum di kemudian hari dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam diskusi teknis, Bupati menginstruksikan jajaran dinas terkait untuk bekerja secara lintas sektoral guna memangkas hambatan birokrasi.

“Segera melakukan Pendataan Ulang (Verifikasi Lapangan) verifikasi faktual terhadap 33 titik lahan Gerai KDMP, Sinkronisasi Aturan oleh Dinas PUPR dan Perkim melakukan penyesuaian tata ruang (Zonasi) untuk memastikan izin pembangunan gerai tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Saya minta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bima lebih proaktif memfasilitasi dan melakukan pendampingan pemerintah desa dalam proses hibah/ijin, pengalihan atau peminjaman lahan aset desa agar status hukumnya jelas (clean and clear), Pelaporan Berkala. “Seluruh progres perkembangan wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah secara berkala setiap akhir pekan”. Tegasnya.

Sementara Dandim 1608/Bima Letkol Arh Samuel Asdianto Limbongan, S.Kom., M.Sc., menyampaikan pertemuan ini menjadi krusial dalam upaya bersama memastikan pemerintah dan TNI hadir dalam keberlanjutan program ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi di tingkat desa.

Melalui koordinasi ini diharapkan adanya progres nyata dalam waktu dekat bagi 33 desa tersebut. Sehingga mampu mempercepat proses verifikasi di lapangan agar Gerai Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi bagi kemajuan desa. (Prokim-MP)

Tangsel-MP-Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan pentingnya sinergi dengan media massa dalam memastikan program dan kebijakan pendidikan tersampaikan secara utuh,akurat,dan mudah dipahami masyarakat.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari penguatan peran Catur Pusat Pendidikan dalam mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Melalui Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (BKHM), Kemendikdasmen menggelar Dialog Kebijakan Kemendikdasmen bersama Media Massa di Tangerang Selatan,Senin (2/3). Kegiatan ini menjadi ruang pertukaran informasi sekaligus penguatan kemitraan strategis antara pemerintah dan media.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menyampaikan apresiasi kepada Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) yang selama ini konsisten membersamai kementerian dalam menyebarluaskan berbagai informasi dan kebijakan pendidikan.

“Karena peran media, Kemendikdasmen pada akhirnya dapat mengetahui apa yang terjadi di lapangan dan apa yang perlu kami tindak lanjuti,” ujar Sekjen Suharti.

Dalam dialog tersebut, Suharti memaparkan sejumlah kebijakan strategis yang tengah dijalankan Kemendikdasmen, mulai dari penguatan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), hingga dukungan keberlanjutan pendidikan bagi murid berprestasi melalui Beasiswa Talenta Indonesia.

Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu program yang terus diperkuat implementasinya. Sejak diluncurkan pada 2015, cakupan PIP terus meningkat secara signifikan.

“Jika sebelumnya hanya beberapa juta (penerima) saja, akhirnya (pada tahun) kemarin mencapai sekitar 17,9 juta penerima. Jumlah satuan pendidikan penerima juga naik dari 1 juta menjadi 1,8 juta satuan pendidikan,” jelas Sekjen Suharti.

Mulai tahun 2026, Kemendikdasmen memperluas cakupan PIP hingga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, agar anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan mengikuti PAUD minimal satu tahun sebelum masuk sekolah dasar.

“Dengan melebarnya cakupan ini harapannya makin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang bisa mengakses pendidikan usia dini satu tahun sebelum (masuk) sekolah dasar, dan menjadi (lebih) siap karena terbiasa dengan ritme (pembelajaran) di sekolah,” terang Suharti.

Selain itu, Suharti juga menyoroti terkait program beasiwa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang ditujukan bagi anak-anak dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); Orang Asli Papua (OAP); serta anak-anak pekerja migran asal Indonesia.

Program ini dirancang untuk membuka akses pendidikan menengah yang berkualitas sekaligus mendorong kontribusi penerima manfaat bagi daerah asalnya. Kemendikdasmen terus mengupayakan agar penerima beasiswa OAP dapat kembali dan berkontribusi membangun Papua.

Di sisi lain, Kemendikdasmen memastikan keberlanjutan murid berprestasi melalui Beasiswa Talenta Indonesia, yang memberikan peluang melanjutkan pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri. Program ini menjadi bagian penguatan talenta unggul agar prestasi tidak berhenti di ajang kompetisi, melainkan berlanjut hingga pendidikan tinggi dan kontribusi nyata bagi bangsa.

Dialog ini menjadi wujud upaya Kemendikdasmen untuk terus membangun komunikasi publik yang terbuka,transparan, dan kolaboratif,guna memastikan setiap kebijakan pendidikan benar-benar menjangkau dan memberikan manfaat bagi seluruh anak Indonesia.(Wirman)