Masyarakat Pulau Sumbawa Desak Presiden Ri Bapak Prabowo Cabut Moratorium Pemekaran

Sumbawa-MP-Aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk membentuk provinsi sendiri kian menggelora.Desakan untuk memisahkan diri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) semakin masif,kali ini datang dari Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) yang menyatakan kesiapan total untuk melumpuhkan aktivitas Pulau Sumbawa besok pada tgl 15-5 2025 sebagai bentuk protes damai menuntut pencabutan moratorium daerah otonomi baru (DOB).

Novel,S.H.,salah satu penggerak KP4S,dalam keterangannya pada awak media,pada hari rabu 15-5-2025, menjelaskan bahwa struktur pergerakan KP4S sudah final hingga ke tingkat desa dan kelurahan di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa,dan besok pada hari kami masyarakat Se pulau Sumbawa hadir di pototano.Gerakan ini akan menyasar titik-titik vital sebagai bentuk tekanan langsung kepada Presiden Republik Indonesia,Prabowo Subianto,agar segera mencabut moratorium dan merealisasikan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

“PPS itu adalah kebutuhan kami,bahkan menjadi kebutuhan dasar.PPS adalah harga mati,”tegas Novel dalam pernyataannya di Sekretariat KP4S.

Tidak hanya kaum pria,perjuangan ini juga mendapat dukungan kuat dari kaum perempuan. Fivien Usman,tokoh perempuan Sumbawa, menyatakan bahwa dirinya dan banyak perempuan lain siap bergabung dalam aksi damai pada 15 Mei 2025.Ia menilai ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Sumbawa sangat mencolok dan tidak bisa terus dibiarkan.

“Kami terpanggil,karena realitas ketimpangan itu nyata.Antara Lombok dan Sumbawa seperti langit dan bumi,”ujar Fivien.

Hingga saat ini,KP4S terus bergerilya membangun konsolidasi dan tekanan moral kepada rezim Kabinet Merah Putih.Mereka menagih janji politik pasangan Prabowo-Gibran yang,menurut mereka,pernah disampaikan langsung oleh Fahri Hamzah saat kampanye di Kota Bima,bahwa PPS akan direalisasikan dalam tahun pertama pemerintahan.

Sebagai informasi,gagasan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan hal baru. Wacana ini sudah diinisiasi sejak tahun 1994 dan terus mengalami penguatan dari berbagai aspek.Bahkan,dokumen akademik sebagai syarat pembentukan daerah otonomi baru telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sejak 2013.

Dengan tekad yang bulat dan semangat kolektif masyarakat,Pulau Sumbawa kini berada di persimpangan sejarah.Apakah aspirasi ini akan dikabulkan atau kembali menjadi catatan panjang perjuangan,semua mata kini tertuju ke Istana Negara.(Tim)