MATARAM-MP-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha sebagai bagian penting dalam membangun kepercayaan investor. Kepastian tersebut tidak hanya menyangkut proses perizinan, tetapi juga legalitas usaha dan dukungan ekosistem hukum yang memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan investasinya. Hal itu ditegaskan Wakil …

Kab Bima-MP-Menindaklanjuti hasil pertemuan secara daring dengan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI,Rabu (16/9) Bupati Bima Ady Mahyudi didampingi Wakil Bupati dr.H. rfan Zubaidy, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi,SE dan Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan,SE, pemimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Bima yang digelar Ruang Rapat …

Jakarta-MP-Pemerintah berencana mengalihkan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat, serta membuka peluang alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai awal tahun 2027. Pembayaran gaji dan pengelolaan guru PPPK yang sebelumnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dialihkan …

Kab Bima-MP-Sebanyak 750 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengabdi kepada sejumlah perangkat daerah, unit pelaksana teknis dinas hingga kantor camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima akan mengikuti Pelaksanaan Profiling Aparatur Sipil Negara (ProASN) di Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPSCPKP) BKN Mataram. Kepastian pelaksanaan …